Anggaran Pengamanan Pilwali Surabaya 2015 dipersoalkan

LENSAINDONESIA.COM: DPRD Surabaya mempersoalkan usulan anggaran pengamanan Pemilihan Walikota (Pilwali) Surabaya 2015 karena seharusnya anggaran untuk TNI dan Polri untuk mengamankan event itu tak perlu ada. Karena alasan itulah, sejumlah anggota dewan belum menyetujui anggaran khusus TNI dan Polri.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Anugrah Ariyadi menyampaikan, Polri dan TNI sebenarnya tidak perlu meminta anggaran dalam pengamanan Pilwali Surabaya 2015 karena tugas utama mereka adalah mengawal keamanan negara dari konflik.

Baca juga: DPRD Surabaya Kunker ke Jakarta dengan dalih bahas Tatib Dewan dan Oknum Anggota DPRD Surabaya terancam dilaporkan polisi

Jika tetap meminta jatah anggaran pengamanan otomatis mereka akan mendapat bayaran double. “Tugasnya memang mengamankan, mereka dibayar untuk menjaga stabilitas negara, berarti kalau masih minta anggaran mereka dapat bayaran double dong,” ujar anggota DPRD Surabaya ini saat hearing pembahasan anggaran Pilwali Surabaya 2015, Rabu (29/10/2015).

Politisi asal Fraksi PDI Perjuangan ini mengungkapkan selama ini masyarakat sering bertanya soal anggaran pengamanan. Menurutnya, anggaran pengamanan untuk Polri dan TNI tidak perlu ada. “Misalkan nggak dikasih anggaran, ada ribut-ribut pasti muncul polisinya. Tapi kalau ada ribut gak muncul ya dibubarkan aja polisinya,” tukas anggota DPRD Surabaya yang vokal ini.

Menurutnya, APBD Surabaya tidak boleh dihambur-hamburkan karena milik warga Surabaya. Dia menyayangkan dari dulu tidak ada koreksi untuk penganggaran pengamanan Pemilukada. “Kalau melihat alurnya, mereka (TNI dan Polri) meminta anggaran, karena ada usulan permintaan yang diajukan kepada walikota, jadi itu tidak benar,” tegasnya.

Sekedar diketahui, usulan anggaran untuk pengamanan Pilwali Surabaya 2015 cukup besar. Polrestabes Surabaya meminta anggaran Rp 10.230.887.200, sedangkan Polres Tanjung Perak mengusulkan Rp 3.586.370.400 dan Korem mengajukan anggaran senilai Rp 226.301.600. Usulan anggaran ini masih belum dapat persetujuan dari DPRD Surabaya.

Sedangkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya mengusulkan anggaran Rp 71.610.424.140, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Surabaya sebesar Rp 5.029.623.836, dan Bakesbang Rp 1.858.058.000. Total keseluruhan untuk Pilwali Surabaya 2015 sebesar Rp 92.541.665.176.

Kepala BakesbangLinmas Surabaya Soemarno mengatakan, anggaran untuk pengamanan memang diperbolehkan. Jumlah anggaran yang diajukan merupakan usulan dari masing-masing instansi terkait. Pihaknya bersama tim anggaran melakukan verifikasi yang kemudian diajukan kepada Walikota Surabaya.

“Kalau perinciannya untuk apa saja kami tidak tahu, yang tahu mereka. Kalau di Bakesbang anggaran itu kami gunakan untuk PKU (pemeliharaan kesejahteraan umat) seperti penugasan Linmas mulai dari persiapan Pemilukada, kampanye, masa tenang, pelaksanaan hingga selesai pemilu,” ucapnya.

Usulan anggaran sebesar itu dari estimasi Pemilukada secara langsung. Pihaknya belum melakukan penganggaran untuk Pemilukada tidak langsung.

Pasalnya, dengan menggunakan anggaran Pemilukada langsung, bila pada akhirnya disepakati Pemilukada tidak langsung yang notabene ongkosnya lebih murah, maka anggaran untuk Pilwali 2015 tidak perlu dirombak. “Pada prinsipnya penganggaran pemilu berorientasi dua putaran, anggaran ini berupa hibah,” jelasnya.

Sedangkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Agus Imam Shonhaji menambahkan, anggaran untuk alokasi Pilwali 2015 dari segi jumlah sangat aman. Mengacu pada Pilwali 2010, serapan anggaran KPU sebesar Rp 47 miliar dari alokasi anggaran sebesar Rp 65 miliar. “Untuk saat ini kami anggarkan Rp 71 miliar, jadi meskipun ada penambahan aktivitas, Insya Allah ini masih mengakomodir,” katanya. @iwan