Hery Prasetyo tantang Dinsos Jatim tunjukkan bukti aliran Pungli

LENSAINDONESIA.COM: Beredarnya kabar yang menyebutkan adanya praktek pungutan liar (Pungli) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur mengalir ke DPRD Jatim, akhirnya mendapat tanggapan. Inisial nama ‘HRP’ dari Fraksi Demokrat yang disebut-sebut terlibat dalam kasus ini juga mau buka suara.

Hery Prasetyo, Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim mengaku kaget dan tak terima jika dirinya disebut sebagai penerima dana aliran Pungli yang dilakukan oleh Sudjono, Kepala Dinsos Jatim.

Baca juga: Hasil pungli Dinsos juga disetor ke DPRD Jatim? dan Pungli Dinsos Jatim diduga 'mengalir' ke saku kepala dinas

“Saya sama sekali nggak tahu kasus itu dan saya tegaskan kami (anggota dewan) juga tidak pernah menerima apapun dari Dinsos,” kilahnya saat dikonfirmasi lensaindonesia.com, Rabu (28/05/2014).

Pihaknya mengakui bahwa Dinsos Jatim merupakan mitra kerja dari Komisi E DPRD Jatim. Selama ini hubungan kemitraannya berjalan baik dan tak ada maslah. “Kalaupun toh ada kasus seperti itu, ya saya nggak tahu lagi itu kan masalah internalnya Dinsos,” cetus pria yang juga Anggota Komisi E ini.

Untuk membuktikan kebenarannya, dia bahkan berani menantang pihak Dinsos Jatim untuk menunjukkan bukti nyata, jika dirinya ikut terlibat menerima dan Pungli tersebut.

“Saya jelas nggak terima kalau nama saya dibawa-bawa, kami secara kelembagaan nggak pernah menerima apapun apalagi saya pribadi. Saya minta bukti jika memang saya terlibat, ayo tunjukkan ada tidak? Berapa jumlah nominalnya dan lain-lain,” tegas Hery.

Diberitakan sebelumnya, Pungli dari pengadaan barang dan jasa di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur diduga mengalir ke sejumlah oknum di DPRD Jatim. Sejumlah pegawai Dinsos Jatim mengatakan, pihaknya kerap kali ditarik setoran oleh orang suruhan Sudjono, Kepala Dinas Sosial Jatim, Sudjono untuk menutup biaya kegiatan dewan.

“Tarikan atas perintah kepala dinas untuk dewan itu sifatnya insidentil, ya kalo dikalkulasi jumlahnya antara Rp60 juta sampai Rp80 juta,” ungkap beberapa pegawai saat menemui LICOM di Surabaya, Sabtu (24/5/2014) lalu.

Menurutnya, uang untuk operasional dewan tersebut didapat dari tarikan seluruh Bidang dan UPT Dinsos. “Kita beberapa kali ketemu dengan anggota dewannya. Kalau tidak salah dari Fraksi Demokrat,” ujar pegawai Dinsos Jatim yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Ketika diminta menyebut nama anggota dewan yang dimaksud, ia sempat canggung. Namun dari mulutnya menyebut sebuah inisal ‘HRP’. “Ya beliau itu,” tukasnya.@sarifa