LENSAINDONESIA.COM: Ikatan Pemuda Kediri (IPK) mengungkap hasil temuan harga gas elpiji 3 kg di Jawa Timur melambung seiring dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Padahal, komuditas elpiji yang harganya dikacau jaringan mafia tukang peras rakyat merupakan barang bersubsidi.
Demikian disampaikan Ketua Umum IPK, Tomi Ari Wibowo, kepada wartawan saat berkunjung ke Jakarta, Jumat malam (28/11/2014).
Baca juga: Pertamina naikkan harga Elpiji 12kg, HIPMI anggap "no problem" inflasi dan Pengoplos elpiji bersubsidi jalani persidangan tanpa pernah ditahan
“Ini aneh, harga elpiji di Jawa Timur kok jadi naik. Padahal, ellpiji itu disubsidi pemerintah, kenaikan elpiji di Jatim Rp 1000-Rp3000, sekarang harga di pasaran rata rata Rp17.000-17.500 di tangan komsumen,” ungkap Tomi.
Bahkan, Tomi pun menduga kuat di balik kenaikan harga elpiji adalah Himpunan Wiraswastawan Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas). Ikatan Pemuda Kediri prihatin di tengah rakyat kecil terhimpit harga-harga naik akibat kenaikan BBM, justru tidak membuat empati. Sebaliknya, malah mengambil keuntungan yang bisa mengeruhkan situasi dan mengundang demo.
Pihaknya, lanjutnya, menduga Hiswana Migas mengondisikan dengan menginstrukan agen untuk menaikan harga. Bahkan, Hiswana oleh Tomi ditengarai telah mengajukan usulan ke Gubernur Jawa Timur untuk dikeluarkannya Peraturan Gubernur terkait Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Tomi menyontohkan kejadian di Kediri. “Kami mendapat info dari tim kami terkait pengonsiaian, bunyinya: Selamat malam bpk/ibu. informasi untk agen LPG 3KG DPC Hiswana Migas Kediri terkait dengan kenaikan harga BBM, maka untk hari Selasa 18 Nov 2014 Harga LPG 3KG dr Agen ke pangkalan Rp 14.000,- dn dr pangkalan k konsumen Rp 15.500,- sambil menunggu kptusan HET dari Pemerintah trmksh, TTD Hiswana Migas Kediri,” ungkapnya.
Tomi menegaskan, urusan gas (elpiji) adalah urusan Pertamina. Kenaikan BBM, lanjutnya, tidak mempengaruhi harga elpiji yang notabene barang bersubsidi.
“Harusnya usulan itu ke Pertamina. Padahal elpiji disubsidi, tapi harga sudah naik berbarengan dengan kenaikan harga BBM, padahal biaya transportasi sudah disubsidi oleh pemerintah, ini ada apa? Lantas kemana subsidi ini,” terang Tomi terlihat terheran-heran.
IPK meminta kepada Presiden Jokowi agar menindak, bahkan membubarkan Hiswana diduga sebagai sarang mafia Migas di negeri ini. Selain itu, pihaknya juga mendesak agar kepala daerah di seluruh Indonesia tidak mengeluarkan peraturan terkait harga eceran tertinggi.
Ia menambahkan, dengan naiknya harga BBM, masyarakat jangan lagi dibebani yang justru mencekik ekonomi masyarakat kecil. “Ini membuat resa masyarakat sebagai komsumen tetap,” pungkas Tomi. @yuanto
0 comments:
Post a Comment