Edan! Rakyat dicekik BBM, lantik wakil rakyat Senayan habiskan 16,1 M

LENSAINDONESIA.COM: Di tengah rakyat dirundung pedih antre BBM dimana-mana, muncul kabar mencengangkan, rencana pelantikan dan pengambilan sumpah para wakil rakyat di Senayan bakal menyedot uang negara Rp 16.1 miliar.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyayangkan perihal alokasi anggaran yang disiapkan Kesekjenan DPR, DPD dan MPR RI sangat bombastis itu. Apalagi, anggaran sebesar itu cuma untuk acara pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR RI periode 2014-2019.

Baca juga: Risma bantah ke DPR Curhat dan terkait pencapresan dan Sekjen DPR diperiksa KPK 8 jam

“Saya sebut pelantikan ini sebagai pesta berhura-hura ini. Anggaran yang dikeluarkan tidak kecil. Ini jauh dari efesiensi, masa untuk pelantikan dan sumpah jabatan aja harus menghabiskan uang pajak rakyat, tepatnya sebesar Rp.16.122.970.000,” kritik pengamat anggaran politik dari FITRA, Uchok Sky Khadafi kepada LICOM di Jakarta, Minggu (31/8/14).

Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA ini, menilai, rencana pelantikan yang begitu fantastis itu justru seperti mengawali kerja wakil rakyat periode baru dengan melanjutkan citra buruk terhadap para wakil rakyat selama ini.

Dia sangat menyayangkan lembaga wakil rakyat periode baru tidak belajar pengalaman buruk wakil rakyat periode sebelumnya. Anggaran pelantikan itu dinilainya sungguh fantasis, mewah, dan hanya akan mengundang sinisme rakyat yang belakangan menjerit karena situasi BBM. Bahkan, kecurigaan jebakan korupsi awal parlemen periode pemerintahan Jokowi-JK.

“Masa acara pengambilan sumpah anggota DPR, DPD, MPR, pemerintah mengeluarkan anggaran segede itu. Apa tidak sadar kalau rakyat mulai susah akibat pemerintah melakukan pembatasan BBM. Ini bisa dituding pembohongan kepada rakyat,” terangnya.

Publik tahu pemerintah gembar-gembor subsidi BBM mau dicabut karena alasan negara kekurangan duit, dan subsidi dianggap hanya membebani APBN.

“Tapi kok aneh, hanya untuk pelantikan pemerintah harus boros sampai Rp16.1 miliar. Untuk ini, gak pakai alasan tidak punya duit, tidak ngeyel harus cabut subsidi, juga tanpa ada kata-kata defesit,” kritik Uchok, menyesalkan.

Besaran anggaran itu, Uchok mengungkap, nantinya akan wajar jika publik menduga sebagai bentuk “suap” awal dari pihak eksekutif kepada legislatif baru agar tidak terlalu banyak protes terhadap kebijakan pemerintahan ke depan. @yuanto