LENSAINDONESIA.COM: Politikus Golkar Ridwan Hisjam meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU), khususnya KPU Daerah lebih selektif dalam memverifikasi calon kepala daerah yang bakal maju di pemilihan kepala daerah yang akan digelar serentak. Pasalnya, akhir-akhir ini isu jual beli ijazah palsu cukup meresahkan publik.
Apalagi, dalam konteks Pilkada, calon kepala daerah diharapkan bersih dari masalah tersebut, lantaran kepala daerah adalah pemimpin yang akan menentukan masa depan daerah setempat.
Baca juga: RH dorong SMK Kemaritiman Jatim bangkit, ambil alih Singapura dan DPRD Garut minta verifikasi PNS yang pakai ijasah palsu
“Isu ini kalau dalam Pilkada ini sudah lama muncul. Namun kalau isu ini muncul yang terjadi selama ini KPU selama ini melepas gitu aja, mereka hanya diserahkan pada proses aparat hukum, dan laIu urusan pengadilan,” ujar Ridwan saat berbincang dengan Licom, di Gedung DPR, Jum’at (29/5/2015).
Ke depan, menurut Ridwan, pengawasan masyarakat dan pro aktif dari KPU setempat dan Bawaslu, lebih serius memfilter bakal calon kepala daerah yang akan mengikuti kontestasi politik daerah. Sehingga, Pilkada melahirkan figur terbaik untuk memimpin daerah.
“Sekarang bagaimana? Menurut saya ini (calon kepala daerah) harus gugur jika memang ketahuan,” jelasnya.
Lebih jauh dijelaskan, bagi seorang pemimpin, penting untuk mengedepankan masalah moral, dengan kejujuran dalam memperjuangkan perbaikan nasib masyarakat, dengan tidak meninggalkan atribut yang sesungguhnya.
“Seharusnya masalah moral ini juga penting menjadi perhatian dan pemerintah harus juga tegas, menjaga moralitas bangsa ini penting, jangan sampai hancur hanya mengedepankan kepentingan pribadi,” terangnya.
Diketahui, akhir-akhir ini isu jual beli ijazah palsu mulai marak dibicarakan. Hal ini diharapkan tidak sampai masuk ke posisi pejabat negara, khususnya di Pilkada mendatang, lantaran mereka (Calon Kepala Daerah) sebagai pemegang kebijakan. @yuanto
0 comments:
Post a Comment