Thursday, July 31, 2014

17 Agustus, Bank Indonesia akan keluarkan uang NKRI

17 Agustus, Bank Indonesia akan keluarkan uang NKRI




LENSAINDONESIA.COM: Bank Indonesia (BI) rencananya akan menerbitkan Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bersamaan dengan hari Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), tanggal 17 Agustus 2014 mendatang.


Uang baru tersebut akan dipublikasikan secara serempak seluruh Indonesia.


Baca juga: Cegah money politic Pemilu, BI Kediri batasi penukaran uang dan Peralihan fungsi pengawasan bank, BI fokus stabilisasi nilai rupiah


“Nantinya uang NKRI akan dikeluarkan serempak seluruh Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Uangnya akan dipublikasikan secara serentak oleh Kantor Pusat. Pada prinsipnya nanti yang dikelurkan itu seluruh pecahan, tetapi mungkin secara bertahap,” kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalbar, Hilman Tisnawan di Pontianak, Kamis (31/07/2014).


Meski tak menjelaskan secara rinci deskripsi mengenai uang NKRI yang baru, proses yang tengah dilalui dan jenis pecahan yang akan dikeluarkan. Namun Hilman mengatakan uang NKRI akan dikeluarkan secara bertahap.


Hilman mengaku tidak ingin berkomentar banyak lantaran rilisnya uang baru ini akan dilakukan serentak. Ia juga mengatakan dengan dikeluarkannya uang NKRI tidak lantas membuat uang lama ditarik dari peredaran. “Uang lama akan tetap berlaku dan tetap bisa dipergunakan untuk bertransaksi,” katanya.


Kehadiran uang baru tersebut, kata Hilman, tak ada kaitannya dengan rencana redenominasi. Lantaran rencana redenominasi masih belum disetujui oleh DPR.


“Dikeluarkan uang NKRI tidak lantas membuat uang edisi lama dinyatakan tidak berlaku. Sedangkan untuk rencana redenominasi belum ada dan tidak ada hubungannya dengan dikeluarkannya uang NKRI. Redenominasi dilakukan nanti jika sudah ada persetujuan dari DPR,” katanya.@ridwan_LICOM/tri


alexa ComScore Quantcast

Google Analytics NOscript

Lebaran, mantan Walikota Medan tak dapat remisi

Lebaran, mantan Walikota Medan tak dapat remisi




LENSAINDONESIA.COM: Mantan Walikota Medan, Rahudman Harahap yang menjadi terpidana korupsi dana TPAPD Tahun 2005 senilai Rp2,071 miliar pada Lebaran ini tidak mendapatkan remisi.


Saat ini, Rahmudan menjalani hukuman penjara 5 tahun di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas I Medan.


Baca juga: Mati listrik dan air macet sulut emosi eks kriminal jalanan dan Polri terus buru sindikat Narkoba Malaysia 'obok-obok' Indonesia


Kepala Rutan Medan, Tony Nainggolan mengatakan, Rahudman belum berhak mendapatkan remisi berdasarkan ketentuan hukum, karena belum 6 bulan manjalani hukuman.


Menurut dia, napi yang diberikan remisi adalah yang sudah menjalani massa hukuman 6 bulan, berkelakuan baik, tidak pernah melawan petugas Rutan, tidak pernah berkelahi dengan sesama napi, dan tidak pernah melarikan diri.


“Rahudman, saat ini masih menjalani hukuman selama lebih kurang tiga bulan di Rutan Medan,” ucap Tony, Jumat (01/08/2014).


Dia menyebutkan, napi di Rutan Medan yang mendapatkan remisi sebanyak 1.235 orang, yakni RK I (pengurangan hukuman) sebanyak 1.205 orang dan RK II (menghirup udara bebas) 30 orang.


Sedangkan, jumlah napi dan tahanan di Rutan Medan sebanyak 2.399 orang terdiri 1.201 orang napi dan 1.198 orang tahanan yang berada di Rutan tersebut.


“Napi yang mendapat remisi pada Lembaran itu, bervariasi ada yang 15 hari dan 30 hari,” kata Karutan Medan.


Mahkamah Agung (MA) menghukum lima tahun kurungan penjara terhadap Rahudman Harahap, saat menjabat Sekretaris Daerah Pemkab Tapanuli Selatan, terlibat korupsi dana TPAPD Tahun 2005 senilai Rp2,071 miliar.


