Ditegur Ahok soal PRJ Senayan, ini jawaban Wagub Djarot

LENSAINDONESIA.COM: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menjawab teguran keras Basuki Tjahaja Purnama. Ia menegaskan tak pernah memberi izin pelaksanaan PRJ Senayan, melainkan mendukung pekan yang menggandeng ratusan UMKM tersebut.

“Masyarakat datang ke tempat kami menyampaikan usulan, niatan untuk membuat Pesta Rakyat Jakarta sebagai kelanjutan di Monas. Sudah rapat, dan it’s oke karena dia (menyelenggarakan acara) non (dana) APBD,” ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (1/6/2015)

Baca juga: Ahok tegur keras Wagub Djarot karena izinkan even PRJ Senayan dan Wagub DKI Jakarta resmikan PRJ

Apalagi, penyelenggara tak menggunakan dana APBD DKI Jakarta dan menggratiskan tiket masuk bagi pengunjung.

Mantan Wali Kota Blitar itu melanjutkan Gubernur Ahok harusnya tahu karena PRJ di Senayan telah diterima Pemprov DKI Jakarta.

“Tembusannya pasti ke Pak Gubernur, dan menggunakan lahan Sekretariat Negara. Itu wilayah Setneg dan mungkin sewa disana, makanya kami memberi dukungan penuh. Bukan memberi izin,” tegasnya.

Pelaksanaan PRJ beberapa hari ini malah membuat rugi pedagang karena minimnya antusiasime pengunjung. Apalagi, tarikan uang Rp2 juta per booth tidak diikuti dengan pasokan listrik serta air bersih yang mencukupi.

Sebelumnya, Ahok berang karena wakilnya memberi izin pelaksanaan PRJ 2015 di Senayan. Ahok menyebut Djarot tak berhak memberi izin karena levelnya seperti deputi, karena pengangkatan Djarot dilakukan olehnya. @sita/bbs

Read More

DPR “kebakaran jenggot”, ekonomi jatuh, PSSI dikorbankan

LENSAINDONESIA.COM: Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon “kebanaran jenggot” dan kecea berat PSSI mendapatkan sanksi dari FIFA. Dia sangat menyayangkan, karena ego yang ditunjukkan Menpora pembantu Presiden Joko Widodo ini menjadi sejarah sepak bola Indonesia paling buram.

“Ini hal yang patut disayangkan sejarah sepakboa Indonesia sangat buram, pengembangan olahraga nasional, ini kemunduran. Pemerintah bisa lakukan recovery dalam waktu dekat,” tegas Fadli Zon di DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (01/06/2015).

Baca juga: FIFA resmi jatuhkan sanksi untuk Indonesia dan Hari ini, FIFA gelar pemungutan suara pilih presiden yang baru

“Saya lihat ini merupakan suatu hal yang sangat patut diperbaiki, karena dampaknya se-Indonesia. Saya kira ini mengganggu kesenangan rakyat Indonesia,” tambahnya.

Politikus Partai Gerindra ini menilai Ekonomi Indonesia sangat jatuh, PSSI dilakukan seperti ini. Pemerintah harus memperbaiki
kebijakannya terhadap PSSI, jangan didekati “like and dislike”, janganlah PSSI dikorbankan, bedakan antara institusi dan pengurus.

“Ini di komisi terkait ada campurtangan, sehingga mungkin saja ada hak anggota (DPR) kenapa ini dilakukan oleh Menpora,” tegasnya. @endang

 

Read More

FKPDP: SBY – Vence memang “Top Markotop”

LENSAINDONESIA.COM: Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat (FKPDP) berharap duet figur sentral  Partai Demokrat (PD), yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Vence Marthin Rumangkang (VR) di forum tertinggi partai (majelis tinggi), bisa mengembalikan kejayaan partai dan tetap menjaga marwah partai menjadi demokratis, nasionalis, dan religius.

Itu diakui Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FKPD PD Willem Frans Ansanay. “SBY dan Vence tidak bisa dipisahkan. Mereka (SBY dan Vence) merupakan anggota tetap Majelis Tinggai Partai Demokrat sesuai AD/ART dan menjadi panutan bagi seluruh kader Partai Demokrat,” kata Wilfa –panggilan akrab Frans– saat dihubungi LICOM, beberapa saat lalu.

