LENSAINDONESIA.COM: Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan, pihaknya belum tahu jenis audit apa yang akan digunakan BPK menyusul persetujuan mengaudit anggaran pilkada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketentuan lanjutan akan dibahas dalam pertemuan sore ini.
Dalam pertemuan itu akan ditentukan apakah menggunakan audit investigatif atau audit harian serta ditentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan BPK untuk menyelesaikannya. Menurut politikus Demokrat ini, ketentuan itu akan dibahas sore ini. “Yang memimpin pak Taufik,” ujar Agus di Gedung di DPR, Jakarta, Jumat (29/5/2015).
Baca juga: Soal Pilkada serentak, Megawati mengaku mumet dan Pimpinan DPR minta BPK audit KPU terkait anggaran pilkada
Dia mengatakan BPK sudah menyatakan kesediaannya untuk mengaduit KPU terkait dana pemilihan kepala daerah yang membengkak hingga Rp7 triliun.”Baru kemarin adakan pertemuan, usulan komisi II BPK audit KPU,” jelasnya.
Seperti diketahui, KPU dicurigai bermain anggaran. Pasalnya, anggara untuk Pilkada membengkak. Bahkan, di beberapa daerah naik hingga 2 kali lipat dibanding Pilkada mandiri. Padahal, tujuan pilkada serentak adalah efisiensi anggaran.
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, DPR meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit Komisi Pemilihan Umum (KPU). Adapun audit itu dilakukan atas dasar tiga poin yakni audit kinerja, audit keuangan dan investigasi.
Apa lagi hal ini kata dia, bertepatan dengan BPK yang akan melaporkan hasil semester. Tiga poin tersebut akan ditindaklanjuti untuk dibahas dalam rapat gabungan antara DPR, Komisi II dan III bersama BPK.
Taufik mengatakan, rapat gabungan tersebut diawali dengan pendalaman materi apakah ketiga poin itu masuk dalam kelompok PDTT (pemeriksaan dengan tujuan tertentu, red). Rapat ini tidak mengikutsertakan KPU lantaran, rapat gabungan tersebut adalah rapat internal DPR dengan BPK.
“Iya pendalaman di situ. KPU tidak diajak karena ini internal,” tandasnya. @endang
0 comments:
Post a Comment