LENSAINDONESIA.COM: Perempuan berparas cantik, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Barat, Dewi Syarifah Sukmaningsih ini semakin tertantang mencermati potensi wilayah Priangan Timur, yang sebagian besar merupakan daerah pertanian, industri, peternakan, perikanan dan pariwisata.
Menyikapi itu, dia sebagai wakil rakyat bertugas di komisi A yang membidangi pemerintahan, akan terus berupaya di DPRD agar pemerintah Jawa Barat dapat mengoptimalkan perencanaan pembangunan di Priangan Timur secara komprehensif.
Baca juga: Pejabat Ponorogo cueki aset sejarah, 8 Arca hilang usik Kemendikbud dan Gali pondasi pagar, tukang batu temukan arca perempuan cantik
Dewi Syarifah saat ikut Rapat Pra Musrenbang (pra Musyawarah rencana Pemangunan) Provinsi Jawa Barat Wilayah IV tahun 2014 (27/3/2014), berharap agar hasil kegiatan Pra Musrenbang menjadi dasar dalam penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat.
Dewi mengatakan bahwa Provinsi Jawa Barat seharusnya ada perencanaan yang dapat mempercepat peningkatan dan penguatan infrastruktur, seperti percepatan pembangunan Bandara Nusawiru dan perbaikan jalan lintas Kabupaten Ciamis sampai Kabupaten Pangandaran dan jalan utama lintas daerah lainnya.
Terkait keterlibatan semua pemangku kepentingan, Dewi mendorong kegiatan Pra Musrenbang harus senantiasa membuka diri terhadap segala masukan dari semua elemen masyarakat .
“Pemerintah harus membuka diri terhadap aspirasi yang bersifat penting untuk memenuhi kebutuhan serta persoalan yang menuntut penanganan segera dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.”
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bappeda Jabar, Denny Juanda Puradimadja memaparkan memacu dan mendorong para Bupati/walikota Priangan Timur untuk terus berkarya. Denny pun berharap hasil rapat Pra Musrenbang tersebut masuk pada RKPD on line.
Mengenai pembangunan yang sifatnya lintas sektoral, Denny mengungkapkan terdapat suatu masalah yang menyangkut sektoral. Seperti misalnya, kepala dinas kesehatan menangani pembangunan rumah sakit, atau kepala dinas pendidikan yang menangani masalah pembangunan sekolah. Sehingga terdapat kemungkinan terjadinya penyelewengan anggaran karena bukan bidangnya.
“Harus ada program Joint Meeting yang bertujuan untuk menjalin kerja sama dengan pihak lain seperti contohnya pelaksanaan pendidikan berbasis kewilayahan di Kabupaten/Kota, ” harapnya. @husein.
0 comments:
Post a Comment