Tuesday, January 28, 2014

DPRD minta Gubernur Jabar lakukan reformasi birokrasi

DPRD minta Gubernur Jabar lakukan reformasi birokrasi




LENSAINDONESIA.COM: Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Barat (Jabar), Azhar Aung menilai, jumlah pegawai dilingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar sudah terlalu banyak, bahkan kini jumlahnya sudah lebih dari 15 ribu pegawai.


Namun, pelayanan publik masih jauh dari maksimal. Untuk itu, DPRD Jabar meminta Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan (Aher) melakukan reformasi birokrasi, menegakkan disiplin PNS (Pegawai Negeri Sipil).


Baca juga: PAN Jabar: Pemprov Jabar tidak siap tangani masalah pasca banjir dan Gubernur Jabar lantik 6 pejabat eselon II


Seharusnya dengan jumlah pegawai yang cukup banyak tersebut, pelayanan terhadap publik dapat lebih maksimal dan optimal, tapi nyatanya tidak demikian. Bahkan dari total APBD Jabar 2014 sebesar 30 persen tersedot untuk belanja pegawai.


“Pegawai banyak tapi pelayanan publik tidak optimal. APBD banyak tersedot untuk belanja pegawai”, ujar Azhar kepada LICOM, saat dihubungi, Rabu (29/01/14).


Azhar menambahkan, dengan jumlah pegawai 15 ribu lebih tersebut, seharusnya pelayanan dapat optimal. Namun nyatanya kinerja pegawai malah kurang efektif. Untuk itu, Komisi A yang membidangi pemerintahan meminta Gubernur agar kembali melakukan reformasi birokrasi dan lebih meningkatkan lagi disiplin PNS atau bahkan bila perlu menawarkan bagi PNS yang mau ambil pensiun dini daripada menjadi beban APBD.


Menurut Azhar, angka tersebut sudah melebihi batas jika dibandingkan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada. Akibatnya, 30 persen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jabar hanya digunakan untuk belanja pegawai.


“Terus terang, Dewan sering mendapat laporan keluhan dari masyarakat atas pelayan pegawai Setda (Sekretariat Daerah) Jabar dan jajaran Pemprov Jabar, yang lambat dan kurang optimal. Sementara disisi lain Dewan dan Gubernur telah menyetujui pengganggaran untuk tambahan penghasilan pegawai (TPP), Yaitu berupa pemberian gaji insentif (remunerasi) bagi pegawai yang berprestasi agar berdampak positif bagi jajarannya,” kata Azhar.


Baru-baru ini, ketika melantik pejabat eselon II dilingkungan Pemprov Jabar, Aher menginstruksikan seluruh pejabat dilingkungan Pemprov Jabar agar selalu tanggap terhadap aspirasi warga. Bahkan, Aher pun meminta pejabat untuk senantiasa menjalin interaksi dengan warga, salah satunya dengan memanfaatkan media sosial.


“Sekarang ada teknologi canggih, ada android dan lainnya. Saya menghimbau agar para pejabat cepat tanggap menyikapi berita, khususnya yang berkaitan dengan aspirasi warga,” kata Aher usai acara pelantikan, di Gedung Sate, Bandung, Jumat (24/01/14) kemarin.


Gubernur pun menegaskan agar jajaran pejabat struktural bekerja maksimal merealisasikan seluruh program kerja yang disampaikannya saat kampanye bersama Deddy Mizwar pada Pemilihan Umum Gubernur 2013 lalu.


“Harapan saya, pejabat yang baru dilantik dapat membantu merealisasikan janji-janji kampanye lalu. Itu semua untuk masyarakat Jawa Barat tanpa kecuali,” tegas Aher. @husein


alexa ComScore Quantcast

Google Analytics NOscript

0 comments:

Post a Comment