LENSAINDONESIA.COM: Para wakil rakyat di Senayan dari fraksi partai Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pendukung Presiden Jokowi kembali “dihabisi” Koalisi Merah Putih (KMP). Sidang paripurna DPR terkait pembentukan alat kelengkapan dewan dibawah pimpinan sidang KMP, berhasil membentuk komisi-komisi. Sekaligus, menempatkan anggota DPR dari KMP untuk menduduki di kursi pimpinan semua komisi.
Praktis, kini parlemen benar-benar dikuasai KMP. Setelah menguasai kursi pimpinan DPR RI dan MPR, kini kursi komisi juga dikuasai. Buntutnya, gaduh politik di Senbayan masih berkepanjangan.
Baca juga: PPP-nya Romi gulingkan meja DPR, kesal 'digoreng' KMP dan Puyuono: Presiden Jokowi harus tegas, Gerindra-KMP siap berpatner
Empat fraksi dari KIH yaitu PDIP, Nasdem, Hanura, dan PKB serta PPP versi Romahurmuziy (tidak diakui KMP) mengganggap pembentukan komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya itu tidak sah karena rapat tidak memenuhi kourum.
“Bagaimana bisa sah, empat fraksi (KHI) tidak dilibatkan,” kata politikus PDIP Aria Bima, Rabu (29/10/2014).
Para anggota DPR dari KIH yang sejak awal tahu KMP akan menguasai semua pimpinan komisi. Keempat fraksi itu terkesan “ngotot” bertahan tetap tidak mau menyerahkan nama-nama fraksi untuk digodong dalam sidang. Tapi, KMP tetap melanjutkan persidangan karena beranggapan tidak mempengaruhi jalannya sidang dan pembentukan alat kelengkapan dewan.
Wakil ketua DPR RI Fahri Hamzah, mengatakan aturan kuorum paripurna Alat Kelengkapan Dewan (AKD), kuorumnya adalah sejumlah yang mendaftarkan nama-nama anggota fraksinya. Jadi karena di paripurna itu yang mendaftarkan 10 partai, maka kuorumnya itu 5+1 atau 10 partai adalah 100 persen.
“Tapi memang semua partai wajib terdaftar di paripurna pengambil keputusan. Sebab, kebanyakan keputusan penting ini kan diambil di tingkat dua yaitu paripurna,” kata Fahri balik mempertanyakan, bagaimana jika ada empat fraksi seperti PDIP, Hanura, PKB, dianggapnya menghambat sidang, Jakarta, Rabu (29/10/14). @endang
0 comments:
Post a Comment