LENSAINDONESIA.COM: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur memastikan tinggal selangkah lagi untuk bersih dari lokalisasi, lantaran telahsukses menutup 46 dari 47 lokalisasi prostitusi yang ada di wilayahnya. Tinggal satu lokalisasi yang masih menjadi PR Pemprov Jatim untuk dipikirkan penutupannya.
“Kedung Banteng di Ponorogo ini menjadi yang ke-46 yang kami yakin berhasil ditutup. Senin (08/06/2015) nanti tepatnya akan dideklarasikan penutupannya. Setelah itu, tinggal satu, lokalisasi di Kota Mojokerto, sebutannya Balung Cangkring yang harus dipikirkan penutupannya,” ungkap Kabiro Kesejahteraan Rakyat Pemprov Jawa Timur Hizbul Wathon, saat menghadiri sosialisasi dan pemberian sumbangan peralatan sholat dan Alqur’an kepada penghuni lokalisasi Kedung Banteng, Ponorogo beberapa waktu yang lalu.
Baca juga: Lokasisasi segera ditutup, PSK di Ponorogo terima perangkat Sholat dan Ahok bercuit soal penolakan legalkan lokalisasi dan sertifikasi PSK
Deklarasi penutupan lokalisasi Kedung Banteng Ponorogo yang akan digelar di lapangan Desa Kedung Banteng sendiri, dapat dipastikan akan dihadiri oleh Menteri Khofifah Indar Parawansa setelah melakukan kunjungan kerja di Madura. “Iya, tanggal 8 Ibu ke Ponorogo,” pesan singkat dari Farida, salah satu ajudan Menteri Sosial.
Lebih lanjut dikatakan Hizbul Waton, Balung Cangkring atau BC saat ini masih dalam proses menuju kesepakatan untuk penutupan.
Menurutnya, BC memiliki persoalan yang lebih rumit dari sekadar lokalisasi. Ini karena di lokasi tersebut tidak hanya dihuni oleh Wanita Tuna Susila (WTS) alias Pekerja Seks Komersial (PSK), melainkan juga dihuni oleh warga lain dengan banyak ketunaan.
“Di Mojokerto itu ada salah pandangan soal penutupan lokalisasi. Mereka tidak terima kalau lokalisasi ditutup. Di sana, di lokalisasi, penghuninya adalah warga multi tuna. Ada tuna yang tadinya adalah anjal (anak jalanan), gepeng (gelandangan dan pengemis) sehingga pola kita di Mojokerto adalah mengentaskan penghuninya dan mengembalikan pekerjanya ke kehidupan yang normal,” terang Hizbul Wathon.
Untuk BC, Hizbul menyatakan Pemprov Jatim tidak memasang target waktu penutupannya. Menurutnya, masalah sosial tidak bisa disamakan dengan persoalan fisik sehingga bisa dibatasi waktu.
“Butuh sentuhan lain, butuh momentum yang pas, sehingga kami yakin tetap akan tuntas seluruh lokalisasi di Jawa Timur ini ditutup meskipun tidak harus tahun ini. Soal stigma alias pandangan itu tadi lo yang harus disamakan dulu persepsinya,” ungkapnya.@arso
0 comments:
Post a Comment