Jokowi tunjuk Cak Imin menteri, peta kabinet “revolusi mental” berubah

LENSAINDONESIA.COM: Mengejutkan. Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB terpilih dipastikan akan masuk dalam kabinet pemerintahan Jokowi-JK sejak disahkan lewat pelantikan Presiden-Wapres pada 20 Oktober mendatang.

Hal ini ditegaskan langsung oleh Jokowi, Presiden terpilih saat menghadiri Muktamar PKB di Surabaya, Minggu malam (31/8/2014).

Baca juga: Nahdliyin menangis, PKB kalau sampai singkirkan peran kyai dan Cak Imin kembali terpilih jadi Ketua Umum PKB, Senin dini hari

“Nama Pak Muhaimin bukan lagi cukup layak, tapi sangat mumpuni dan kapabel (jadi menteri),” tegasnya kepada wartawan usai jadi narasumber dalam Muktamar PKB di Empire Palace Surabaya tadi malam.

Mendengar itu, Cak Imin –sapaan akrab Muhaimin– yang berada disamping Jokowi menyambutnya dengan senyuman.

Presiden terpilih pengganti SBY itu menjelaskan, dengan kapasitas yang dimiliki, terlebih Muhaimin merupakan Ketua Umum DPP PKB, maka tidak alasan baginya untuk tidak memasukkan nama Muhaimin sebagai menteri dalam kabinetnya nanti.

“Pasti masuk. Kepastiannya tunggu pertengahan September nanti,” cetus dia.

Selain itu, Jokowi rupanya juga memberikan jaminan kepada sejumlah kader PKB lainnya, juga akan dimasukan dalam kabinetnya. Pasalnya, banyak kader partai kaum Nahdliyin ini yang dinilai punya kemampuan mumpuni membantu dirinya memimpin Indonesia ke depan.

Kepada para calon menteri yang masuk dalam kabinetnya nanti, pria asli Solo itu minta agar mereka dapat menghilangkan berbagai praktik mafia yang selama puluhan tahun tidak bisa memenuhi target mewujudkan kedaulatan pangan, energi dan kesiapan infrastruktur.

“Tugas menteri baru ya menghilangkan mafia-mafia itu,” imbuhnya.

Untuk itu, kriteria menteri yang mendampinginya nanti, sambung Jokowi haruslah sosok yang punya karakter kuat, keberanian, kejujuran dan integritas.

“Menteri tidak usah Pinter tidak apa-apa. Tapi kalau ada yang pinter ya lebih baik,” tukas Jokowi.

Pernyataan Jokowi itu, tentu akan mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, bila yang dikatakan presiden terpilih itu benar, jelas akan bertolak belakang dengan pernyataan-pernyataannya selama ini yang mensyaratkan menteri kabinetnya harus melepas jabatan struktural partai.

Bahkan, peta politik kabinet Jokowi akan berubah. Karena berpelung dimasuki para pimpinan partai yang selama ini menjadi mitra PDIP mencapreskan Jokowi. Juga yang naninya ikut gabung menjadi koalisi di parlemen Senayan.

Sebaliknya, Cak Imin jika nantinya jadi menteri kabinet Jokowi-JK atau kabinet “revolusi mental” –identik slogan Jokowi–, maka persepsi bahwa dia lebih enjoy sebagai ketua umum partai sekaligus salah satu pimpinan DPR –posisinya sebagai anggota DPR RI– meleset. Sayangnya, belum ada pernyataan dari Cak Imin soal ini. @sarifa

Read More

Nahdliyin menangis, PKB kalau sampai singkirkan peran kyai

LENSAINDONESIA.COM: Peran dewan syuro dalam kepengurusan PKB diminta tidak dipangkas dengan mengubah Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dalam Muktamar PKB 2014 yang digelar di Surabaya.

KH Miftakhul Akhyar, Rois Syuriah Pengurus Wilayah PWNU Jatim sangat menyayangkan jika hal itu terjadi.

Baca juga: Cak Imin kembali terpilih jadi Ketua Umum PKB, Senin dini hari dan Cak Imin sebut ada dua Parpol back-up ganggu Muktamar PKB di Surabaya

“Jadi AD/ART yang menyatakan posisi dewan syuro diatas dewan tanfidz, jangan sampai dihilangkan. Sangat kita sayangkan kalau memang hal ini terjadi,” ujarnya, Senin (1/9/14). Artinya, jika dihilangkan identik menyingkrikan peran kyai. Jika ini terjadi, kaum nahdliyin dipastikan menangis karena partai ini lahir karena peran peran kyai.