Dalam putusan Kasasi MA dengan nomor perkara No.236/K/Pis.Sus//2014 tanggal 16 Maret 2014 yang diterima Kejari Padang Sidempuan.


Selain itu, MA juga menghukum Rahudman Harahap membayar denda Rp200 juta dan subsider 6 bulan kurungan dan uang pengganti sebesar Rp480 juta subsider satu tahun kurungan


Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan, membebaskan terdakwa walikota Medan non-aktif Rahudman Harahap terkait kasus korupsi dana TPAPD Tapanuli Selatan Tahun 2005 senilai Rp2,071 miliar.


Akibat vonis bebas terhadap Rahudman Harahap, JPU dari Kejati Sumut mengajukan kasasi ke MA.


JPU dari Kejati Sumut menuntut empat tahun Wali Kota Medan non -aktif Rahudman Harahap di Pengadilan Tipikor Medan.@ridwan_LICOM/an


alexa ComScore Quantcast

Google Analytics NOscript

Libur Lebaran, PNS Kalbar gajian 4 Agustus

Libur Lebaran, PNS Kalbar gajian 4 Agustus




LENSAINDONESIA.COM: Gaji pegawai negeri sipil (PNS) di Provinsi Kalimantan Barat molor hingga 4 Agustus 2014.


Dirut Bank Kalbar, Sudirman HMY mengatakan, tertundanya gaji tersebut dikarenakan ada libur Lebaran.


Baca juga: Advokasi Gerindra telisik curi suara obok-obok daerah terpencil Kalbar dan Terminal Petikemas baru genjot Banjarmasin, beroperasi sempurna


“Kami baru bisa menarik dananya pada tanggal 1, karena terkait libur Idul Fitri,” ungkapnya di Pontianak, Jumat (01/08/2014).


Karena proses pencairan diperkirakan sampai tanggal 3 Agustus, secara otomatis gaji para PNS akan turun tanggal 4 Agustus.


Sudirman berharap PNS memaklumi keterlambatan pembayaran gaji ini.


Diketahui, Bank Kalbar telah menyiapkan dana sebesar Rp350 miliar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan uang tunai melalui anjungan tunai mandiri.


“Libur terkait Idul Fitri tahun ini sekitar 10 hari, jadi lumayan lama,” kata Sudirman HMY.


Secara keseluruhan, ada 141 ATM milik Bank Kalbar yang dapat digunakan nasabah ataupun masyarakat.


Selain itu, nasabah Bank Kalbar dapat memanfaatkan fasilitas ATM bersama atau milik BCA.


Ia menambahkan, unit milik Bank Kalbar di Ayani Mega Mall Pontianak juga tetap buka sesuai jam operasional pusat perbelanjaan moderen di Kalbar itu.


“Begitu juga di RS Santo Antonius Pontianak,” katanya.


Tahun lalu, dana yang disiapkan di ATM-ATM milik Bank Kalbar berkisar Rp300 miliar.@ridwan_LICOM/an


alexa ComScore Quantcast

Google Analytics NOscript

Tiket KA arus balik tujuan lokal Jawa Timur habis

Tiket KA arus balik tujuan lokal Jawa Timur habis




LENSAINDONESIA.COM: Calon penumpang arus balik Lebaran tujuan Jawa Timur yang akan menggunakan jasa kereta api (KA) terpaksa harus mencari moda transportasi lain. Pasalnya, tiket KA seluruh tujuan lokal Jatim telah habis untuk keberangkatan hingga Rabu hingga H+7 Lebaran atau 5 Agustus 2014.


“Seluruh rangkaian KA sudah penuh, kecuali tujuan Yogyakarta yang masih tersisa sedikit, sedangkan tujuan Jember dan Banyuwangi juga masih tersisa,” kata Sumarsono, Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop VIII Surabaya, Kamis (31/7/2014).


Baca juga: Puncak arus balik di Purabaya diprediksi melonjak di akhir pekan dan H-1 Lebaran, 214 pemudik tewas akibat kecelakaan


Menurutnya, sejak H-7 Lebaran 2014 pada 21 Juli 2014 hingga Selasa (29/7/2014) tercatat jumlah penumpang terbanyak pada Selasa (29/7/2014) mencapai 33.800 penumpang dan terjadi peningkatan secara kumulatif sebesar 20 persen dibandingkan dengan Lebaran tahun lalu.


“Jumlah penumpang arus balik di wilayah Daop VIII Surabaya didominasi tujuan Jakarta melalui Stasiun Pasar Turi, sehingga kepadatan penumpang akan terjadi disana selama beberapa hari ke depan,” ungkapnya.


