Menteri Rini diminta jangan biarkan BUMN “digerogoti” elit politik

LENSAINDONESIA.COM: Federasi Serikat Pekerja BUMN mengungkapkan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai unit bisnis pemerintah yang terbesar hingga kini, masih disandera tiga masalah berat. Diantaranya, adanya missed management dan kelemahan etos kerja, politisasi dan penjarahan, serta korupsi dan kelalaian CEO di BUMN yang sengaja atau tidak sengaja yang meyebabkan kerugian BUMN.

“Ketiga masalah inilah yang meyebabkan daya saing BUMN selalu kalah oleh perusahaan Swasta sekalipun diberikan privelege oleh pemerintah,” ungkap Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, FX. Arief Poyuono kepada LICOM, hari ini (28/10/14).

Baca juga: Rapor merah KPK 'digoreng', calon menteri dari BUMN dijegal dan Elit Gerindra bongkar upeti ke pejabat istana, PT Semen Gresik panik

“Dengan terpilihnya Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN diharapkan tiga masalah yang dihadapi BUMN bisa dapat dihilangkan sehingga BUMN bisa menjadi alat untuk kesejahteraan rakyat,” tambah Poyuono yang juga Ketua DPP Gerindra.

Arief menegaskan, FSP BUMN Bersatu juga berharap menteri BUMN yang baru bisa melepaskan BUMN dai politisasi oleh parpol yang berkuasa dipemerintahan dan tidak menjadikan BUMN sebagai banca’an atau “digergoti” elit politik.

“Menteri BUMN juga diharapakan untuk bisa menghilangkan union busting/anti serikat pekerja yang sering dilakukan oleh sejumlah direksi BUMN karena Serikat pekerja di BUMN justru bisa dijadikan alat kontrol dan pengawasan terhadap upaya tindakan korupsi oleh sejumlah direksi BUMN,

Sebab, jelas Arief, selama ini banyak pengurus serikat pekerja di BUMN yang dipecat ketika hendak mengungkap kasus korupsi di BUMN tempat mereka bekerja dan diminta Menteri BUMN harus melindungi keberadaan serikat pekerja di BUMN sebagai mitra.

Serikat Pekerja BUMN juga berharap agar menteri BUMN yang baru terpilih untuk segera dapat melakukan rekstruturisasi terhadap BUMN-BUMN yang merugi. Serta membayar hak-hak pekerja yang perusahaannya mengalami stop operasi akibat kerugian.

“Selain itu, Menteri BUMN Rini juga diharapkan melakukan perombakan direksi dan komisaris yang bermasalah dengan hukum dan kinerja buruk,” kata Poyuono. @licom_09