Menurutnya, momen Muktamar kali ini justru menjadi kesempatan bagi Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB terpilih untuk mengembalikan wewenang dewan syuro. Pasalnya, PKB merupakan partai berbasis nahdliyin yang sejatinya menempatkan dewan syuro sebagai pimpinan tertinggi.

“Kalau itu dilakukan dan dikembalikan kepada AD/ART yang lama lebih bagus. Karena PKB itu sejatinya harus menempatkan kyai sebagai pimpinan tertinggi,” tambahnya.

Diketahui, kabar yang beredar dalam Muktamar kali ini, ada indikasi kalau dewan tanfidz akan melakukan revisi AD/ART partai pasal 17 dan 18. Salah satunya adalah pasal 17 ayat 2 yang menempatkan dewan syuro sebagai struktur pimpinan tertinggi partai. Jika pasal tersebut jadi direvisi, secara otomatis wewenang dewan syuro akan habis.

“Jangan sampai dewan syuro hanya menjadi pengawas dan tidak bisa mengambil kebijakan strategis partai,” tegas pengasuh Ponpes Miftachusunnah Surabaya ini.

Kiai Miftah mengakui sudah mendengar isu adanya “penggulingan” wewenang dewan syuro tersebut. Karena itu, dirinya berharap agar para kader PKB tidak menghalalkan segala cara untuk menguasasi partai yang didirikan para kyai sepuh tersebut.

“Saya sudah mendengar adanya isu tersebut sudah lama sekali. Alangkah baiknya kalau memang dewan tanfidz itu dipilih oleh dewan syuro,” pungkasnya. @sarifa

Read More

Mutasi pejabat Tangsel dicurigai upaya Airin hapus jejak isu korupsi

LENSAINDONESIA.COM: Gelombang mutasi pejabat kembali dilakukan Walikota Tangsel, Banten, Airin Rachmi Diany. Buntutnya, mengundang kecurigaan mengaitkan sebgai upaya menghilangkan jejak dugaan korupsi yang mencengkram pemerintahan Kota Tangsel selama dipimpin adik ipar mantan Gubernur Banten Ratu Atut itu.

Juru bicara Aliansi API (Aliansi Pemuda Independen) Tangsel, Dzulfikar Ka’in mengungkapkan, “Mutasi yang dilakukan Pemkot Pemuda Independen (API) Tangsel ini ditengarai memiliki motif untuk mengalihkan perhatian publik atas kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi pada Dinas Kesehatan yang banyak disorot masyarakat,” katanya lewat keterangan pers yang disampaikan kepada LICOM, (31/08/14).

Baca juga: Wawan gila-gilaan dengan Jennifer Dunn dan Aura Kasih, Airin tenang dan Diperiksa KPK, Airin mengelak dari wartawan

Dzulfikar menambahkan, warga Tangsel jangan sampai terkecoh dengan alasan penyegaran. Buktinya, di tingkatan kelurahan banyak lurah-lurah di Tangsel yang masih Plt. belum PNS, nasibnya tidak jelas hingga bertahun-tahun. Padahal pada tingkatan ini pelayanan publik terhadap warga dilakukan secara nyata.

“Silahkan dicek, setengah jumlah kelurahan di Tangsel nasib lurahnya bertahun-tahun digantung pemkot. Kalau pemkot mau fair harusnya persoalan ini yang didahulukan,” tegas Zulfikar.

Karena itu, kata dia, diharapkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan mengusut tuntas indikasi tindak pidana korupsi di Dinas Kesehatan kota Tangsel tersebut

“Kami melihat mutasi di Pemkot Tangsel hanya untuk mengecoh perhatian publik, karena terang benar bahwa Airin orang paling bertanggungjawab dalam kasus tersebut. KPK harus membongkar kasus dugaan korupsi ini, sehingga ada efek jera terhadap koruptor yang telah membabat habis uang negara,” tegas Dzulfikar pinta dia.

Dia juga mengemukakan, aparat hukum harus serius mengusut kasus ini hingga tuntas sampai ke akar-akarnya.

Sayangnya, belum ada konfirmasi dari Airin terkait adanya kecurigaan itu. @licom-09

Read More

Cak Imin kembali terpilih jadi Ketua Umum PKB, Senin dini hari

LENSAINDONESIA.COM: Meski hari pertama penyelenggaraan Muktamar PKB di Surabaya, Minggu (31/08/14) diwarnai ancaman demo, ternyata proses Muktamar yang berlangsung sampai Senin dini hari (01/09/14) berhasil memilih kembali Muhaimin Iskandar menjadi Ketua Umum PKB periode 2014-2019.

