PDIP ‘marah’! Dipilih rakyat suara terbanyak, dikebiri di Senayan

LENSAINDONESIA.COM: Gaduh politik di gedung wakil rakyat DPR RI senayan, diprediksi tambah panjang. Fraksi-fraksi angota Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pendukung Presiden Jokowi dan Wapres JK tak puas dengan kepemimpinan Ketua DPR Setya Novanto Cs, yang Rabu ini (29/10/14, kembali memborong kursi jabatan alat kelengkapan DPR seperti komisi-komisi di DPR. Kini, kubu KIH menyiapkan paket pimpinan DPR tandingan.

KIH harus mengambil sikap itu, lantaran untuk menyelamatkan pemerintahan Jokowi-JK dari skenario politik KMP. Di antaranya, bertujuan menjauhkan Jokowi-JK dari PDIP sebagai partai pemenang Pemilu dan pengusung Jokowi-JK bersama partai KIH lainnya, mengendalikan program-program Jokowi-JK. Sebaliknya, bisa menjerumuskan dan menendang Presiden Jokowi lewat kekuasaan KMP di DPR dan MPR.

Baca juga: PDIP jangan bergaya 'kemayu', ingin pemilihan MPR musyawarah mufakat dan PDIP: Cawapres pendamping Jokowi tunggu hasil rekapitulasi KPU

Paket pimpinan tandingan itu, terdiri Pramono Anung (PDIP) sebagai Ketua DPR, dan empat wakil ketua masing-masing Abdul Kadir Karding (PKB), Syaifullah Tamliha (PPP), Patrice Rio Capella (Nasdem), dan Dosi Iskandar (Hanura).

Adanya paket pimpinan tandingan ini, praktis di DPR saat ini terjadi dua kubu pimpinan yang saling berseberangan. Kendati pun DPR yang sudah dikuasai KPM dengan pimpinan Setya Novanto sudah menyelesaikan agenda pembentukan komisi-komisi, tanpa melibatkan fraksi-fraksi dari KIH.

Kegaduhan ini dinilai pakar hukum tata negara Refly Harun, akibat dua kubu di DPR yaitu KIH dan KMP yang berseberangan sejak awal, belum bisa move on, sehingga terus memantik manuver politik kemana-mana.

“Karena belum bisa move on, persaingan politiknya masih berlanjut,” kata Refly saat diwawancarai wartawan, Rabu, Jakarta (29/10/14).

Manuver hasrat memunculkan pimpinan DPR tandingan, menurut Refly, pendulumnya syahwat Koalisi Merah Putih (KMP) yang ingin ‘menguasai’ DPR. Setelah menguasai kursi pimpinan DPR dan pimpinan MPR, sekarang kubu pengusung Prabowo Subianto menambah lagi dengan menduduki semua pimpinan komisi di parlemen.

Keserakahan KMP itu, Rafly mengakui, bisa berakibat buruk terhadap perjalanan politik negeri ini. Seharusnya, setelah menguasai kursi pimpinan DPR dan pimpinan MPR, KMP merelakan pemilihan alat kelengkapan Dewan dilakukan melalui mekanisme yang memberi kesempatan PDI Perjuangan bersama KIH.

Pasalnya, PDIP merupakan partai pemenang Pemilu, yaitu partai yang dipilih rakyat Indonesia dengan suara terbanyak. Sehingga, sangat ironis dan melecehkan amanat rakyat, karena faktanya di rumah besar wakil rakyat DPR RI justru seperti “dikebiri” untuk menyampaikan aspirasi yang diamanatkan rakyat pemilihnya. @endang