Selama masa angkutan Lebaran, pihaknya menambah jam perjalanan enam kereta, yakni dua rangkaian KA di Stasiun Pasar Turi tujuan Jakarta, dua KA di Stasiun Gubeng tujuan Yogyakarta dan Bandung, serta dua KA di

Stasiun Malang tujuan Jakarta.


“Penambahan jam perjalanan KA itu diharapkan dapat mengantisipasi lonjakan penumpang selama masa angkutan Lebaran 2014,” papar dia.


Sementara untuk kereta api tambahan untuk tujuan lokal, yakni KA Sarangan, Bima, Maharani, dan Probowangi, kemudian KA Bangunkarta yang biasanya hanya melayani Jakarta-Jombang, saat ini diperpanjang hingga Surabaya.


KA Bima yang sebelumnya hanya sampai Surabaya, selama Lebaran tahun ini diperpanjang hingga Malang dan KA Probowangi yang biasanya melayani rute Probolinggo-Banyuwangi diperpanjang hingga Surabaya.@sarifa


alexa ComScore Quantcast

Google Analytics NOscript

Diserang Wikileaks, SBY sebar surat terbuka hentikan kejahatan Israel

Diserang Wikileaks, SBY sebar surat terbuka hentikan kejahatan Israel




LENSAINDONESIA.COM: Di tengah menyeruaknya serangan kabar Wikileaks –dianggap fitnah– menuding Presiden SBY dan mantan Presiden Megawati terkait skandal cetak uang RI di Australia tahun 1999, Kamis (30/7/14) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengirimkan surat keprihatinan secara terbuka atas serangan militer Israel ke palestina yang menewaskan warga sipil, anak-anak dan kaum perempuan.


Surat prihatin Presiden RI keenam, SBY ini ditujukan kepada para pemimpinan dunia dan masyarakat internasional. Surat ini bahkan diunggah di facebook SBY. Dan, SBY sebagai kepala negara, mengutarakan tidak sampai hati menyaksikan ibu-ibu atau kaum permpuan dan anak-anak yang tidak berdosa terbunuh oleh serangan militer Israel.


Baca juga: Kedubes Australia: SBY dan Mega tidak terlibat skandal pencetakan uang dan Skandal pencetakan uang, BI akui untuk antisipasi isu Y2K


“Saya yakin, siapa pun dan bangsa mana pun hampir pasti akan mengalami kesedihan dan kepiluan yang sama menyaksikan tragedi kemanusiaan yang tak terperikan itu,” demikian SBy dalam suratnya.


SBy secara tegas juga menyampaikan perasaan sedih dan marahnya terkait agresi militer di luar kemanusiaan itu.


“Sebagai Presiden sebuah negara berpenduduk Islam terbesar di dunia, tentu saya tidak hanya bersedih dan marah. Hingga saat ini, saya juga aktif melaksanakan diplomasi beserta para menteri dan diplomat Indonesia, termasuk dengan Sekjen PBB Ban Ki-moon, dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas, tetapi situasi yang ada di Gaza kenyataannya bertambah buruk,” katanya.


“Oleh karena itu, dari Jakarta, saya harus meneriakkan seruan moral kepada seluruh bangsa di dunia, utamanya para pemimpin dunia, dan utamanya lagi kepada pemimpin Israel dan Hamas, untuk segera menghentikan ke kerasan dan tragedi di kawasan itu,” tambah SBY, yang suratnya ini juga dimuat di harian Strait Times 31 Juli 2014.


Yang mengundang tanda tanya, sikap politik internasional Presiden SBY terkait Israel, kali ini, benar-benar sangat keras dan disampaikan secara terbuka, namun waktunya nyaris bersamaan dengan sebaran propaganda Wikileaks.


Diketahui, dokumen WikiLeaks 29 Juli 2014, merilis instruksi pemerintah Australia mencegah pengungkapan kasus dugaan korupsi jutaan dolar oleh tokoh dan pemimpin Asia seperti Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan keluarga serta pejabat senior negara itu. Ini terkait kontrak cetak uang RI di Australia. Di situ disebut nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri. Kamis (31/7/14), SBY pun membantah keras kabar yang dianggapnya fitnah ini. Saat itu, SBY belum terjun ke politik, namun masih menjabat Kepala staf Teritorial (Kaster) ABRI.