Cak Imin –panggilan akrab Muhaimin Iskandar– terpilih secara aklamasi. Proses aklamasi berlangsung mulus. Sebelumnya sempat muncul ancaman-ancaman dari pihak yang mengatasnamakan komunitas GUSDURian akan membubarkan Muktamar. Namun, semua itu tidak terbukti.

Baca juga: Cak Imin sebut ada dua Parpol back-up ganggu Muktamar PKB di Surabaya dan Cak Imin pidato politik sesumbar siap kalahkan Golkar

Aklamasi dilakukan, karena peserta Muktamar terdiri 505 DPC PKB kabupaten/kota dan 33 DPW Provinsi se-Indonesia dan 10 DPC PKB luar negeri usul dalam forum supaya Cak Imin dipilih kembali secara aklamasi.

Marwan Jafar, pimpinan sidang Muktamar PKB, merespon usulan itu langsung bertanya kepada Cak Imin. Mantan orang nomer satu PKB ini pun tidak keberatan. Ini persis seperti yang sudah diprediksi banyak pihak sebelumnya.

Sebelum ditetapkan secara aklamasi, Marwan menawarkan kepada forum Muktamar terkait pemilihan terhadap Cak Imin yang akan dilakukan secara aklamasi.

Setelah forum sepakat, kemudian Marwan bertanya apakah seluruh peserta Muktamar setuju Cak Imin dipilih lagi menjadi Ketua Umum PKB periode 2014-2019. Peserta serempak menjawab, “Setuju.”

Marwan menetapkan Cak Imin menjadi Ketua Umum PKB periode 2014-2019, diawali mengetuk palu pimpinan sidang Muktamar.

Muktamar dilanjttkan agenda pemilihan Ketua Dewan Syuro PKB. Ini juga dilakukan secara aklamasi. KH Aziz Mansyur juga kembali terpilih sebagai Ketua Dewan Syuro periode 2014-2019.

Selanjutnya, Cak Imin saat berpidato sebagai Ketum baru, dia mengajak seluruh kader PKB komitmen dan konsisten untuk tetap bersatu. Karena ini merupakan modal kuat PKB. Cak Imin juga mempertegas bahwa antara Dewan Tanfidz dengan Dewan Syuro tidak ada perbedaan dalam hal kebijakan.

Tidak cuma itu. Cak Imin juga mengharuskan seluruh kader tetap menjaga kinerja dan kerja keras. Dia minta seluruh konsen agar PKB pada lima tahun mendatang, dapat memenangkan Pemilu 2019. “PKB harus bisa memenangkan Pemilu 2019,” kata Cak Imin. @sarifa

Read More

Cak Imin sebut ada dua Parpol back-up ganggu Muktamar PKB di Surabaya

LENSAINDONESIA.COM: Ancaman demo masih terus menganggu jalannya pembukaan Muktamar PKB di Empire Palace Surabaya, Minggu (31/8/14). Ketua Umum Muhaimin Iskandar, menyatakan ada dua partai politik (Parpol) yang iri dengan perkembangan partainya.

Menurut Cak Imin, panggilan akrab Muhaimin Iskandar, bahkan kedua Parpol yang dimaksud itu telah menunggangi sejumlah elemen untuk mengganggu jalannya Muktamar PKB.

Baca juga: Cak Imin pidato politik sesumbar siap kalahkan Golkar dan Massa ngaku GUSDUrian teror bubarkan Muktamar PKB dianggap abal-abal

Salah satunya, yakni kelompok mengatasnamakan GUSDUrian Jatim yang mengancam membubarkan acara yang berlanjut Senin ini (01/09/14).

“Massa yang demo itu dari kader partai lain yang ingin mengganggu Muktamar. Mereka gak ingin PKB solid. Saya sudah tahu siapa pelakunya,” tandas Cak Imin.

Diminta menyebutkan Parpol mana yang dimaksud, Cak Imin enggan mengungkapkan secara terang-terangan. “Ya adalah, pokoknya dua partai dan ini sudah ditangani Kapolri,” kata dia seraya mengakui bahwa semua itu sudah dilaporkan kepada Kapolri.

