LENSAINDONESIA.COM: Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Jawa Timur mengingatkan kepada 19 penjabat sementara (Pj) yang akan menjadi kepala daerah di 19 kabupaten/kota di Jatim untuk tetap netral dan profesional selama Pilkada.
Anggota Komisi A DPRD Jatim, Bambang DH mengaku telah menyampaikan hal ini langsung kepada Gubernur Jatim Soekarwo.
Baca juga: BPK sepakat audit anggaran pilkada KPU yang bengkak jadi Rp7 T dan Soal Pilkada serentak, Megawati mengaku mumet
“Kami Komisi A sudah mengingatkan Gubernur Soekarwo agar memilih pejabat eselon II sebagai Pj bupati/walikota yang benar-benar netral dan memiliki profesionalitas saat menjadi kepala daerah,” ungkapnya, Minggu (31/05/2015).
Pihaknya ingin tak terjadi kegaduhan politik di 19 kabupaten/kota yang bakal ikut di Pilkada serentak mulai 2015 mendatang, sehingga calon Pj nantinya harus membela kepentingan rakyat, bukan pribadi ataupun golongan.
“Meski kita sudah tahu desain dari pusat, mengenai mekanisme usulan Pj. Tetapi kami dari Fraksi PDIP tetap mempunyai kewajiban mengingatkan Gubernur untuk benar-benar memasang Pj yang profesional dan netral. Ini sebagai bentuk Fraksi PDIP melakukan kontrol terhadap kebijakan eksekutif,” tegasnya.
Sementara, Ketua Komisi A DPRD Jatim Freddy Poernomo mengatakan pihaknya juga telah mengingatkan kepada Gubernur Jatim agar tidak salah pilih dalam menentukan Pj bupati/walikota.
“Saya berharap pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur jangan sampai memiliki sikap arogan, dan juga mampu memahami kepentingan rakyat, sehingga rakyat yang dipimpin Pj tidak dirugikan oleh pejabat sementara,” tegasnya.
Seperti diketahui, Gubernur Soekarwo bakal memilih sebanyak 23 nama calon penjabat sementara (Pj) yang berasal dari PNS Pemprov Jatim eselon II untuk memimpin 19 kabupaten/kota yang walikota/bupatinya memasuki akhir masa jabatan. Dari jumlah itu yang ditempatkan hanya 19 orang, sedangkan sisanya dijadikan sebagai cadangan.
Ke-19 daerah tersebut terdiri dari 3 kota, yaitu Kota Blitar, Kota Surabaya dan Kota Pasuruan. Sedangkan 16 kabupaten, yaitu Kabupaten Ngawi, Kab Lamongan, Kabupaten Jember, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Kediri, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Trenggalek, Kabpaten Mojokerto, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Malang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Blitar, Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Tuban.@sarifa
0 comments:
Post a Comment