LENSAINDONESIA.COM: East Timor and Indonesia Action Network (ETAN), organisasi pemantau kasus Timor Leste dan Indonesia yang berkantor di New York, Amerika Serikat, mencerca kebijakan Presiden Joko Widodo memilih Ryamizard Ryacudu sebagai Menteri Pertahanan. Koordinator ETAN, John M. Miller, menilai Jokowi tidak serius dengan janjinya menegakkan hak asasi manusia atau menjangkau Papua Barat.
“Dia (Jenderal Purn. Ryamizard) adalah warisan masa lalu dengan riwayat pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan tentara, mengancam pengkritik HAM, dan mencampuri urusan sipil,” kata Miller dalam rilis persnya sebagai dilasir tempo, (27/10/14).
Baca juga: Tidak merokok, Menlu perempuan pertama Retno chamistry Menteri Susi dan Kabinet "Kerja" hari pertama kerja, kurs US dollar masih turun
ETAN yang mengecewakan putusan itu, mengingatkan Jokowi selama kampanye Pilpres menyambut positif upaya penegakkan keadilan bagi pelanggaran HAM di masa lalu. Jokowi berjanji akan membuat dialog dengan Papua Barat.
Rilis ETAN juga menyajikan kutipan perbincangan Ryamizard dengan majalah Time. Ryamizard dalam wawancara itu, mengaku mengawasi pelaksanaan darurat militer di Aceh pada Mei 2003 yang menewaskan ratusan nyawa.
“Tugas kami adalah untuk menghancurkan kemampuan militer GAM (Gerakan Aceh Merdeka). Isu keadilan, agama, otonomi, kesejahteraan sosial, dan pendidikan bukanlah urusan militer Indonesia,” kata Ryamizard dalam wawancaranya.
ETAN bahkan seperti lebih menyudutkan lagi dengan menampilkan kutipan wawancara, seperti ini; “Pasukan saya mengeksekusi anak-anak yang tidak bersenjata. Jika mereka bersenjata, mereka akan ditembak karena anak-anak dan wanita juga bisa membunuh”.
Miller menyebut, dipilihnya Ryamizard ini sama saja dengan memutuskan hubungan masa lalu atas pelanggaran HAM. “Kurangnya akuntabilitas untuk masa lalu dan pelanggaran HAM yang berlangsung dapat mengancam kemajuan masyarakat dalam jangka panjang,” kata Miller. @duta/licom
0 comments:
Post a Comment