Tapi, kabar yang berkembang di kalangan peserta Muktamar, menyebut-nyebut kedua Parpol itu yang pasti bukan dari partai pendukung Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi-JK. Salah satunya adalah oknum-oknum politikus disebut dari Partai Golkar.

Sayangnya, belum ada konfirmasi terkait berkembangnya rumor mengaitkan dua nama partai itu.

Hingga saat ini, diakui Cak Imin, pihaknya terus melakukan antisipasi agar pelaksanaan Muktamar PKB bisa berjalan dengan aman.

Pantauan LICOM, di sekitar Gedung Empire Palace terus dijaga ketat polisi, Brimob dan Banser PKB.

Meski begitu, PKB-nya Cak Imin tidak terlalu mempedulikannya. Malah, Cak Imin bersama seluruh kader PKB dari 33 provinsi se-Indonesia optimistis bisa menjadikan PKB nantinya menjadi semakin besar dan bisa menang di Pemilu 2019 mendatang.

“Diluar sana ada pihak-pihak yang tidak ingin PKB solid. Tapi, kita harus sabar. Intinya, PKB harus terus kerja, kerja dan menang,” tukas adik Ketua sementara DPRD Jatim, Abdul Halim Iskandar dari PKB ini. @sarifa

Read More

INDERING: Tjahjo Kumolo, Rymizard, Fahmi Idris layak di Kabinet Jokowi

LENSAINDONESIA.COM: Indonesia Energi Monitoring (INDERING) selaku relawan Jokowi-JK, menelisik bahwa figur Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo dan mantan Kasad Jenderal (Purn TNI-AD) Jenderal Purn Rymizard Rycudu, serta mantan Menteri Perindustrian Fahmi Idris merupakan generasi senior yang punya keriteria kepatutan masuk Kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Direktur Eksekutif INDERING, Zuli Hendriyanto, mengemukakan figur-figur itu memiliki kapabilitas cukup untuk dilibatkan menjalankan visi-misi pemerintahan Jokowi-JK.

Baca juga: Slank kawal kabinet "Revolusi Mental": Gue rekom Dahlan Iskan dan Pakar Ekonomi Unibraw: Jokowi-JK harus cegah pemborosan APBN

“Mereka tidak hanya menjadi Pejabat Pemerintah saja, tetapi harus sekaligus menjadi Pejabat yang paham situasi dan kondisi politik. Sehingga mampu berhadapan dengan semua pemangku kepentingan dan terampil dalam menjalankan program dan anggaran dengan sebaik-baiknya,” papar Zuli dalam keterangannya kepada LICOM, Minggu (31/8/14).

Kepatutan nama-nama itu, Zuli juga membeberkan, bahwa menteri tidak hanya memimpin Kementerian saja, “Tetapi juga harus mampu meyakinkan DPR dan juga masyarakat tentang perencanaan dan pelaksanaan program dan anggaran yang akan dijalankannya.”

Nama-nama lain yang dinilai tepat dan layak, yaitu menteri yang kini masih menjabat di pemerintahan SBY, yaitu Menko Perekonomian Chairul Tanjung (CT), Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan. Di luar menteri sekarang, ada pula sosok Mantan Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat, Mantan Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir, dan Mantan Kapolri Jenderal Purn Dai Bachtiar.

“Mereka putra-putra terbaik bangsa yang selama ini bekerja keras dengan profesional dan terus mengabdi untuk mewujudkan cita-cita dan perjuangan Bangsa dan Negara,” jelas Zuli, yang manan pengurus PBHMI ini.

INDERING berpandangan untuk memimpin Pemerintahan baru, Joko Widodo-Jusuf Kalla membutuhkan Menteri Kabinet yang mampu mendukung dan berkerjasama dalam menjalankan visi dan misinya. Karenanya, Menteri Kabinet harus mampu memberikan solusi yang cepat dan tepat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan Bangsa dan Negara, mampu menciptakan kemandirian dan kemakmuran rakyat.

Selain itu, lanjut Zuli, “Harus sosok yang bertanggung jawab, komitmen dan menjunjung tinggi integritas, serta mampu mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia.”

Dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya, juga harus punya perencanaan dan pelaksanaan program dan anggaran yang tepat sehingga menguntungkan bagi Bangsa dan Negara serta memiliki kemampuan dan mempunyai jiwa kepemimpinan yang kuat. @licom-09

Read More

Iwan Fals cengang Ahok pesan: Saya ada apa-apa, jangan salahin Tuhan

LENSAINDONESIA.COM: Tidak muda bagi Iwan Fals musisi legendaris di tanah air ini, mengagumi pejabat. Sebaliknya, malah lagu-lagunya dikenal paling kritis “menohok” moralitas pejabat.

