Friday, October 31, 2014

Ribuan buruh demo Ahok, tuntut naikkan upah minimum Jakarta Rp3 juta

Ribuan buruh demo Ahok, tuntut naikkan upah minimum Jakarta Rp3 juta




LENSAINDONESIA.COM: Ribuan buruh DKI berunjuk rasa mendatangi Kantor Balaikota DKI Jakarta. Aliansi dari berbagai organisasi buruh itu mendesak Basuki Tjahja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur Plt segera merealisasikan tuntutan buruh, yakni menaikan upah minimum pendapatan (UMP DKI 2015), sebesar Rp3 juta.


“Ini sesuai hasil survei di Pasar Blok A yang dilakukan dewan pengupahan dari Disnaker, Apindo, dan Serikat buruh bahwa Kehidupan Hak Layak (KHL) DKI sebesar Rp 3,05 juta,” ujar penggagas aksi dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal di Jakarta, Jumat (31/10/2014).


Tuntutan buruh yang menginginkan adanya kenaikan upah yang layak itu, Said menjelaskan, tidak lain adalah untuk mencapai upah layak khususnya di Jakarta sebagai ibukota Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).


Selain itu, kenaikan upah dinilai juga seiring dengan janji Presiden Jokowi dalam kampanyenya yang akan memberikan tiga hal layak kepada buruh, yaitu upah layak, hidup layak dan kerja layak.


“Kini, saatnya Gubernur DKI Jakarta, Ahok untuk merealisasikan 3 layak Jokowi itu di DKI,” jelas Said.


Said menegaskan, tidak benar jika buruh menuntut kenaikan UMP sebesar 30% seperti marak diberitakan sebelumnya. Kata Said, para buruh sudah merevisi dan sudah memberikan usulan kompromi nilai UMP DKI 2015, sebesar Rp 3 juta atau naik 22,9% dan bukan bukan 30%, dimana usulan tertulisnya sudah disampaikan ke Gubernur DKI, Wakil Ketua DPRD, Fraksi di DPRD, Kadisnaker DKI dan dewan pengupahan DKI dengan dasar hasil survei pasar blok A tersebut.


“Hal ini sekaligus menganulir nilai aneh dari berbagai item. Sebab, akan menjadi tidak masuk akal nilai KHL 2015 yang dihasilkan melalui survei BPS yang didapati sebesar Rp 2,3 Juta, karena angka ini lebih kecil dari UMP DKI 2014 sebesar Rp 2,44 juta, apa mungkin di DKI terjadi deflasi,” terangnya.


Permasalahan lainnya, yakni terhadap tuntutan buruh yaitu tidak termasuknya penerima Kartu Jakarta Sehat (KJS), apalagi Kartu Jakarta Pintar (KJP). “Karena mereka berstatus lajang. Jadi program KJS dan KJP, lanjut Said, tidak berpengaruh terhadap nilai UMP. Ke depan,” kata Said, aksi buruh akan terus dilakukan sebelum ada realisasi atas tuntutan.


Adanya aksi buruh tersebut, sepanjang Jalan Medan Merdeka macet total. Aparat kepolisian terpaksa mengalihkan arus yang menuju Jalan MH Thamrin dan. Termasuk, arah menuju Gambir. @yuanto


alexa ComScore Quantcast

Google Analytics NOscript

0 comments:

Post a Comment