Nusron Wahid ditantang tingkatkan mutu TKI, asing bebas berkeliaran

LENSAINDONESIA.COM: Presiden Jokowi melantik Nusron Wahid –kader Golkar dipecat kepemimpinan Aburizal Bakrie (ARB)– menjadi Kepala BNP2TKI di Istana Negara, Kamis kemarin (27/11/14). Pusat Studi Nusantara (Pustara) menilai, tantangan BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) ke depan semakin berat.

Selain aspek perlindungan TKI yang masih lemah, Indonesia tahun depan, akan menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Baca juga: Sering dimarahi majikan, TKI Indonesia terjun dari apartemen dan Alamat 'gelap', jenazah suami-isteri asal Jember masih di RS Malaysia

“MEA akan menjadi kompetisi tenaga kerja. Nantinya, banyak tenaga kerja asing yang punya skill akan bebas keluar masuk Indonesia,” kata Direktur Riset dan Advokasi Pustara Imam el Ghazali di Jakarta, Jumat (28/11/2014).

Imam membeberkan catatan untuk kepala BNP2TKI. Kepala BNP2TKI harus ekstra kerja keras meningkatkan kualitas atau mutu TKI agar tidak tertinggal dari Negara lain dengan melakukan peningkatan pendidikan bagi calon TKI yang selama ini masih kalah dengan negara pengirim, terutama Filipina.

“Segera revitalisasi Balai Latihan Kerja di daerah yang selama ini tidak berfungsi,” Ujarnya.

Pengawasan pendidikan calon TKI harus ditegakkan mengingat saat ini kewajiban para calon TKI wajib melaksanakan pendidikan 200 jam. Faktanya kasus-kasus yang muncul masih banyak yang melakukan potong durasi dengan membayar 3 juta, sementara yang pegang sistemnya adalah BNP2TKI.

“Kalau masih seperti ini, maka kita akan dilibas oleh negara lain,” tegas pengajar Universitas Nasional ini.

Lalu, segera buat regulasi yang melindungi eksistensi TKI yang bekerja di sektor anak buah kapal (ABK) dengan ratifikasi Maritim Labour Conference (MLC) mengingat Singapura dan Filipina sudah meratifikasi. Penegakan hukum harus ditegakan karena praktek pungli masih berjalan terutama untuk para calon TKI Korea.

“Jadi, bebaskan TKI dari bentuk pungli dan pemerasan,” jelasnya.

Kemudian, BNP2TKI harus berani menghapus kredit bagi TKI yang dilakukan koperasi-koperasi dengan dalih pinjaman ke calon TKI, tapi prakteknya justru mencekik dengan bunga bank tinggi.

“Itu sama saja bentuk kejahatan utang,” pungkasnya.@endang