LENSAINDONESIA.COM: Wakil rakyat dari Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua menyesalkan banyaknya aparatur Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu yang kerap meninggalkan kantornya dan memilih ‘kabur’ kerja di ibu kota DKI Jakarta.
“Kita kan sudah beri tunjangan yang cukup besar, gaji-gajinya lebih besar. Jadi, dia seharusnya punya etos kerja dan hasilnya bisa dilihat, seperti pembangunan yang bisa lebih baik,” katanya saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (2/12/2014).
Baca juga: Ahok undang Ketua KPK, 'tagih' bawahan lapor harta kekayaan dan Ahok 'cuek' pelantikannya dihambat DPRD, Jokowi janji bisa di Istana
Mantan politikus Golkar ini menerangkan, Kepulauan Seribu administrasi pemerintahannya ditingkatkan menjadi kabupaten sejak 1999 lalu dari awalnya hanya bagian Kotamadya Jakarta Utara, ditujukan untuk sebagai objek pariwisata ibu kota.
“Dan jadi wilayah otonom, mengolah anggarannya sendiri. Tapi kalau enggak mampu, apakah karena sumberdaya manusianya atau letak geografisnya, ini harus dikaji dulu,” jelasnya.
Dengan demikian, Inggard menolak bila status pemerintahan Kepulauan Seribu dikembalikan menjadi kecamatan. Dia menyarankan, agar Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok) meninjau kinerja dan prestasi aparatur setempat, apakah sudah mampu menjadikan wilayah yang beribu kota Pulau Pramuka menjadi destinasi wisata secara optimal.
“Harusnya kalau saya, bukan harus jadi kecamatan (lagi), tapi itu sudah (pernah). Jadi, enggak apa-apa (masih dipertahankan sebagai) kabupaten, kita tinggal tinjau aparatnya. Kalau enggak mampu, ganti. Apalagi, kita dulu sudah keluar biaya besar untuk buat lapangan terbang dan jaringan kabel bawah laut yang memakan biaya hampir Rp 100 miliar, tapi enggak ada hasil, belum bisa dioperasikan,” beber Sekretaris DPW NasDem Jakarta ini.
Jika aparatur pemerintah setempat tak mampu mengembangkan Kepulauan Seribu menjadi destinasi wisata karena jarang bertugas di sana, menurut Inggard, Ahok selaku gubernur sepatutnya turun tangan dan mengganti pejabat tersebut.
“Kita minta Ahok pilih bupati yang bisa membangun. Disamping itu, cerdas dan harus punya kemampuan berjuang,” pungkas bapak beranak dua ini.
Sebelumnya, beberapa warga Kepulauan Seribu mengeluhkan sulitnya mengurus surat administrasi, seperti kartu keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan akta kelahiran. Pasalnya, pejabat lebih sering bertugas di kantor penghubung di Jakarta dibandingkan kantor mereka di kepulauan tersebut.
Kantor-kantor pemerintahan di Kepulauan Seribu umumnya hanya diisi staf, sehingga pengurusan administrasi kian sulit. Akibatnya, warga memilih datang langsung ke kantor perwakilan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu di kawasan Bahtera Jaya dan Mitra Praja, Ancol, Jakarta Utara dan mengeluarkan biaya Rp 200 ribu untuk sekali jalan. @fatah_sidik
0 comments:
Post a Comment