LENSAINDONESIA.COM: Sekretaris Jendral (Sekjen) PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan susuan kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla akan diisi dengan kabinet profesional.
“Akan diisi kabinet profesional, tanpa melihat dia orang partai atau tidak tapi yang penting orang itu memahami baik pengetahuan atau pengalaman di bidang yang akan Jokowi tugaskan,” kata Tjahjo Kumolo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (24/07/14).
Baca juga: Jumat ini, Timses Prabowo-Hatta berniat adukan keputusan KPU ke MK dan Dewan Pembina: Demokrat belum tentukan gabung Jokowi-JK or oposisi
Selain itu, Tjahjo Kumolo Partai PDI Perjuangan taat konstitusi bahwa penyelenggaraan negara yaitu KPU sudah transparan ada bawaslu juga sudah terbuka. Proses rekapitulasi suara berjenjang mulai dari PPS sampai pusat. Ada indikasi pelanggaran juga diproses berjenjang.
PPS sampai pusat. Ada indikasi pelanggaran juga diproses berjenjang.
“Itu hak mereka. Kami juga mempersiapkan tim hukum kami sekian ratus laporan pelanggaran seandainya diperlukan,” tandas Tjahjo terkait niat kubu Prabowo-Hatta mengadukan hasil rekapitulasi KPU ke MK, setelah mengadukan dugaan pelanggaran etik penyelenggara Pemilu ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) Kamis (25/7/14).
Sebelumnya, JK menginginkan kabinet pemerintahannya nanti diisi oleh figur profesional yang mewakili seluruh masyarakat Indonesia. Pembicaraan mengenai kabinet itu akan dilakukan bersama Jokowi dengan mempertimbangkan usulan dari seluruh partai pendukung.
Menurut JK, pertimbangan wajib dalam menyusun kabinet adalah memastikan keahlian figur yang akan dipilih. Figurnya bisa berasal dari mana saja, murni profesional, atau dari kalangan profesional yang berasal dari partai politik.
Bagi JK, yang terpenting adalah rekam jejak, kemampuan, dan integritas figur tersebut. Ia memberi contoh saat menyusun kabinet bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode 2004-2009 lalu. Dalam kabinetnya saat itu, 15 posisi menteri diisi oleh kalangan profesional murni, dan 20 posisi menteri diisi profesional dari dalam partai pendukung.
“Intinya harus profesional, tidak berarti di kalangan partai tidak ada profesional,” ucapnya.
Jika kabinet pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diberi nama Kabinet Indonesia Bersatu atau populer disingkat KIB jilid 1 untuk periode pemerintahan SBY 2005-2009 dan KIB jilid 2 untuk periode 20014, kali ini, Tjahjo Kumolo tidak menyinggung soal apa nama kabinet pemerintahan Jokowi-JK mendatang.
Walau begitu, ada yang menjuluki dengan nama cukup ekstrim “Kabinet Revolusi Mental” lantaran menghubungkan dengan semangat Jokowi-JK selama kampanye menjanjikan akan menggelindingkan gerakan revolusi mental jika dipilih rakyat memimpin Indonesia. @endang
0 comments:
Post a Comment