Sekda anggarkan pakaian dinas Rp9 M, SKPD Jabar haburkan uang rakyat

LENSAINDONESIA.COM: Di tengah tren menurunnya pendapatan pemerintahan Jawa Barat, ternyata Fitra (Forum Investigasi untuk Transparansi Anggaran) menemukan bukti tidak adanya keprihatinan dari jajaran SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam melakukan penghematan.

Koordinator Fitra, Uchok Sky Khadafi, mengungkap pihak SKPD seperti Sekda (Sekretariat Daerah), contohnya, bahkan terkesan menghambur-hamburkan alokasi anggaran daerah Jabar.

Baca juga: Fitra: Pemprov Jabar dicurigai korup Rp807 M, DPRD jangan mau dikadali dan F-PDIP Jabar tak akan gegabah setujui RAPBD 2015 abaikan rakyat

“Bayangkan apa masuk akal, untuk pengadaan pakaian dinas aja setahun obral uang rakyat Rp9 miliar. Ini keterlaluan,” sindir Uchok kepada Licom, Kamis (27/11/14). Uchok rihatin anggaran pakian dinas sebesar itu, Kecuali pakaiannya terbuat dari kain berlapis emas. Di tengah masyarakat kecil Jawa Barat harus hidup serba kesulitan akibat semua bahan naik akibat kenaikan harga BBM, mestinya aparat pemerintah daerah menahan diri dari keserakahan.

Tren pertumbuhan pendapatan Jabar yang menurun itu karena dari tahun 2014 ke 2015 ditargetkan hanya 11.17%. Pendapatan ini sangat merosot tajam bila dibandingkan tren pendapatan dari tahun 2013 ke 2014.

Karena tren pendapatan 2013 ke 2014 masih sebesar 19,6%, dan tren pendapatan dari tahun 2012 ke 2013 sebesar 13.8%. Artinya, pendapatan Jabar pada tahun 2015 hanya sebesar Rp22.1 triliun, dan pada tahun 2014 sebesar Rp19.9 triliun.

Sebelumnya, Fitra menemukan indikasi yang patut dicurigai terjadi korupsi mark down Rp807 miliar. Pasalnya, kenaikan pendapatan Jabar dari tahun 2014 ke 2015 ditargetkan hanya sebesar Rp2,2 Triliun. Padahal, kenaikan pendapatan dari tahun 2013 ke 2014, Pemda Provinsi Jabar masih sanggup menambahkan pajak sampai sebesar Rp3.2 Triliun.

“Turun target pendapatan tahun 2015, bukan hanya provinsi tidak dapat DAK (dana alokasi khusus) dari pemerintah pusat. Tetapi penurunan PAD (Pendapatan Asli Daerah) sangat dratis,” ungkap Fitra.

Tentang pemborosan yang dilakukan SKPD seperti Sekrtariat Daerah (Sekda) itu, dibuktikan dari temuan alokasi anggaran yang sangat berlebihan atau hanya menghambur-hambur duit rakyat, sebagai berikut;

1). Pengadaan kendaraan dinas sebesar Rp17.836.023.750,-

2). Pengadaan alat perlengkapan kantor untuk Pimpinan dan Sekda
sebesar Rp 9.175.000.000;

3). Jasa kebersihan dilingkup rumah tangga Sekda sebesar Rp.8.385.000.000


5). Fasilitas pelayanan rumah tangga sekda sebesar Rp25.970.175.000
6).

6). Penyediaan Logistik kantor Sekda sebesar Rp1.558.000.000;

7). Pengadaan Pakaian dinas sebesar Rp8.900.000.000

“Jadi, alokasi total anggaran pemborosan untuk Sekda ini sebesar Rp71.8 milyar lebih baik dipangkas. Sekali lagi, meminta kepada DPRD Jabar, agar memangkas anggaran untuk Sekda sebesar Rp71.8 milyar untuk tahun 2015,” Ujarnya.

Menurutnnya dipotong saja, kalau tidak arah bisa terjadi penyimpangan, dan anggota dewan bisa dituduh terlibat karena ikut penyetujuinya. @endang