Selanjutnya, terkait surat terbukanya tentang pelanggaran serangan militer Isreal terhadap warga Palestina, SBY mempertegas semata-mata karena faktor kemanusiaan.


“Meskipun saya seorang muslim, saya tidak melihat masalah ini dari segi agama. Saya tidak mengaitkan pikiran dan seruan saya ini dengan Islam, Yahudi, Kristen, Katolik dan agama atau keyakinan apa pun. lsu yang kita hadapi ini adalah isu tentang kemanusiaan, moralitas, hukum dan etika perang, serta tindakan dari pihak mana pun yang telah melebihi kepatutannya.”


Tragedi kemanusiaan dan penderitaan manusia yang tak terperikan ini, lanjutnya, “Juga berkaitan dengan rasa tanggung jawab dari para pemimpin, yang baik langsung maupun tidak langsung telah membuat tragedi kemanusiaan ini terus berlangsung,” kata SBY. @licom/ist



Surat Terbuka Presiden SBY

Kepada Para Pemimpin Dunia

Tentang Krisis Kemanusiaan di Gaza


Nama saya Susilo Bambang Yudhoyono. Saya seorang muslim yang mencintai keadilan, dan yang sekaligus mencintai kedamaian, kemanusiaan dan demokrasi. Hampir sepuluh tahun ini saya memimpin Indonesia, dan beberapa bulan mendatang saya akan mengakhiri tugas saya sebagai Presiden Republik Indonesia.


Kemarin, setelah pagi harinya bersama rakyat Indonesia merayakan ldul Fitri dengan tenang dan damai, sebuah hari keagamaan yang agung bagi umat Islam, sepanjang malam saya tidak bisa memejamkan mata saya. Melalui tayangan televisi nasional dan internasional, hampir setiap menit, saya menyaksikan jatuhnya korban jiwa di Gaza akibat kekerasan dan aksi-aksi militer yang tengah berkecamuk. Hampir semua yang tewas dan yang Iuka-Iuka adalah mereka yang tidak berdosa, tidak berdaya dan tidak bisa menyelamatkan diri dari desingan peluru dan bom-bom maut pencabut nyawa.


Isak tangis ibu-ibu yang kehilangan putra-putrinya, serta jeritan anak-anak yang tiba-tiba kehilangan orang tuanya, sungguh menusuk relung hati saya yang paling dalam. Saya yakin, siapapun dan bangsa mana pun hampir pasti akan mengalami kesedihan dan kepiluan yang sama menyaksikan tragedi kemanusiaan yang tak terperikan itu.


Sebagai seorang Presiden yang saat ini tengah memimpin sebuah negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia, tentu saya tidak hanya bersedih dan marah. Hingga saat ini saya juga aktif melaksanakan diplomasi beserta para menteri dan diplomat Indonesia, termasuk dengan Sekjen PBB Ban Ki-moon, dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas, tetapi situasi yang ada di Gaza kenyataannya bertambah buruk. Oleh karena itu, dari Jakarta, saya harus meneriakkan seruan moral kepada seluruh bangsa di dunia, utamanya para pemimpin dunia, dan utamanya lagi kepada pemimpin Israel dan Hamas, untuk segera menghentikan kekerasan dan tragedi di kawasan itu. Dengan seruan ini saya berharap para pemimpin dunia segera mengambil tanggung jawab bersama dan benar-benar bisa melakukan atau “memaksakan” gencatan senjata dan mengakhiri operasi-operasi militer yang nampaknya makin tidak pandang bulu.


Gencatan senjata itu mesti dilaksanakan sekarang. Bukan besok, apalagi lusa. Dengan gencatan senjata, berarti serangan Israel melalui udara, laut dan darat harus segera dihentikan. Demikian pula tembakan-tembakan roket dari pihak Hamas mesti diakhiri, agar aksi balas membalas atau siklus kekerasan tidak terus berlanjut. Tindakan para pemimpin politik dan militer untuk melanjutkan operasi-operasi militer saat ini hanya akan makin menambah jatuhnya korban jiwa, termasuk anak-anak, kaum perempuan dan golongan lanjut usia.


lni semua sudah menabrak hukum, moral dan etika perang, yang harus dijunjung tinggi di sebuah dunia yang beradab.


