Tiga pejabat Pemprov Jatim bermasalah dimutasi

LENSAINDONESIA.COM: Mutasi sejumlah pejabat eselon II oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo diduga sebagai langkah untuk ‘memarkir’ beberapa pejabat yang kasusnya sempat mencuat di SKPD Pemprov Jatim baru-baru ini.

Diketahui, jabatan dua pejabat di lingkungan Pemprov Jatim yang sempat lowong kini sudah ditempati orang baru. Kedua pejabat yang bermasalah yakni M. Ardi Prasetiawan yang sebelumnya menjabat sebagai Kabiro Perekonomian Setdaprov Jatim dan Agung Haryanto, Kabiro Sumber Daya Alam (SDA) Setdaprov Jatim.

Baca juga: Gubernur mutasi 59 pejabat Pemprov Jatim dan Jawa Timur punya ATM Samsat

Dua pejabat itu dicopot karena permasalahan administrasi anggaran di dua biro yang mereka pimpin berdasar hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Keduanya diduga tersangkut kasus penyelewengan anggaran tahun 2013 dan jumlahnya lebih dari Rp 20 miliar. Hal itu berdasarkan data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI.

Kini keduanya ‘diparkir’ menjadi Staf Ahli Gubernur. Sementara jabatannya diisi oleh pejabat lain, yaitu I Made Sukartha sebagai Kabiro Perekonomian, sebelumnya Kabid Pemeliharaan Jalan Dinas PU Bina Marga Jatim. Serta Lies Idawati sebagai Kabiro SDA Setdaprov Jatim, sebelumnya Kepala Biro Humas dan Protokoler Setdaprov Jatim.

“Biro Perekonomian dapat nilai D dan E untuk Biro SDA itu penilaian dari Menpan-RB. Sebenarnya bukan masalah dipekerjaannya tapi administrasi pelaporan. Pekerjaan dan report sama pentingnya. Intinya harus tunduk pada sistem,” ungkap Soekarwo usai memimpin upacara mutasi dan pelantikan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (26/08/2014).

Ke depan, lanjut dia, pihaknya berharap seluruh SKPD bisa menyerahkan laporan kas keuangan baik yang masuk maupun yang keluar secara rutin agar saat diperiksa oleh BPK bisa lengkap dan memenuhi syarat.

“Saya minta Pak Kardi (Sekdaprov Jatim) kembangkan IT dan tracking system. Ini penting agar semua tunduk pada sistem yang berlaku, apalagi untuk menghadapi AFTA 2015 ga mungkin kalau kinerja kita seperti ini. Transaparansi merupakan suatu proses ketertiban,” tegas Pakde Karwo (sapaan akrab gubernur).

Selain itu, pejabat eselon II lainnya yang ikut dimutasi seperti Sudjono, Kepala Dinas Sosial Jatim yang dua bulan lalu diduga terlibat pungli di internalnya. Saat ini, Sudjono diberikan jabatan baru yakni Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan (Baperpusarsip) Jatim. Sedangkan jabatan Kadinsos, kini diisi Indra Wiragana yang sebelumnya menjabat Kepala BLH Jatim.

Sepeninggal Indra, kini Kepala BLH Jatim diisi Bambang Sadono yang sebelumnya menjabat Kepala Inspektorat Jatim. Dimutasinya Bambang juga diduga mencuatnya kasus dugaan korupsi dalam pemotongan dana Dinas Luar (DL) di internal Inspektorat Jatim beberapa waktu lalu. Bahkan, kasusnya sempat ditangani oleh Kejati Jatim.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Jatim melakukan mutasi kepada 59 pejabat yang terdiri dari 15 pejabat eselon II dan 44 pejabat eselon III. Pelantikan puluhan pejabat yang menempati jabatan baru digelar di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa pagi tadi.@sarifa