Rieke: SBY tak mungkin ganjal program pemerintahan Jokowi-JK

LENSAINDONESIA.COM: Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) sesungguhnya memuat akumulatif kebutuhan rakyat. Kalau pun ada angka, hadapkanlah angka-angka itu pada cermin yang secara jelas akan menunjukkan berapa jumlah manusia yang dikorbankan dari impersonalisasi yang dilakukan.

Demikian disampaikan anggota Komisi IX DPR, Rieke Diah Pitaloka, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/8/14).

Baca juga: Polres Pelabuhan Tanjung Perak kumpulkan pengusaha SPBU dan Timses Jokowi-JK pertanyakan dimana 52,7 juta sisa surat suara

Rieke menjelaskan, pada rapat antara Komisi XI DPR RI dengan Pemerintah SBY, terungkap jika terjadi kenaikan BBM senilai Rp1000/liter akan menciptakan inflasi 1,43 persen, kemiskinan naik 0,61 persen, yaitu sekitar 1.525.000 juta orang.

Lalu, setiap kenaikan BBM senilai Rp500/liter, maka diperlukan tambahan penghasilan baru setiap rumah tangga sebesar: Rp100.000/bulan.

“Apakah benar BBM bersubsidi mayoritas digunakan oleh orang kaya? Saya ingin mengatakan, ketika bicara subsidi energi dikontradiksikan pada dikotomi kaya miskin, maka kita telah masuk pada perangkap pemikiran ekonomi mazhab pasar alias neolib. Logika ekonomi neolib memang bertentangan dengan logika politik sosial, karena tekanan pada efisiensi yang sering mengabaikan masalah keadilan, solidaritas dan belarasan (logika sosial),” ujarnya.

Rieke melanjutkan, kalau pun harus bicara soal kaya dan miskin, dia ingin bertanya hal dasar, data kemiskinan yang mana yang digunakan pemerintah? Data mana yang paling sesuai dengan kenyataan.

Rieke pun, menyampaikan beberapa data kemiskinan yang digunakan pemerintah SBY yakni, daya beli setiap orang/bulan (BPS 2013), di atas Rp 1 juta = 38,4 juta (16%), antara Rp500ribu-Rp1 juta=69,6 juta (29%), di bawah Rp.500 ribu=132 juta (55%).

“Penanganan Kemiskinan (2013), Jamkesmas 86,4 juta orang, Raskin 70 juta orang, BLSM 62 juta orang,” imbuhnya.

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, jika dilihat komposisi pengeluaran masyarakat maka akan diperoleh perbandingan makanan dan non makanan yakni, 60% ; 40%. Sebanyak 76% terkena dampak karena faktor kenaikan ongkos transportasi dan efek domino lainnya.

“Saya balik bertanya: betulkah mereka bukan pengguna BBM bersubsidi,” imbuhnya.

Lebih jauh, Rieke menjelaskan terkait ruang Fiskal RAPBN 2015. Rieke pun menyoroti belanja RAPBN dan jumlah alokasi anggaran untuk jalankan program di luar subsidi BBM 291,111T. Diantaranya, belanja Kementrian/Lembaga 600T, belanja Pegawai 270 T, belanja Modal+Belanja Barang 330T, belanja Sosial+Belanja Lain-lain 150 T

“Ruang fiskal 480 T habis untuk program Pemerintah SBY yang tinggal kurang lebih 1,5 bulan,”tegasnya.

Rieke pun kembali mempertanyakan, bahwa apakah mencabut subsidi BBM satu-satunya cara untuk mendapatkan anggaran jalankan 9 Program Nawa Cita Jkw-JK?.

“Masih banyak cara lain. Pemerintahan SBY yang tinggal satu bulan setengah harus punya itikad baik. Sebagai seorang neragawan, saya yakin SBY tak punya niat untuk mengganjal program-program Pemerintahan Jkw-JK,” tuturnya.

Kata Rieke, dalam “negosiasi antara Jokowi dan SBY” yang sedang berlangsung di Bali, kiranya ada opsi ruang fiskal untuk menjalankan 9 program nawa cita. Hal yang wajar, jika SBY “serahkan” 50% dari 480 T. Sekitar 240 T dirinya yakin bisa dioptimalkan untuk program nawa cita.

240 Triliun untuk Pemerintahan Jokowi-JK.

Dengan anggara yang ada sekitar Rp 240 T tersebut, di enam bulan pertama, sambil menanti pembahasan APBN Perubahan 2015, kiranya ada beberapa prioritas program. Yakni, Kartu Indonesia Sehat (KIS) Pembangunan Puskesmas,Kartu Indonesia Pintar, Anggaran Desa Sesuai dengan perintah UU Desa maka diwajibkan ada alokasi anggaran langsung ke desa dari APBD dan APBN. Pemerintah SBY hanya alokasikan 9T di RAPBN 2015 untuk 79.702. Per desa artinya hanya mendapat alokasi sekitar Rp.114 juta,-.

“Untuk tahap awal, dengan kondisi kas negara yang ditinggalkan pemerintah SBY defisit 257 T, maka oleh Pemerintahan Jkw-JK per desa direncanakan Rp.500 juta. Total anggaran tambahan yang diperlukan sebesar 30 T,” cetusnya.

Rieke berharap, pertemuan SBY dan Jokowi jangan sampai membuat rakyat buntung. Kata Rieke Di sisa satu setengah bulan pemerintahan Pak SBY, saya yakin beliau masih ingat pada ucapannya di pidato penyampaian nota keuangan di rapat paripurna DPR 16 Agustus 2013.

Rieke menirukan ucapan SBY; “Saya tidak akan membebani pemerintahan baru”. Karenanya, saya juga yakin Pak SBY sebagai Presiden 2 periode sangat bijak dan memahami: tidak mungkin Pemerintah Jkw-JK akan jalankan program yang sesuai visi misi mereka, jika ruang fiskal yang ada (Rp480 T) digunakan seluruhnya untuk semua program Pemerintahan SBY-Boediono yang tinggal 1,5 bulan saja.

Apakah yakin Jokowi akan terus memperjuangkan postur APBN 2015 yang tak perlu mencabut subsidi BBM?

“Meskipun desakan untuk mencabut subsidi BBM cukup kuat, saya yakin Jokowi sangat mengerti, bahwa pencabutan subsidi BBM akan memicu kenaikan ongkos produksi dan transportasi, serta kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Saya yakin Jokowi juga tak akan melupakan janji kampanye Pilpres; Hanya konstitusi yang bisa memerintah saya. Karenanya, saya yakin kebijakan politik ekonomi yang akan diambil oleh Jokowi akan mengembalikan marwah pasal 33 UUD 1945,” pungkasnya. @endang