Meskipun saya seorang muslim, saya tidak melihat masalah ini dari segi agama. Saya tidak mengaitkan pikiran dan seruan saya ini dengan Islam, Yahudi, Kristen, Katolik dan agama atau keyakinan apa pun. lsu yang kita hadapi ini adalah isu tentang kemanusiaan, moralitas, hukum dan etika perang, serta tindakan dari pihak mana pun yang telah melebihi kepatutannya. Tragedi kemanusiaan dan penderitaan manusia yang tak terperikan ini juga berkaitan dengan rasa tanggung jawab dari para pemimpin, yang baik langsung maupun tidak langsung telah membuat tragedi kemanusiaan ini terus berlangsung.


Terus terang, Indonesia secara konsisten dan tegas mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Dunia harus benar-benar memberikan kepastian bagi terbentuknya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, serta diakui oleh masyarakat dunia. Juga Palestina merdeka yang hidup berdampingan secara damai dengan Israel, dan juga dengan negara-negara tetangganya. Konsep “dua negara dalam kawasan yang damai” adalah konsep yang saya pandang dan yakini sebagai konsep yang realistis dan bisa diwujudkan.


Dengan tontonan dan contoh buruk tentang konflik, perang dan kekerasan sebagaimana yang kita saksikan saat ini, atau juga di tahun-tahun sebelumnya, maka anak-anak bangsa mana pun, termasuk anak-anak muda kita, bagai diajarkan ya begitulah kehidupan di dunia yang mesti dijalankan. Padahal, selama hampir sepuluh tahun ini saya mengajak bangsa Indonesia, termasuk umat Islam Indonesia, untuk senantiasa mencintai perdamaian, persaudaraan, toleransi dan kerukunan. Saya juga berjuang dengan gigih untuk memerangi radikalisme, ekstrimisme dan terorisme di bumi Indonesia. Saya juga aktif menyelenggarakan dan berpartisipasi dalam forum dialog antar agama dan peradabannya baik di Indonesia maupun di berbagai forum internasional. Saya juga memelopori dan memimpin penyelesaian berbagai konflik di Indonesia secara damai dan demokratis, termasuk konflik di Aceh dan Papua, konflik komunal antar dan intra agama, serta konflik kepentingan dengan negara lain termasuk sengketa perbatasan dengan negara-negara tetangga. Saya juga berupaya sekuat tenaga untuk menjaga dan mempertahankan garis Islam Indonesia yang moderat, rukun dan toleran, di tengah pengaruh global yang sering menyebarluaskan radikalisme, ekstrimisme dan terorisme. Saya menyadari bahwa semua itu tidak bisa “to be taken for granted”, melainkan harus terus kita jaga dan upayakan perwujudannya. Pendek kata saya berupaya sekuat tenaga untuk mengajak bangsa Indonesia agar mencintai perdamaian, menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan, serta toleransi dan bisa membangun persahabatan dan kemitraan dengan bangsa lain. ltulah konon katanya nilai-nilai universal yang diajarkan oleh orang-orang bijak di dunia.


Apa yang terjadi di Gaza dan tempat lain di Timur Tengah atau Afrika Utara dewasa ini, dikaitkan dengan misi dan tantangan yang saya hadapi di Indonesia, bisa dibayangkan betapa beratnya saya mengemban tugas-tugas yang mulia itu. Apa yang harus saya katakan kepada ratusan juta rakyat Indonesia? Bagaimana tidak makin muncul kelompok-kelompok yang radikal di negara kami dan bahkan juga di banyak negara, karena mereka merasa kalah dan dipermalukan, sehingga harus memilih dan menempuh jalannya sendiri-sendiri dalam memperjuangkan keadilan yang diyakininya. Saya yakin tantangan berat yang saya hadapi ini juga dihadapi oleh banyak pemimpin lain di dunia, termasuk para pemimpin politik, pemimpin pemerintahan, pemimpin organisasi kemanusiaan dan para pemimpin agama. Saya khawatir, karena keacuhan dan kurangnya tanggung jawab kita semua, maka generasi-generasi yang terlahir saat ini kelak akan menjadi generasi yang keras, penuh dendam dan kebencian. Bisa-bisa pula menjadi generasi yang haus darah dan peperangan. Kalau ini yang terlahir dan terjadi di abad ke-21 ini, maka terciptanya perdamaian dan keamanan internasional yang menjadi semangat dan jiwa Perserikatan Bangsa-Bangsa, hanya akan menjadi sesuatu yang sangat ilusif.