Baca juga: SBY dan Vence, duet penggagas Demokrat siap rebut kejayaan kembali dan SBY dan Vence bisa jaga marwah Partai Demokrat

Menurutnya, susunan kepengurusan Partai Demokrat yang disusun tim formatur diketuai SBY di Raffles
Hills Cibubur Sabtu lalu (30/5/2015), sangat menyiratkan modernisasi dan demokratis.

Karena, lanjut Wilfa, dalam menyusun kepengurusan partai, semua elemen terlibat sampai keterwakilan daerah. ”Inilah partai yang benar-benar nasionalis religius dan modern,” katanya.

Ditunjuknya Hinca Panjaitan sebagai Sekjen Partai Demokrat, masih kata Wilfa, merupakan representasi dari kaum minoritas (nasrani) dan keterwakilan orang muda.

Untuk itu, FKPD PD berterimakasih kepada para formatur yang menyusun pengurus inti partai demokrat dan mengucapkan selamat bekerja untuk mencapai 5 agenda Partai Demokrat

“FKPD PD solid mendukung SBY dan VR dan akan bahu membahu demi kejayaan Partai Demokrat pada 2019 mendatang. SBY dan VR memang top (markotop) , ” tutupnya.

Berikut susunan pengurus inti Partai Demokrat periode 2015-2020:

Ketua Umum:
Susilo Bambang Yudhoyono

Wakil Ketua Umum:
Syarifudin Hasan, Roy Suryo, Djoko Ujianto,
Nurhayati Ali Assegaf, Cornel Simbolon, dan Muhammad Ja’far Hafsah

Sekretaris Jenderal:
Hinca Pandjaitan

Wakil Sekretaris Jenderal:
Didik Irawadi Syamsudin, Andi Timo Pangerang,
Putu Supatma Rudana, Saan Mustofa, Rachlan Nasyidik,
Teuku Rifki Harsa, Vera Febyanty, Ikhsan Modjo, dan Bambang Susanto

Bendahara Umum:
Indrawati Sukadis

Wakil Bendahara Umum:
Agung Budi Santisi, Siswanto, Sesdawati,
Edwin Tandjung, Variani Sugiarto, Hanan Suharto, dan I Putu Sudiartana

Direktur Eksekutif:
Fajar Sampurno

Majelis Tinggi:
Susilo Bambang Yudhoyono dan Vence Rumangkang

Ketua Dewan Pembina:
EE Mangindaan

Ketua Dewan Kehormatan, Mahkamah Partai,
Dewan Pengawas:
Amir Syamsudin

Read More

Puan prihatin masih ada desukarnoisasi

LENSAINDONESIA.COM: Cucu mantan Presiden Soekarno, Puan Maharani mengatakan masih ada upaya desukarnoisasi hingga saat ini.

Ia pun prihatin karena masih ada yang mencampuradukkan sosok Soekarno atau Bung Karno sebagai pemikir dan penggali ideologi bangsa dengan kapasitasnya sebagai tokoh politik.

Baca juga: Cucu Bung Karno minta 1 Juni 1945 ditetapkan Hari Lahir Pancasila dan Presiden Jokowi hadiri Grebeg Pancasila di Blitar

“Kami cukup prihatin karena upaya desukarnoisasi. Oleh Orba, posisi BK dicampuradukkan sebagai pemikir dan penggali ideologi bagnsa dengan kapasitasnya sebagai tokoh politik,” katanya dalam peringatan pidato Bung Karno 1 Juni 1945, di Alun-alun Kota Blitar, Senin (1/6/2015).

“Seharusnya proses politik tidak boleh mendistorsi apalagi memanipulasi sejarah,” tegasnya.

Ia mengatakan sebagai seorang pemikir dan penggali ideologi bangsa yang mengaktualisasikan pemikirannya dalam BPUPKI, maka sejak itulah Bung Karno bukanlah milik keluarga, golongan maupun rezim tertentu. “Tapi milik bangsa Indonesia karena beliau adalah Bapak Bangsa Indonesia,” kata Puan.

