LENSAINDONESIA.COM: Perayaan pernikahan putri Bupati Garut Rudy Gunawan, yang akan dilangsungkan di Gedung Pendopo, Minggu (31/5/2015), mendapat sorotan berbagai pihak. Hal ini lantaran gedung pendapa yang milik Pemkab malah digunakan kepentingan pribadi orang nomor satu di Garut tersebut.
LSM Gerakan Masyarakat Bawah Tanah Indonesia (GMBI), Distrik Garut, mengendus adanya intervensi dalam biaya pernikahan putri Bupati tersebut. Dimana dalam pembiayaannya di bebankan kepada SKPD dan SOPD, bahkan sampai pada para pejabat Eselon III.
Baca juga: Lagi, pejabat Garut jadi tersangka korupsi 1,5M, pemenang tender galau dan APPSI Garut tolak wacana bupati tarik dana CSR dari pedagang pasar
“Ya ada kabar yang kurang sedap terkait Isu Biaya pernikahan yang dibebankan para pejabat eselon. Kita akan selidiki Nanti” ujarnya pada lensaindonesia.com.
Menurutnya, pihaknya sangat menyangkan juga dengan penggunaan Gedung Pendopo untuk dijadikan tempat resepsi pernikahaannya, padahal jika mau masih banyak tempat di luar lingkungan Pendopo. Hal ini jelas menimbulkan pemandangan yang kurang baik dimuka publik.
Sementara ditempat terpisah Ketua LSM Laskar Garut Mandiri, Yudi Setia Kurniawan, Menilai Pengunaan Pendopo untuk kepentingan Pribadi menyalahi aturan PP No 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Menurut kajian LSM Lagam, Bupati Garut seharusnya peka akan reaksi yang muncul dari masyarakat. Pendopo memang aset negara atau daerah tapi pemanfaatannya untuk kegiatan dinas dan bersifat umum. Siapapun boleh mengunakan pendapa asalkan sesuai aturan. “Untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi,” ungkap Yudi.
Diakuinya, jika sudah di beri contoh oleh pimpinannya, tidak menutup kemungkinan nanti akan banyak masyarakat yang ingin menggunakan pendapa untuk resepsi pernikahan anak-anaknya. Bahkan tidak menutup kemungkinan juga akan disewakan. @taufiq_akbar
0 comments:
Post a Comment