Tunjangan guru terpencil disunat, Fraksi Gerindra DPRD Garut berang!

LENSAINDONESIA.COM: Maraknya praktik pungutan liar (pungli) dana bantuan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut membuat Fraksi Gerindra DPRD setempat berang.

Berbagai pungli di Dinas Pendidikan tersebut kerap diadukan para tenaga pengajar dan masyarakat kepada DPRD, misalnya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sertifikasi guru, dana proyek pembangunan bahkan yang terakhir kami dengar yakni adanya pungutan dana Tunjangan Khusus bagi guru yang ada di daerah terpencil.

Baca juga: Bantuan khusus guru terpencil di Garut jadi sasaran pungli dan Miris, dana BOS di Garut dipotong untuk biayai operasional UPTD

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Garut, Tatang Sumirat menegaskan, pihaknya akan menelusuri laporan tersebut, utamanya soal pungli dana bantuan Tunjangan Khusus (Tunsus) guru daerah terpencil.

Jika memang benar-benar terjadi, ujar Tatang, maka kasus tersebut dan pelakuknya harus ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Masa harus dilakukan pungutan, apalagi yang memungutnya itu PNS yang sudah jelas mendapatkan gaji lebih layak,” kata Tatang yang juga anggota Komisi D yang membidangi Kesehatan dan Pendidikan usai menghadiri undangan pernikahan putri Bupati Garut, di Gedung Pendopo, Minggu (31/05/2015).

“Bagaimana pendidikan di Garut bisa maju kalau segala seuatu dibarengi praktik pungutan liar. Saya yakin, para guru tersebut juga tidak akan berkerja sacara maksimal karena haknya disunat,” keluhnya.

Diakuinya, selama ini Dinas Pendidikan Garut tidak pernah memberikan data-data terkait kegiatan, apalagi data base para penerima bantuan. Salah satunya bantuan untuk Guru terpencil terserbut. “Padahal kami DPRD selaku mitra kerja, jangankan ke Fraksi, ke Komisi saja tidak pernah diberikan,” beber Tatang.

“Kami akan meminta seluruh data penerima bantuan tunjangan khusus ini,” tegasnya menambahkan.

Selain akan meminta data base para penerima tunjangan khusus, Tatang juga akan mengevaluasi, seluruh kegiatan yang ada di Dinas Pendidikan Garut.

Pihaknya pun menduga, bahwa pengadaan buku lanjutan tahun 2014 dalam penentuan pemenang lelang sudah ditentukan sejak awal. “Ada dugaan adanya pegawai Disdik yang ikut bermain,” kata Tatang.@taufiq_akbar