Oleh karena itu, Puan mengingatkan adanya kewajiban moral dan ideologis untuk jaga kehormatan, memelihara dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara bersama-sama.

Puan juga mengucapkan terima kasih pada pimpinan MPR yang mau meneruskan program peninggalan Alm. Taufik Kiemas,yaitu sosialisasi empat pilar berbangsa. Yang terdiri dari Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD RI 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara yang final dan Bhinneka Tunggal Ika, sebagai semboyan dan sistem bangsa Indonesia.

Taufik Kiemas sendiri meninggal pada 8 Juni 2015 lalu usai menghadiri peringatan hari Pancasila di Ende, NTT. @sita

Read More

SBY dan Vence, duet penggagas Demokrat siap rebut kejayaan kembali

LENSAINDONESIA.COM: Terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Vence Rumangkang menjadi anggota tetap majelis tinggi Partai Demokrat (PD) untuk lima tahun ke depan, periode 2015-2020, diharapkan Demokrat mampu merebut kembali kejayaan pasca terpental dari partai pemenang pertama Pemilu 2009 menjadi partai urutan keempat hasil Pemilu 2014.

Tidak hanya itu. Terpilihnya kembali dua pendekar politik PD di majelis tinggi sesuai Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PD yang diamanahkan Kongres PD di Surabaya ini, diharapkan partai ini dapat bangkit kembali dari keterpurukan selama SBY jadi Presiden RI ke 6 periode 2009-2014.

Baca juga: FKPDP: SBY - Vence memang "Top Markotop" dan SBY dan Vence bisa jaga marwah Partai Demokrat

Pasalnya, selama periode 2009-2014, kader-kader muda potensi Demokrat seperti Anas Urbaningrum dan Andi Malarangeng
‘dijerumuskan’ kasus-kasus korupsi, sehingga kejayaan partai yang sempat ‘moncer’ sejak SBY kali pertama menjadi Presiden RI hasil Pemilu 2004, menjadi terupuruk.

Diketahui, Vence Rumangkang yang belum lama ini mendapat penganugerahan “The Right Man On The Right Place” sebagai politisi senior Pancasilais, dia pendiri utama Partai Demokrat pada 9 September 2001 dan disahkan pada 27 Agustus 2003. SBY sebagai pencetus ide saat itu menjadi Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan di bawah Presiden RI ke-5 Megawati. Meski pendiri, selama Demokrat mengalami kejayaan dan SBY berkuasa, Vence tak menunjukkan haus jabatan, apalagi kekuasaan.

Optimistis bahwa PD lima tahun ke depan mampu merebut kembali kejayaannya, karena duet dua pendekar politik, SBY dan
Vence Rumangkang berada pada posisi sebagai majelis tingi partai, yang merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan di antara empat elemen utama organisasi Partai Demokrat. Diantaranya, Majelis Tinggi Partai, Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pembina, dan Dewan Kehormatan.

“Majelis Tinggi merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan di jajaran Partai Demokrat, terutama dalam keputusan-keputusan yang bersifat strategis,” kata Ketua Umum Partai Demokrat SBY, yang terpilih periode 2015-2020 hasil Kongres 1V PD di Surabaya, saat mengumumkan susunan kepengurusan Partai Demokrat Di Raffless Hall Cibubur, Jakarta Timur Sabtu lalu (30/5/2015).

Terpilihnya SBY dan Vence sebagai anggota tetap majelis tinggi, praktis Demokrat seolah mengulang sejarah awal menjadi partai
baru di tanah air dan langsung merebut posisi sebagai partai tiga besar di tanah air hasil Pemilu 2014. Kedua pendekar politik senior PD itu yang sama-sama penggagas awal berdirinya Partai Demokrat.

“Seperti yang diketahui oleh seluruh masyarakat, bahwa penggagas Partai Demokrat adalah saya (SBY) bersama Vence umangkang dan ditetapkan oleh AD/ART partai sebagai anggota tetap majelis tinggi,” demikian pengakuan SBY saat mengumumkan elemen lengkap organisasi Partai Demokrat di Raffless Cibubur.

