LENSAINDONESIA.COM: Suhu politik proses penghitungan suara di KPU Jawa Timur mulai memanas, dan terindikasi ada intervensi kepala daerah yang menjadi pimpinan partai di tingkat cabang, akhirnya mendapat perhatian serius Gubernur Jawa Timur Soekarwo.
Bahkan, Soekarwo mengingatkan keras agar bupati maupun walikota itu tidak melakukan intervensi atau “cawe-cawe” terhadap proses penghitungan atau upaya gugatan Caleg yang diajukan ke Bawaslu atau KPU Jatim.
Baca juga: Sampang diboikot, coblosan ulang Pileg di Jatim tuntas dan KPU rekomendasi coblosan ulang tiga TPS di Pamekasan
“Jangan ada intervensi dalam semua persoalan Pileg, karena itu menjadi domain Bawaslu atau KPU Jatim untuk menyelesaikannya. Semuanya baik eksekutif atau legislatif harus menyerahkan sepenuhnya masalah kepada kedua lembaga itu,” tegasnya pada LICOM, Rabu (30/4/2014).
Semua pihak diminta berjiwa besar menerima apa pun hasil dari Pemilu yang diadakan setiap lima tahun sekali itu. Apalagi hingga saat ini proses rekapitulasi di KPU belum tuntas, baik soal penghitungan ulang atau pengaduan Caleg yang tak menerima hasil Pileg 2014.
Lebih lanjut, Pakde Karwo –sapaan Gubernur Soekarwo– mengaku memahami bila ada pimpinan parpol yang tidak bisa terima atau protes, tapi menurutnya hal itu sebaiknya dibiarkan saja, karena sudah ada lembaga yang menyelesaikannya.
“Sangat tidak etis kalau bupati atau walikota ikut intervensi kasus-kasus yang ditangani Bawaslu atau KPU,” cetus dia.
Ditanya terkait posisinya sebagai Ketua DPD Partai Demokrat, apakah bisa menerima penghitungan sementara oleh KPU Jatim, Soekarwo menyatakan masih ada yang harus dijelaskan atau diclearkan.
“Saya melihat keinginan partai untuk protes, maka harus ada yang di-clear-kan. Karena ada orang protes tentang suara, maka suaranya ya di-cek,” tandasnya. @sarifa
0 comments:
Post a Comment