Politisi Golkar Jatim yang dipecat ARB, klaim Munas-IX Bali tidak sah

LENSAINDONESIA.COM: Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Golkar Jawa Timur Zainudin Amali yang dicopot dari jabatannya karena mendukung Pilkada langsung, menyatakan kepanitian Munas IX masih belum terbentuk. Dirinya pun mengklaim Munas di Bali itu tidak sah.

“Munas di Bali itu tidak sah. Himbauan saya kepada teman-teman di daerah untuk melihat realitas kemarin. Melihat (Munas di Bali) belum dapat izin dan kalau terjadi kericuhan, bukan hanya Golkar, tapi Bali dan Nasional,” kata Zainudin Amali, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/11/2014).

Baca juga: Wasekjen Golkar ingatkan jangan khianati partai demi kelompok dan Golkar diminta kompromi dulu sebelum gelar Munas IX di Bali

“Dari aparat kan sudah me-warning. Pasti mereka punya cara yang tegas. Ini pertaruhannya terlalu besar,” tambah kader Golkar Jatim yang dicopot dari jabatannya lantaran mendukung saat ramai-ramainya Pilkada langsung dan jelas-jelas bertentangan dengan DPP Partai Golkar, yang ketua umumnya Aburizal Bakrie menjadi Ketua Presidium KMP (Koalisi Merah Putih).

Selain itu, anggota DPR RI dari fraksi Golkar yang juga maju sebagai jadi calon ketum, Airlangga juga menegaskan bukan hal Munas yang mana yang lebih sah, tapi harus dilihat korumnya dalam pelaksanaan

Munas.

“Ini bukan soal setuju atau tidak setuju. Munas yang berjalan itu harus kita lihat dulu tata laksanaannya, mekanismenya, dukungan dari satu dan tingkat II, di situ letak legitimasinya,” kata Zainudin yang dipecat Ketum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie.

Ditanya apakah dirinya akan hadir ke Munas Golkar di Bali, dia masih akan melihat Munas tersebut korum atau tidak. “Saya akan datang dan saya akan mengikuti Munas yang di Bali, kalau memenuhi korum saya akan datang,” ujarnya. @endang