Tujuh tokoh ini yang bisa selesaikan perseteruan KMP vs KIH di DPR

LENSAINDONESIA.COM: Perseteruan antara Koalisi Merah Putih (KMP) dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) belum tuntas meski Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 telah usai. Terbukti saat ini, kedua kubu tersebut masih saja saling serang dan jegal di parlemen pusat.

Sudah satu bulan lamanya, sejak 1 Oktober 2014, 560 Anggota DPR dilantik secara resmi. Namun, belum ada fungsi dewan yang terlihat nyata untuk rakyat lantaran disandera ego sektoral antar kubu. Akibat perang dingin ini, berujung pada pembentukan pimpinan DPR tandingan.

Baca juga: Perppu MD3 usulan KIH belum sampai ditangan Jokowi dan Presiden Jokowi Berharap KIH dan KMP jaga keutuhan parlemen

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Jimly Ashiddiqie mengatakan, untuk menyelesaikan perseteruan KMP dan KIH, beberapa tokoh harus turun tangan.

Meraka adalah Ketum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum DPP PD Susilo Bambang Yudhoyono. “Empat orang suruh ketemu. Mega, SBY, Prabowo dan Ical,” kata Ketua DKPP Jimly Ashiddiqiedalam diskusi di Kantor DKPP, Jl MH Thamrin, Jakarta, Kamis (30/10/2014).

“Satu lagi, Amin Rais. Lalu ditambah juga Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, mereka berdua ini tokoh lobi yang sangat baik,” imbuh pakar hukum tata negara itu.

Di dalam kesempatan itu, Jimly menyarakan masyarakat tidak perlu menganggap serius dualisme pimpinan di DPR. Menurutnya, DPR tandingan itu, hanyalah ekspresi kekecewaan dan kemarahan Koalisi Indonesia Hebat gara-gara tidak mendapatkan kursi pimpinan DPR. “Anggap itu main-main saja,” ujarnya.

Terpisah, Dosen ilmu politik Universitas Diponegoro Semarang, Susilo Utomo berpendapat sama. Menurutnya, para pimpinan parpol seharusnya mengatasi kebekuan komunikasi di DPR yang kini berujung pada pembentukan pimpinan DPR tandingan.

“Para anggota DPR kan anak buah ketua partai. Kalau ketua-ketua partainya bertemu, berdamai, masa anak buahnya tidak mau melakukan sikap yang sama,” katanya di Semarang, Kamis (30/10/2014).

Para pimpinan parpol, kata dia, harus mengesampingkan gengsinya demi memecahkan kebekuan komunikasi yang berdampak munculnya persoalan antara Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih di parlemen. Menurut dia, saat ini hanya para pimpinan parpol yang bisa menyelesaikan persoalan di DPR, yakni antara petinggi parpol di KIH dan KMP harus mau bertemu dan mengupayakan kesepakatan.

“Sekarang ini yang terjadi di DPR ‘kan persoalan parlemen, para pimpinan parpol yang harus turun tangan, bukan lagi Presiden Joko Widodo. Sebab, ini ranah parlemen yang harus diselesaikan parpol,” kata pengajar di Fisip Undip itu.

Susilo Utomo berharap, para pimpinan parpol harus melakukan terobosan, salah satunya sebagaimana dilakukan Jokowi yang bertemu dengan para petinggi di KMP, seperti Aburizal Bakrie dan Prabowo Subianto.

“Semestinya, Bu Mega (Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, red), Surya Paloh sebagai Ketua Umum Nasdem, dan lainnya mau melakukan terobosan sebagaimana dilakukan Jokowi,” katanya.

Susilo mengatakan persoalan yang muncul di ranah parlemen merupakan persoalan politik yang harus diselesaikan dengan langkah politik, tidak bisa dengan cara lain, termasuk penyelesaian lewat hukum. “Kalau kondisi di parlemen terus berlarut-larut seperti ini kan susah juga. Ya, memang dilematis. Namun, penyelesaian yang bisa dilakukan ya antarpimpinan parpol ini mau bertemu dan berbicara,” katanya.@ridwan_LICOM/mtv/rep