LENSAINDONESIA.COM: Sekalipun Indonesia kaya akan hasil laut, tapi bangsa Indonesia tidak dikenal sebagai pemakan ikan. Rata-rata konsumsi ikan orang Indonesia adalah 30 kilogram per tahun masih kalah dengan orang Malaysia yang mencapai 37 kg.
Bahkan, hanya separuh dari konsumsi orang Jepang yang makan ikan 60 kilogram per tahun.
Baca juga: Kabinet "Revolusi Mental" bahaya jika tak diisi profesional partai dan Golkar bakal gabung Jokowi-JK, Akbar tidak tahu, Tantowi membantah
“Kalau konsumsi ikan saja masih rendah, artinya tidak engherankan jika penanganan illegal fishing tidak dianggap penting,” kata Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubowono X saat Sarasehan Pembangunan Kelautan dan Kemaritiman serta Pencanangan Bulan Maritim di Balai Senat UGM, Kamis (28/8/14).
Menurut Sri Sultan, pemerintah mendatang diharapkan mampu mewujudkan budaya maritim dengan cara mendorong dunia pendidikan, keluarga, dan lembaga terkait untuk memiliki program makan ikan laut.
Namun demikian, menurutnya membentuk suatu budaya tidak bisa instan tetapi haru dididik, diajari dan diedukasi.
“Ini hal yang sederhana tetapi bisa mengubah cara pandang bangsa ini terhadap lautnya,” terangnya.
Jika makan ikan laut menjadi tradisi, imbuhnya, maka kebutuhan makan ikan akan meningkat, illegal fishing diperangi, pembangunan infrastruktur kelautan dan kekuatan keamanan dan keselamatan laut ditingkatkan.
Apabila ini berhasil, kata Sri Sultan, pemerintah akan berpikir ulang untuk membutuhkan badan atau lembaga yang mengatur tata kelola kelautan. Selama ini, menurutnya, kesemrautan tata kelola kelautan disebabkan masing-masing instansi bertindak berdasarkan peraturannya sendiri.
“Yang harus dipikirkan adalah kepentingan nasional, bangsa dan negara,” ungkapnya.
Sri Sultan juga sempat menyinggung dan menaruh harapan kepada presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk mengemban konsep pembangunan kemaritiman. Dia berharap pemerintah Jokwi-Jk di masa mendatang minimal mengeluarkan satu kebijakan yang berorientasi kemaritiman.
“Di dalam konsep visi misi presiden terpilih memang terlihat ada kemajuan. Tapi untuk pembangunan maritim tidak cukup hanya satu periode presiden, penggantinya harus peduli maritim,” tandasnya.
Rektor UGM, Prof. Dr. Pratikno, M.Soc, Sc, menuturkan pemerintah mendatang harus mengubah orientasi cara pandang konsep pembangunan tidak hanya berorientasi darat, namun juga fokus pada bidang kelautan. Hal itu harus didukung oleh semua Kementerian agar tidak tumpang tindih dalam mengelola sumber daya laut.
“Saya kira Presiden mendatang butuh seorang menteri yang mampu mengkoordinasi dan mendisiplinkan semua Kementerian sehingga bisa mengawal kebijakan dari hulu hingga hilir,” paparnya.
Kasal Laksamana TNI, Dr. Marsetio, sependapat bahwa membangun visi maritim tidak dapat dilaksanakan secara parsial namun perlu cara pandang komprehensif dan integral yang mencakup berbagai aspek. Dia pun sempat menyinggung bahwa Militer Angkatan Laut siap apabila diplot sebagai kesatuan penjagaan laut dan pantai.
“Angkatan Laut siap menjadi penjaga laut dan pantai,” katanya. @licom-09
Autentikasi: Humas UGM/Gusti Grehenson
0 comments:
Post a Comment