Rieke yakin guru di seluruh Indonesia tak mau terlibat politik uang

LENSAINDONESIA.COM: Anggota tim pemenangan Calon Presiden Joko Widodo dan Calon Wakil Presiden Jusuf Kalla, Rieke Diah Pitaloka mengecam aksi pengiriman amplop berfoto Capres Prabowo Subianto berisi uang yang dikirim ke sejumlah guru di beberapa kota di Indonesia.

“Saya mengingatkan bahwa itu penghinaan terhadap guru. Saya berharap guru berjuang dan tidak terjebak pada politik uang yang tidak seberapa,” kata Rieke, dalam Safari Ramadhan di Pasar Kadipaten, Majalengka Senin (30/06/2014).

Baca juga: Fahri PKS hina Capres Jokowi "sinting", digugat di Bawaslu dan Jokowi-Jk "revolusi mental" demi Indonesia sehat, bukan demi "Omdo"

Dalam Safari Ramadhan nya itu, Rieke ditemani oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Mizan, Kyai Haji Maman Imanulhaq dan Jaya Santosa selaku ketua DPP Serikat Pekerja PT Pos Indonesia. Mereka mengunjungi Pasar Kadipaten, Majalengka.

Rieke menekankan, politik uang sebagaimana terjadi dalam pengiriman amplop-amplop bergambar Prabowo, semacam degradasi pendidikan politik.

“Soalnya politik uang ini jadi fenomena awal dari terjadinya korupsi. Itu kenapa perbuatan-perbuatan politik uang seperti mengirim amplop berisi uang ke guru ini sangat menghina dunia pendidikan,” ujar Rieke.

Setiap pemilih, Rieke menekankan harus memiliki harga diri dengan menolak setiap bentuk politik uang, apapun bentuknya, apalagi para guru.

“Jika para guru permissif terhadap hal-hal itu, memilih karena dibayar, maka ini bukan hanya pukulan bagi dunia pendidikan, tapi juga bermakna bahwa korupsi dianggap sebagai kewajaran dalam pendidikan Indonesia,” katanya.

Namun, Rieke yakin para guru di seluruh Indonesia, akan menjaga marwah pendidikan yang memiliki martabat, tak akan mau terlibat politik uang.

“Apalagi para pengajar dan pendidik ini jadi garda terdepan dalam melawan korupsi. Dan, korupsi bisa berawal dari politik uang,” kata Rieke.

Meski begitu, Rieke menegaskan dirinya percaya entitas pengajar dan pendidik Indonesia saat ini tidak akan main-main dalam meneentukan sikap politik pada ajang Pilpres 2014.

“Para pengajar saya yakin tidak akan gadaikan masa depan rakyat dan bangsa, yang akhirnya menyangkut dunia pendidikan. Termasuk status dan kesejahteraan pendidik dan pengajar, termasuk di dalamnya para guru, PNS, maupun Non PNS guru bantu dan honorer,” katanya.

Sementara itu, Jaya Santosa menjelaskan amplop bergambar Calon Presiden Prabowo Subianto yang berisi uang yang dikirim ke para guru di sejumlah tempat di Indonesia mencapai puluhan ribu.

“Paling sedikit amplop berisi uang untuk guru-guru itu berjumlah 50 ribu lembar dengan biaya pengiriman sebesar Rp 4 miliar ke sejumlah tempat di Indonesia melalui PT Pos Indonesia,” kata Jaya.

Ia menjelaskan, pihak Badan Pengawas Pemilu sudah mencurigai aktivitas pengiriman surat melalui PT POS tersebut.

“Kami sudah dicurigai oleh Bawaslu. Padahal, pengiriman itu dilakukan oleh oknum pegawai PT Pos, yang digandeng tim suksess capres cawapres nomor 1,” ujarnya.

Bahkan, ia menyebutkan pengiriman amplop itu pun, diduga kuat melibatkan pejabat tinggi PT Pos Indonesia. “Ada oknum pegawai dan pejabat PT Pos yang berkaitan saudara dengan Hatta Rajasa sebagai cawapres nomor urut 1,” katanya.

Upaya pengiriman itu dinilai sangat mencederai proses demokrasi. Pasalnya, penghiriman surat itu melibatkan alat negara.

“Kami akan memproses itu secara hukum. Apalagi, pengiriman amplop berisi uang itu termasuk money politic dan mencederai demokrasi,” pungkas Jaya. @endang