LENSAINDONESIA.COM:Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI), Umar S. Bakrie mengatakan, pejabat negara yang berhenti di tengah jalan dan mengincar jabatan yang lebih tinggi sama dengan mengingkari amanat rakyat.
” Jika ada seorang negarawan yang tiba-tiba berhenti dan mencari posisi yang lebih tinggi sama saja mengingkari amanat rakyat,” ungkapnya kepada LICOM, di Jakarta, Rabu (26/3/2014).
Baca juga: M Qodari: Gerindra waswas dengan lektabilitas Jokowi yang semakin naik dan Pengamat: Pemenang Konvensi Demokrat hanya sebagai Cawapres
Dirinya menjelaskan, seorang pemimpin yang sudah berjanji akan memimpin lima tahun dan menyelesaikan tugasnya baik di pemerintah pusat maupun di daerah kemudian berhenti di tengah jalan, maka hal tersebut merupakan bukti nyata kebohongan dari pemimpin tersebut.
” Setiap pemimpin itu saat dilantik selalu disumpah untuk melaksanakan tugas-tugasnya untuk mensejahterakan rakyat. Mereka diberikan amanat oleh rakyat, jadi harus menepatinya sebagai bukti pertanggung jawaban kepada rakyat,” paparnya.
Seperti diberitakan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri telah mengeluarkan surat perintah harian yang isinya mendukung Joko Widodo alias Jokowi sebagai calon presiden PDI Perjuangan.Surat perintah harian itu dibacakan oleh Ketua Bappilu PDI Perjuangan, Puan Maharani, di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Jumat (14/03) siang.
“Mendukung bapak Joko Widodo sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan,” kata Puan Maharani di depan wartawan
Di tempat terpisah, Joko Widodo mengatakan dirinya telah mendapat mandat dari Ketua Umum PDI Perjuangan sebagai calon presiden partai tersebut. .
“Dengan mengucap Bismillahirahmanirahim, saya siap melaksanakannya,” tegasnya. @kiki_budi_hartawan.
0 comments:
Post a Comment