Tapi kali ini, Iwan seperti ‘klepek-klepek” menghadapi Ahok, pejabat pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta menggantikan Jokowi.

Baca juga: Ahok izinkan sang istri jadi bintang iklan dan Jumat besok Ahok naik taksi ke Balaikota

“Saya nonton Ahok di Kick Andy. Mau nangis lihat dia (Ahok) bela rakyat,” kata Iwan Fals selesai Konser Pelangi di Leuwinanggung, Depok, Jawa Barat, Sabtu malam (30/8/2014) sebagaimana dilansir Tribunenews.

Iwan menyaksikan Ahok diwawancarai Kick Andi di Metro TV, Jumat malam. Dia tertarik ketika Ahok mengaku pernah pesan pada anaknya. Ini disampaikan Ahok menjawab pertanyaan Andy F Noya saat di acara wawancara itu.

“Saat ditanya sama anaknya dia bilang ‘kalau ada apa-apa sama saya, jangan nyalahin Tuhan’. Dalam keadaan apa pun ingat Tuhan itu penting,” kata Ahok seperti ditirukan Iwan.

Tidak cuma itu, yang bikin Iwan tercengang dan tercenung. Musisi yang pernah konsen mengritisi moralitas birokrat bersama budayawan dan dramawan WS Rendra lewat musik “Kantata” ini seperti terhenyak ketika Ahok menyinggung soal pandangan bapaknya yang tinggal di Bangka Belitung, Sumatera.

“Bapaknya Ahok ngomong, pejabat itu orang paling mulia karena ngurusin orang. Saya mikir, iya juga. Tapi kalau jahat (pejabat) itu lebih brengsek. Mudah-mudahan benar, (Ahok) jadi harapan bapaknya,” kata Iwan.

Alasan itu, Iwan menilai Ahok sebagai sosok pejabat yang berani, apa adanya, dan tegas. “Ahok itu seperti Oase”, tutur Iwan.

Karena itu, dia siap memberi dukungan dan akan mengajak para penggemarnya untuk menyambut Ahok dengan standing applause saat datang ke konsernya. “Itu bentuk dukungan,” tegas Iwan seraya mengaku akan berdoa supaya Ahok selalu dijaga dalam menjalankan amanah rakyat.

Iwan juga berpesan supaya Ahok konsisten berjuang untuk masyarakat kecil. @rudi_purwoko

Read More

AKBP Idha Endi Prasetyono diduga terlibat serangkaian kasus Narkoba

LENSAINDONESIA.COM: Kasus Kepala Direktorat Narkoba Polda Kalimantan Barat, AKBP Idha Endi Prasetyono dan bawahannya, Brigadir Harahap yang ditangkap Polisi Diraja Malaysia di Bandara Kuching, Serawak, kemarin, mau tak mau mencoreng citra Kepolisian Republik Indonesia.

Namun menurut sumber di Kepolisian, AKBP Idha Endi Prasetyono ini memang kerap terlibat masalah yang tak terungkap selama menjabat di Direktorat Narkoba Polda Kalimantan Barat. Namanya disebut ada kaitan dengan penyusutan barang bukti narkotik di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Namun tak ada bukti yang kuat mengenai keterlibatannya dalam dugaan kasus ini.

Baca juga: Kepala Direktorat Narkoba Polda Kalbar terancam hukuman mati dan Kepala Direktorat Narkoba Polda Kalbar ditangkap Polisi Malaysia

AKBP Idha Endi Prasetyono juga dikaitkan dengan hilangnya Brpka TN, tersangka kasus Narkoba yang kini buron setelah berhasil kabur saat dikeler polisi untuk menunjukkan lokasi penyimpanan barang bukti. TN ini merupakan anak buah langsung Idha.

Sempat muncul dugaan AKBP Idha Endi Prasetyono sengaja melepas Bripka TN agar kedoknya sebagai salah satu mafia jaringan Narkoba tidak terbongkar.

Akibat kaburnya Bripka TN saat dikeler polisi, Kapolda Kalimantan Barat, Brigjen Arie Sulistyo langsung mengirimkan telegram rahasia ke seluruh jajaran Polda se-Indonesia untuk mengabarkan status Bripka TN yang buron. @andiono

Read More