Selain SBY bersama Vence dalam kapasitasnya sebagai Majelis Tinggi memiliki kekuasaan penuh dalam memutuskan arah strategis Partai Demokrat, peran SBY menjadi sangat menentukan arah Partai Demokrat ke depan, lantaran dirinya juga menjadi pilot partai, yaitu Ketua Umum DPP Partai Demokrat hasil kepuusan kongres PD di Surabaya.

Sebagaimana diumumkan SBY, kader Demokrat yang bertanggungjawab terhadap elemen lain PD, yaitu Ketua Dewan Pembina EE Mangindaan, Ketua Dewan Kehormatan Amir Syamsudin.

Seperti diketahui, susunan lengkap kepengurusan Partai Demokrat yang baru, hasil perumusan yang dilakkan tim formatur terdiri
9 orang. SBY selaku ketua formatur diibantu 8 orang anggota formatur. Antaralain, terdiri penyelenggara kongres PD di Surabaya,
yaitu EE Mangindaan (pimpinan sidang kongres PD), Syarifuddin Hasan (ketua SC kongres), Eddy Baskoro Yudhoyono (ketua OC kongres PD), Amir Syarifudin (koordinator yang mempersiapkan AD/ART).

Lainnya, Vence Rumangkang (anggota tetap majelis tinggi), dan wakil-wakil dari kepengurusan PD di daerah seperti Soekarwo (Ketua DPD PD Jatim), Barat Zainul (Ketua DPD PD Nusa Tenggara Barat), Hasan Basri Agus (ketua DPD PD Jambi). @oddy

Berikut susunan pengurus inti Partai Demokrat periode 2015-2020:

Ketua Umum:
Susilo Bambang Yudhoyono

Wakil Ketua Umum:
Syarifudin Hasan, Roy Suryo, Djoko Ujianto,
Nurhayati Ali Assegaf, Cornel Simbolon, dan Muhammad Ja’far Hafsah

Sekretaris Jenderal:
Hinca Pandjaitan

Wakil Sekretaris Jenderal:
Didik Irawadi Syamsudin, Andi Timo Pangerang,
Putu Supatma Rudana, Saan Mustofa, Rachlan Nasyidik,
Teuku Rifki Harsa, Vera Febyanty, Ikhsan Modjo, dan Bambang Susanto

Bendahara Umum:
Indrawati Sukadis

Wakil Bendahara Umum:
Agung Budi Santisi, Siswanto, Sesdawati,
Edwin Tandjung, Variani Sugiarto, Hanan Suharto, dan I Putu Sudiartana

Direktur Eksekutif:
Fajar Sampurno
Majelis Tinggi:
Susilo Bambang Yudhoyono dan Vence Rumangkang

Ketua Dewan Pembina:
EE Mangindaan

Ketua Dewan Kehormatan, Mahkamah Partai,
Dewan Pengawas:
Amir Syamsudin

 

Read More

SGMI serukan untuk kembali ke Pancasila dan UUD 1945

LENSAINDONESIA.COM: Gabungan organisasi mahasiswa tingkat nasional yang terdiri atas Perhimpunan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia (PMKRI), Himpunan Mahasiswa Buddis Indonesia (HIKMAHBUDI), Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) mendeklarasikan kelompok gerakan mahasiswa dengan Solidaritas Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (SGMI).

Kegiatan tersebut bertempat di Margasiswa I PMKRI, Jl. Sam Ratulangie, Menteng Jakarta Pusat, minggu (31/05/2015).
Deklarasi tersebut merupakan lanjutan dari embrio SGMI yang sudah didiskusikan sejak 20 mei 2015 yang lalu, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional.

Baca juga: Puan prihatin masih ada desukarnoisasi dan Cucu Bung Karno minta 1 Juni 1945 ditetapkan Hari Lahir Pancasila

“SGMI akan konsisten melawan segala bentuk penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945, yang hari ini semakin jauh dari semestinya,” ungkap Lidya Natalia Sartono, Ketua Presidium Pengurus Pusat-PMKRI dalam rilisnya.

