LENSAINDONESIA.COM: Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) berharap transisi politik yang berjalan baik seiring dengan selesainya tahapan Pilpers nanti. Selain itu, kondisi yang ada juga dapat searah dan sebangun dengan transisi kebijakan ekonomi pemerintahan yang baru.
Harapan tersebut disampaikan HIPMI sebagai pesan kepada Capres pemenang Pilpres 2014 yang akan diumumkan KPU 22 Juli Selasa depan.
Baca juga: KPU abaikan Prabowo minta tunda pengumuman hasil Pilpres dan Timses Jokowi-JK serukan rekonsiliasi nasional demi bangsa
“Siapa pun presiden terpilih, kebijakan dibidang ekonomi menjadi penting dan strategis bagi pemerintahan yang baru, karena bertepatan dengan akan berlakunya agenda Asean Economic Community (AEC) secara efektif, setahun setelah presiden baru dilantik”, jelas Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI Raja Sapta Oktohari di Jakarta, Minggu (20/07/2014).
Menurut Okto, paling tidak ada tiga hal mendasar secara ekonomi yang perlu menjadi fokus presiden dan wakil presiden terpilih diawal menjabat. “Pertama, tentu adalah pembentukan tim ekonomi yang bisa menerjemahkan rencana pemerintah kedepan dan bisa bekerja sama dengan tim ekonomi pemerintah sebelumnya”, urainya.
Menurut Okto, transisi pemerintah dibidang ekonomi juga harus berjalan linier, itu artinya tim ekonomi yang baru terbentuk bisa melakukan estafet kerja, tanpa harus menurukan ritme dari kinerja sebelumnya
Kedua, kata Okto, presiden terpilih harus bisa segera mencanangkan program 100 hari pemerintahan, dengan tentunya memasukan agenda AEC sebagai agenda prioritas. Dalam konteks ini, pemerintah harus bisa melibatkan berbagai stakeholder ekonomi, termasuk kalangan pengusaha pemula.
Dalam konteks AEC, yang perlu dilakukan presiden terpilih adalah singkronisasi peraturan pemerintah pusat dan daerah termasuk departemen terkait. Sehingga tercipta level of playing ground antar anggota dalam kesepakatan regional itu. Contohnya dalam kebijakan eksport dan import komoditi pangan, raw material, ketenagakerjaan dan lainnya
“Mengenai kesiapan kita dalam menghadapi AEC adalah terkait peraturan domestik kita yang kerap berbenturan. Peraturan dan perundangan kita harus segera ditinjau kembali agar bisa mendukung AEC atau melindungi pasar dan produsen kita. Peraturan tersebut termasuk di tingkat pusat, daerah dan antara departemen teknis”, ungkapnya
Sehingga hal ketiga yang juga tidak kalah pentingnya untuk diupayakan menurut Okto adalah instrumen penting yang selama ini sudah terproses, khususnya saat menko perekonomian masih dijabat Bapak Hattarajasa, yaitu mengenai usulan HIPMI terkait Peraturan Presiden (Perpers) pengusaha pemula, yang oleh menko perekonomian sekarang, Bapak Chairul Tanjung akan di konversi menjadi skema regulasi yang dinamakan ijin satu lembar”, ungkap Okto
Menurut pentolan pengusaha muda Indonesia ini, sekalipun Perpers yang diusulkan pihaknya itu tidak hanya mencakup aspek ijin yang dimaksud dalam ‘Ijin satu lembar’ itu, karena memang faktanya dalam pengurusan ijin usaha, pengusaha kerap memerlukan waktu yang relatif lama dan berbelit-belit.
“Namun kami berharap akan ada pendekatan yang jauh lebih serius sebab tools yang diusulkan dalam Perpers Pengusaha Pemula itu sejatinya tidak hanya mencakup ijin, tapi juga meliputi aspek permodalan dan aspek pasar”, urainya
Selanjutnya Okto menambahkan, Kunci sukses pemerintah baru, khusus dibidang ekonomi antara lain dapat meningkatkan pendapatan negara, melalui penetrasi pasar ekspor, termasuk dalam mengimbangi neraca perdangangan kita, antara ekspor dan impor
“Untuk itu HIPMI menawarkan sejumlah skema, antara lain: Restrukturisasi sistem perpajakan dengan reorganisasi dirjen pajak menjadi departemen terpisah setingkat menteri; Restruktur lanskap fiskal migas dan pertambangan lainnya; Pengembangan ekspor dengan menggunakan organisasi departemen luar negeri seperti di KBRI sebagi marketing produk Indonesia; Menciptakan pengusaha baru melalui peningkatan ease of doing business dan financial inclusion; dan Menutup gini ratio selain fin inclusion, serta penciptaan standarisasi fasilitas di setiap kota dan desa”, pungkas Okto.@ikhsan tualeka
0 comments:
Post a Comment