LENSAINDONESIA.COM: Semakin berbuntut panjang pernyataan Menko Polhukam yang melarang Munas Golkar digelar di Bali. Politikus PKS Aboe Bakar Al-Habsyi pun ikut panas menanggapi pernyataan itu. Dia menilai, Menko Polhukam bukan hanya intervensi, namun identik merendahkan eksistensi partai politik, Partai Golkar.
“Dimananya Munas yang akan digelar dianggap membahayakan kondisi pariwisata Bali? Dalam pandangan Menko Polhukam seolah Munar Golkar akan rusuh dan membawa keonaran, sehingga akan mengganggu para wisatawan akan datang ke Bali,” tegas Aboe Bakar kepada LICOM, di Jakarta, Kamis (27/11/2014).
Baca juga: Wajar, Menkopolhukam larang Munas Golkar "plintiran" ARB di Bali dan Mekeng minta ARB stop ambisi Pak Tua dan plintir Munas Golkar
Menurut anggota Komisi III membidangi masalah hukum, perundang-undangan, HAM, dan keamanan ini, bahwa pernyataan Menko Polhukam seolah menuding Partai Golkar diisi orang-orang yang suka berbuat anarkis, sehingga sampai perlu minta Kapolri untuk tidak mengijinkan kegiatan Munas di Bali.
“Padahal Munas itu prosesi demokrasi di suatu partai, bukan kegiatan anarkistik. Apalagi, kita meyakini bahwa Golkar sebagai Parpol paling Senior, diisi kader yang intelek dan sudah matang. Tak mungkin mereka akan baku hantam dan menimbulkan kerusuhan,” kata politikus asli Betawi kelahiran 15 Oktober 1964 ini.
Di sisi lain, menurutnya, harus disadari bahwa Golkar adalah Parpol resmi yang merupakan salah satu pilar demokrasi di Indonesia. Negara seharusnya memiliki kekuasaan dan wibawa untuk mengamankan hajat demokrasinya.
“Apakah selemah itu posisi Negara, sehingga merasa keamanan regional menjadi terancam lantaran kegiatan Munas. Bukankah negara seharusnya memberikan jaminan keamanan kepada Golkar yang merupakan wadah resmi konstitusional,” tegas politikus PKS ini. @endang
0 comments:
Post a Comment