Lebih lanjut, Lidya mengungkapkan bahwa jauhnya nilai-nilai Pancasila pada tataran implementasi dikarenakan oleh kultur politik yang mengabaikan musyawarah mufakat, yang mana uang masih “memainkan” perannya dalam seluruh hajat politik di Indonesia. Politik uang masih menjadi momok yang menghancurkan demokrasi, sehingga politik tidak lagi bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, melainkan hanya untuk keuntungan segelintir orang.

Ketua Umum Pengurus Pusat HIKMAHBUDI, Suparjo Menambahkan bahwa masalah pangan masih menjadi polemik bagi bangsa ini. Indonesia gagal dalam mewujudkan kedaulatan pangan, dan masih menjadi negara yang terus bergantung pada impor. “Bagaimana bisa mandiri kalau pangan yang menjadi kebutuhan dasar mendasar rakyat saja masih impor,” tambah Suparjo.

Selanjutnya, Eka Saputra, Presidium Pimpinan Pusat KMHDI juga menyampaikan bahwa hal yang harus menjadi konsen Pemerintahan Jokowi-JK saat ini adalah melemahnya perekonomian bangsa. Salah satu faktor yang meyebabkan adalah tingginya ketergantungan pada impor minyak dan LPG serta ketidak pastian harga (BBM).

Jika merujuk pada pasal 33 UUD 1945 ayat 1,2,3,4 dan 5 yang mengamanatkan Negara sebagai fasilitator, mediator dan operator pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan rakya. “Maka kami meminta pemerintah untuk mengkoreksi ulang kebijakan menyerahkan sepenuhnya harga BBM kepada mekanisme pasar,” pungkas Eka.

Ketua Umum Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN-LMND), Vivin Sri Wahyuni menyampaikan bahwa hal penting yang harus menjadi perhatian saat ini adalah persoalan pendidikan. Sejak berlakunya UU No.20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS, menurut Vivin, pendidikan di Indonesia telah di privatisasi dan hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi liberal, yang mana pendidikan hanya diperuntukan pada penciptaan tenagakerja murah.

“Pendidikan adalah tanggung jawab Negara, sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945, bahwa tugas Negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa,” tandas Vivin.

Lanjut Vivin, Negara juga berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan yang demokratis, ilmiah, dan dapat diakses oleh seluruh elemen masyarakat tanpa adanya diskriminasi kelas ekonomi.

Dalam deklarasi tersebut, SGMI juga menyerukan kepada semua kalangan untuk kembali pada pancasila dan UUD 1945, dengan menjalankan Trisakti Bung Karno. Selain itu, sebagai gerakan nasional yang terbuka, SGMI mengajak seluruh elemen mahasiswa agar bergabung dalam gerakan tersebut. SGMI meyakini, persatuan mahasiswa merupakan hal yang mutlak dibutuhkan saat ini.@sita

Read More

Presiden Jokowi kunjungan kerja ke Jatim dan Jawa Tengah

LENSAINDONESIA.COM: Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Senin pagi bertolak ke Jawa Timur dan Jawa Tengah dalam rangka kunjungan kerja di dua provinsi itu.

Presiden Jokowi dan rombongan bertolak ke Jatim dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusumah, Jakarta, menggunakan Pesawat Kepresidenan RI. Sejumlah pejabat negara mendampingi Presiden antara lain Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Menpan Yudhy Crishnandy dan Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti.

Baca juga: Puan prihatin masih ada desukarnoisasi dan Cucu Bung Karno minta 1 Juni 1945 ditetapkan Hari Lahir Pancasila

Pesawat rombongan Presiden lepas landas dari Lanud Halim sekitar pukul 07.05 WIB menuju Bandara Abdurahman Saleh Malang. Dari Malang Presiden baru bertolak menuju Blitar. Dalam kunjungannya ke Jatim, Presiden Jokowi dijadwalkan menghadiri Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Blitar dan ziarah ke makam Soekarno.