Dengan itu semua, pandangan dan usulan konkrit saya sebagai pemimpin Indonesia adalah agar dalam hitungan hari, kalau perlu hitungan jam, para penentu perdamaian dan keamanan dunia, yaitu Dewan Keamanan PBB, utamanya para pemegang Hak Veto, dan negara-negara kunci di kawasan Timur Tengah, segera duduk bersama dan benar-benar bisa memaksakan dilakukannya gencatan senjata. Semangatnya adalah “peace making”. Setelah gencatan senjata dapat diwujudkan, segera diintensifkan bantuan kemanusiaan dan proses politik yang lebih inklusif dan konklusif. Jangan sampai setelah peperangan yang dengan susah payah bisa diakhiri, proses politik itu di lupakan kembali. Jangan mengulangi kesalahan masa lalu. Dengarkan jeritan rakyat Palestina, utamanya yang tinggal di jalur Gaza yang sudah cukup menderita akibat blokade yang diberlakukan selama ini, serta pandangan Fatah dan Hamas yang semoga makin menyatu, realistis dan konstruktif. Dengarkan pula harapan rakyat Israel agar tidak dihantui oleh rasa takut sepanjang masa setelah tetangganya insya Allah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Konflik kedua bangsa itu akan berakhir, menurut hemat saya, jika kemerdekaan Palestina telah benar-benar dicapai dan kemudian Israel tidak merasa terancam olehnya. Tentunya Israel yang semakin memiliki hati dan semangat persahabatan, dan bukan yang selalu bersikap superior karena merasa negaranya jauh lebih kuat. Negara lain juga harus peduli, tergerak dan ikut berkontribusi bagi terwujudnya cita-cita mulia ini. Indonesia menawarkan diri dan selalu siap untuk dilibatkan dalam proses pengakhiran tragedi kemanusiaan yang penting ini.


lnilah saudara-saudaraku bangsa sedunia, peluang sejarah yang terbuka. Jangan kita sia-siakan, agar kita tidak dikutuk dan disalahkan oleh generasi mendatang oleh anak cucu kita.


Selamat ldul Fitri 1435 Hijriyah kepada kaum muslimin di Palestina semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan pertolongan-Nya. Juga salam damai dan persahabatan untuk semua umat beragama dan bangsa-bangsa sedunia.


Jakarta, 29 Juli 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DR. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO


alexa ComScore Quantcast

Google Analytics NOscript

Kedubes Australia: SBY dan Mega tidak terlibat skandal pencetakan uang

Kedubes Australia: SBY dan Mega tidak terlibat skandal pencetakan uang




LENSAINDONESIA.COM: Kedutaan Besar Australia di Jakarta menegaskan tidak adanya keterlibatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dalam kasus Securency yang dikabarkan melibatkan sejumlah tokoh politik di Asia Pasifik, layaknya diberitakan Wikileaks.


Kedubes Australia dalam siaran persnya mengakui bahwa ada perintah pencegahan penyebarluasan informasi yang bisa memberi kesan keterlibatan tokoh politik senior tertentu dalam korupsi di kawasan Asia Pasifik.


Baca juga: Diserang Wikileaks, SBY sebar surat terbuka hentikan kejahatan Israel dan Skandal pencetakan uang, BI akui untuk antisipasi isu Y2K


Pemerintah Australia memandang bahwa perintah pencegahan tetap merupakan cara yang terbaik untuk melindungi tokoh politik senior dari risiko sindiran yang tidak berdasar.


“Ini merupakan kasus rumit yang telah berlangsung lama yang menyangkut sejumlah besar nama individu. Penyebutan nama-nama tokoh tersebut dalam perintah itu tidak mengimplikasikan kesalahan pada pihak mereka. Pemerintah Australia menekankan bahwa Presiden dan mantan Presiden Indonesia bukan pihak yang terlibat dalam proses pengadilan Securency,” kata Kedubes Australia dalam keterangan tertulis, Kamis (31/07/2014).


Selain itu, Kedubes Australia mengemukakan, “Kami menyikapi pelanggaran perintah pencegahan ini dengan sangat serius dan kami sedang merujuknya ke kepolisian.”


Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam konferensi pers di kediamannya Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis, meminta agar Pemerintah Australia memberikan penjelasan mengenai informasi yang dikeluarkan Wikileaks terkait sinyalemen adanya perintah mencegah penyidikan atas dugaan korupsi sejumlah pejabat di negara Asia.


“Berita yang dikeluarkan oleh Wikileaks sesuatu yang menyakitkan, saya mengikuti apa yang dilaksanakan Australia, Menlu laporkan pada saya setelah komunikasi dengan Duta Besar RI di Canberra dan Duta besar Australia,” kata Presiden.


