Ikuti perintah Jokowi, PNS Jakarta anti honor dan meeting di hotel

LENSAINDONESIA.COM: Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah mengatakan, akan menyisir anggaran pemerintah provinsi mulai hari ini (27/11/2014).

Itu dilakukan sesuai permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi, agar pengeluaran daerah untuk pos rapat di hotel dan perjalanan dinas ditiadakan.

Baca juga: Ahok: Pengajuan nama Wagub, tunggu PP terbit dan KMP dukung Sarwo Handayani dampingi Ahok

“Hari ini, saya baru start menyisir anggaran, mengoreksi. Kurang lebih Jumat sore (28/11/2014) selesai, kalau pos itu memang harus ditiadakan,” katanya di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta. Artinya, PNS Jakarta harus mengetatkan ikat pinggang.

Selain anggaran untuk semua kegiatan seperti meeting di hotel dan perjalanan dinas, kata Saefullah, honorarium bagi pegawai negeri sipil (PNS) juga akan ditiadakan, karena pihaknya baru akan menerapkan tunjangan kerja dinas pada 2015 mendatang.

“Jadi, itu konsekuensi, kita tidak lagi pakai honor-honor pada tiap kegiatan, kecuali untuk peserta dan narasumber,” jelas mantan Wali Kota Jakarta Pusat ini.

Meski mengaku belum dapat mengasumsikan berapa anggaran yang dihemat Pemprov Jakarta dengan kebijakan tersebut, namun Saefullah memastikan penghematan itu akan dialokasikan untuk kebutuhan publik. “Nanti lebihnya untuk sektor transportasi dan rumah susun.”

Presiden Jokowi saat memanggil seluruh gubernur se-Indonesia ke Istana Bogor, beberapa hari lalu, meminta kepala daerah menghemat anggaran belanja, seperti meniadakan perjalanan dinas dan rapat di luar kantor.

Pernyataan serupa sebelumnya juga dilayangkan Menpan RB, Yuddy Chrisnandi. Jika melanggar, dia meminta PNS tersebut dijatuhi sanksi administratif. @fatah_sidik