Sementara pada kunjungan ke Jawa Tengah, Presiden dijadwalkan menghadiri Peringatan Hari Waisak di Candi Borobudur Magelang, Jawa Tengah. Presiden juga dijadwalkan membagikan “kartu sakti” di Desa Borobudur seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sehat.

Pada 2 Juni 2015, Presiden Jokowi dijadwalkan menghadiri puncak peringatan perayaan Tri Suci Waisak 2559 BE/2015 di Candi Mendut dan Candi Boronudur, Magelang, Jawa Tengah. @sita

Read More

eSPeKaPE ingatkan Faisal Basri jangan picu kegaduhan politik terus

LENSAINDONESIA.COM: Ketua Umum Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe) Binsar Effendi Hutabarat dalam siarannya kepada pers (1/6/2015), mengecam celotehan mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM) Faisal Basri yang terus saja menyudutkan Pertamina.

Pada 17 Mei lalu, kata Binsar Effendi yang juga Ketua FKB KAPPI Angkatan 1966, Faisal Basri meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral(ESDM) Sudirman Said untuk mencopot Direktur Pemasaran PT Pertamina (Persero) Ahmad Bambang.

Baca juga: PT Pertamina jadi tumbal kenaikan harga LPG dan Testimoni eSPeKaPe Kawal dan Pertahankan Pertamina Harga Mati

Alasan Faisal, pembatalan harga Pertamax 15 Mei lalu, dicurigai bermotif menjatuhkan Menteri ESDM lewat tindakan Ahmad Bambang membatalkan kenaikan Pertamax tersebut. “Seharusnya Faisal itu memintanya kepada Menteri BUMN bukan ke Menteri ESDM, mantan bosnya yang membentuk Tim RTKM itu. Ini ‘kan hanya cari muka saja,” ujarnya.

Padahal, Binsar Effendi yang juga Komandan Gerakan Nasionalisasi Migas (GNM), itu mengatakan sikap Ahmad Bambang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno No. SK-265/MBU/11/2014 tertanggal 28 November 2014.

Pertamina juga ingin melakukan kenaikan pada tataran waktu yang tepat. Dan baru pada hari Sabtu kemarin (30/5/2015) Pertamina menaikkannya, menyusul kenaikan harga yang telah dilakukan Shell dan Total yang telah lebih dulu menaikkan harga produknya.

Ahmad Bambang diketahui sebagai pejabat karir di Pertamina sejak 1989 dan pernah dipercaya memegang beberapa posisi strategis di Pertamina.

“Coba saja teruskan permintaannya sampai Ahmad Bambang diganti. Tentu Faisal yang ekonom neo-lib ini akan berhadapan dengan kami, pensiunan Pertamina,” katanya.

Belum lagi celotehan Faisal yang menggulirkan isu praktik curang tabung LPG 3 kg. Faisal menuding isi tabung berkurang 5 hingga 10 persen pada 25 mei.

Kata Binar, Pertamina tidak pernah melarang agen penjual elpiji 3 kilo menimbang ulang saat pengambilan tabung di SPPBE (Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji). Bahkan Pertamina siap memfasilitasi disain layout SPPBE dengan opsi penempatan jembatan timbang. Ia menegaskan, tidak mungkinlah ada kecurangan yang dilakukan Pertamina.

Pasalnya kinerja programnya selalu dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan juga oleh internal audit di Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM. Hal ini demi memastikan tidak ada oknum Pertamina yang mengambil keuntungan secara pribadi, sehingga kecil kemungkinan jika Pertamina berani melakukan pengurangan isi gas elpiji bersubsidi tersebut.

Sebab itu, kata Binsar Effendi, celotehan Faisal Basri tidak boleh didiamkan terus. “Dia ini, ikut memicu kegaduhan politik. Dan kami, pensiunan yang merintis, membangun dan membesarkan Pertamina sudah jelas harus memberi perlawanan jika Faisal Basri terus saja menyudutkan nama baik Pertamina. Dengan pasti, kami tegaskan, Pertamina itu dibutuhkan oleh rakyat, bangsa dan negeri ini. Jadi, janganlah sesuka-sukanya Faisal berceloteh,” pungkasnya. @sita

Read More