Presiden Yudhoyono merasa perlu untuk segera melakukan klarifikasi atas berita tersebut dan mengumpulkan sejumlah keterangan mengenai hal tersebut dari pejabat terkait.


“Berita seperti ini cepat beredar dan kemudian karena sangat sensitif, karena menyangkut kehormatan dan harga diri baik Ibu Megawati, dan saya sendiri, maka saya ambil keputusan untuk melakukan sesuatu bertindak dan mengeluarkan pernyataan ini. Karena yang jelas pemberitaan ini, saya nilai mencemarkan dan merugikan nama baik Ibu Megawati dan saya sendiri, menimbulkan spekulasi dan kecurigaan,” kata Presiden.


Dari keterangan Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan, maka Presiden Yudhoyono mendapatkan sejumlah penjelasan.


“Memang benar Indonesia pernah cetak uang di Australia pada 1999 yang mencetak NPA, organisasi itu berada di bawah Bank sentral Australia, yang dicetak adala 550 juta lembar dengan pecahan Rp100.000,” kata Presiden.


Namun demikian, kata Presiden, kewenangan untuk memutuskan pencetakan uang dan tempat pencetakan uang berada di tangan Bank Indonesia (BI).


“Hal itu menjadi kewenangan Bank Indonesia, atas dasar atau sesuai Undang-Undang Bank Indonesia dan peraturan yang berlaku. Sebenarnya, baik Ibu Mega dan saya sendiri 1999 belum menjadi presiden. Poin saya adalah memang itu kewenangan BI, siapapun presidennya, tidak terlibat dalam arti mengambil keputusan menetapkan kebijakan dan mengeluarkan perintah presiden,” demikian Presiden Yudhoyono.@ridwan_LICOM/antara


alexa ComScore Quantcast

Google Analytics NOscript

Skandal pencetakan uang, BI akui untuk antisipasi isu Y2K

Skandal pencetakan uang, BI akui untuk antisipasi isu Y2K




LENSAINDONESIA.COM: Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Mirza Adityaswara membenarkan adanya pencetakan uang kertas di salah satu percetakan Australia pada tahun 1999. Menurutnya hal itu dilakukan karena adanya situasi “khusus” hingga diperlukan antisipasi dalam menghadapi Y2K (Year 2000 atau Tahun 2000).


“Fakta yang disampaikan Pak SBY ya itu fakta memang, tahun 1999 ada pencetakan di Australia. Itu cuma sekali saja karena masih ingat Y2K enggak? Nah itu dulu kan Y2K itu orang enggak tahu apa yang akan terjadi,” ungkap Mirza di kediaman Presiden SBY, Cikeas, Bogor, Kamis (31/07/2014).


Baca juga: Skandal pencetakan uang turunkan kredibilitas Mega dan Jokowi dan Diberitakan cetak uang di Australia, ini jawaban SBY


Dia melanjutkan, saat itu ada kekhawatiran di mana teknologi di Indonesia akan mati total dan komputer-komputer yang ada tidak berfungsi. Dengan kondisi itu, BI memperkirakan adanya lonjakan permintaan terhadap uang yang beredar sehingga BI pun melakukan pencetakan di luar negeri.


“Kayak Lebaran saja, orang lonjakan permintaan mencetak lebih,” ujarnya.


Mirza enggan menjelaskan lebih lanjut alasan BI akhirnya memilih Australia untuk diajak bekerja sama. Dia hanya menegaskan bahwa situasi saat itu “spesial” lantaran menghadapi Y2K. Setelah tahun 1999, Mirza menuturkan, pencetakan uang tetap kembali normal, yaitu dilakukan oleh Perum Peruri.


Pada tahun 1999 itu pula, sebut Mirza, pencetakan uang menjadi kewenangan penuh Gubernur BI lantaran belum ada Undang-Undang Mata Uang yang baru disahkan tahun 2011. Keterlibatan pemerintah lebih dalam, lanjut dia, juga baru mulai dilakukan pada 17 Agustus ini, di mana Menteri Keuangan akan ikut menandatangani uang NKRI.


Sebelumnya, SBY mengungkapkan kegeramannya atas informasi yang dibocorkan Wikileaks lalu disadur oleh sebuah situs berita online. Wikileaks menyebutkan bahwa SBY bersama dengan Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri terlibat dalam kasus dugaan korupsi pencetakan uang di Australia.


