Monday, June 1, 2015

Jaksa dan polisi Garut “impoten” tangani dugaan “tilep” makan Rp 1 M

Jaksa dan polisi Garut “impoten” tangani dugaan “tilep” makan Rp 1 M

LENSAINDONESIA.COM: Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI), Garut, Jawa Barat, menilai penegak hukum menangani kasus Anggaran Makan Minum (Mamin) Pemkab Garut Tahun 2014, yang diduga berindikasi korupsi Rp1 Miliar, masih mandul atau ‘impoten’ dan tidak transparanan.

Menurut Dian Elvan, Aktivis HMI Garut, selama ini kasus anggaran Makan Minum (Mamin), sudah mendarah daging di lingkungan
Pemda Garut. Namun tidak pernah ada satu pun yang serius ditangani penegak hukum, baik Kepolisian maupun Kejakasaan. Bahkan, tidak punya nyali menyelamatkan uang rakyat.

Baca juga: Pesta nikah puteri Bupati di Jabar gunakan pendopo, contoh ngawur dan Resepsi pernikahan putri Bupati Garut disorot sinis masyarakat

“Meski hasil temuan BPK sudah diselesaikan secara administrasi dan ada pengembalian ke Kas Daerah, namun unsur pidananya tidak bisa lepas begitu saja. Kalau sekedar dikembalikan, hal ini tetap akan terulang pada tahun-tahun berikutnya,” katanya, usai menemui anggota DPRD di Gedung DPRD Garut.

Dijelaskan Dian Elvan, berdasarkan hasil kajian, penggunaan Anggaran Makan Minum (Mamin) di Kabupaten Garut, pihak Pemda kerap
menggunakan pos lain. Terlebih pada pos Mamin tahun 2014, ada penggunaan anggaran lain, sehingga mencuat adanya temuan BPK terkait dugaan mark up senilai Rp 1 Miliar.

Pihaknya juga meminta pihak penegak hukum segera menangani kasus Mamin sampai tuntas. Yaitu, meminta keterangan oknum-oknum terkait. “Bisa saja Sekretaris Daerah dan Bupati Garut harus dipanggil,” katanya.

Dia menyotohkan, bukan saja dilingkungan Pemda Garut, namu dilingkungan DPRD Garut soal penggunaan anggaran Makan Minum kerap amburadul, tidak sesuai dengan peruntukannya.

Seperti diberitakan sebelumnya, mencuatnya kasus Anggara Makan Minum tahun 2014, setelah adanya temuan Centre For Budget Analysis Jakarta. Hasil kajiannya, ditemukan indikasi korupsi senilai Rp 1 miliar. Penggunaannya, pihak Pemkab Garut menunjuk 4 rekanan sebagai penyedia barang jasa. Tapi, temuan BPK pada semester pertama terdapat ketidakcocokan dalam pembelanjaannya. @taufiq_akbar

alexa ComScore Quantcast
counter customisable
Google Analytics NOscript

0 comments:

Post a Comment