Di dalam berita itu, disebutkan bahwa ada perintah dari otoritas Australia untuk mencegah pelaporan atas kasus dugaan korupsi pencetakan uang kertas agar tidak merusak hubungan internasional Australia. Dalam kasus korupsi percetakan uang negara ini, disebutkan juga anak perusahaan RBA Securency dan Note Printing Australia (NPA) yang diminta untuk mengamankan kontrak multi-juta dollar yang diduga melibatkan pemerintah Malaysia, Indonesia, Vietnam, dan negara-negara lain. Wikileaks turut menyebut 17 tokoh dunia, termasuk Megawati dan SBY.@endang


alexa ComScore Quantcast

Google Analytics NOscript

Skandal pencetakan uang turunkan kredibilitas Mega dan Jokowi

Skandal pencetakan uang turunkan kredibilitas Mega dan Jokowi




LENSAIINDONESIA.COM: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) PDIP memberikan pemberitaan Wikileaks yang menyebut Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono terlibat skandal pencetakan uang kertas di Australia tahun 1999.


Melalui keterangan tertulis Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo, partai banteng moncong putih tersebut menegaskan, bahwa pemberitaan Wikileaks tersebut tidak berdasar dan tidak benar.


Baca juga: Skandal pencetakan uang, BI akui untuk antisipasi isu Y2K dan Diberitakan cetak uang di Australia, ini jawaban SBY


Tjahjo menyebut, pernyataan Wikileaks itu hanya mencari sensasi tanpa bisa dipastikan kebenarannya.


Megawati disebut tidak mengetahui hal-hal terkait pencetakan uang yang dilakukan oleh RBA Securities dan Note Printing Australia seperti disebut dalam dokumen Wikileaks.


“PDIP menyesalkan adanya pemberitaan tanpa fakta, ataupun pemberitaan sekedar mencari sensasi berdasarkan tuduhan sepihak yang tidak bisa dipastikan kebenarannya, sebagaimana ditujukan ke Ibu Megawati Soekarnoputri. Sebagai Presiden kelima yang telah membidani lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi, maka terhadap pemberitaan yang disampaikan Wikileaks selain tidak berdasar, juga sama sekali tidak benar,” kata Tjahjo, Kamis (31/07/2014).


Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memberikan keterangan terkait pernyataan Wikileaks itu. SBY menilai pemberitaan itu mencemarkan nama baik SBY dan juga Mega. Berikut adalah pernyataan lengkap dari PDIP melalui keterangan tertulis yang dikirimkan oleh Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo:


1. PDIP menyesalkan adanya pemberitaan tanpa fakta, ataupun pemberitaan sekedar mencari sensasi berdasarkan tuduhan sepihak yang tidak bisa dipastikan kebenarannya, sebagaimana ditujukan ke Ibu Megawati Soekarnoputri. Sebagai Presiden kelima yang telah membidani lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi, maka terhadap pemberitaan yang disampaikan Wikileaks selain tidak berdasar, juga sama sekali tidak benar. Harus dipahami bahwa pada tahun 1999 Ibu Megawati belum menjadi presiden sehingga sama sekali tidak mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pencetakan uang yang dilakukan oleh RBA Securities dan Note Printing Australia tersebut.


2. Adanya perintah khusus yang dilakukan oleh pemerintah Australia yang meminta keamanan nasional agar melakukan perlindungan dan tidak melaporkan masalah tersebut juga dinilai sebagai sesuatu hal yang tidak relevan, mengingat apa yang dituduhkan pun sama sekali tidak benar. Selain itu memang tidak ada hal-hal yang perlu disembunyikan.


3. PDIP menganggap persoalan tersebut tidak jauh beda dengan apa yang terjadi di dalam pemalsuan beberapa website yang kesemuanya itu sebagai sesuatu hal yang mencoba mengurangi bobot dukungan suara rakyat yang diberikan kepada Pak Jokowi. “Ibu Megawati pun menjadi sasaran ikutan. Karena itulah semua pihak hendaknya tidak mudah termakan berbagai macam issue yang tidak bisa dipertanggungjawabkan”.


4. Atas berbagai hal yang terjadi untuk menurunkan kredibilitas Ibu Megawati dan Bapak Jokowi, maka PDI Perjuangan memastikan bahwa berbagai issue yang tidak bertanggung jawab tersebut hanyalah ekses yang muncul di tahun politik 2014 ini.@endang


alexa ComScore Quantcast

Google Analytics NOscript