LENSAINDONESIA: Rencana Panitia Khusus (Pansus) Tata Tertib (Tatib) DPRD Surabaya akan mencantumkan pasal pemanggilan paksa bagi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), nampaknya bakal direstui Walikota Surabaya Tri Rismaharini.
“Kalau memang diperlukan untuk memaksimalkan fungsi kontrol DPRD, tidak masalah. Tapi lihat dulu permasalahanya, bisa jadi mereka tidak bisa hadir karena undangan mendadak,” kata Walikota yang diusung PDIP ini.
Baca juga: Walikota Surabaya warning bawahannya agar jauhi KKN dan Perda Miras Surabaya 'masuk angin'
Risma menjelaskan, sebagai kepala SKPD banyak sekali tugas yang harus dikerjakan. Misalnya, menggelar pertemuan dengan warga hingga menyelesaikan setiap persoalan dari masyarakat yang dilaporkan kepada SKPD terkait.
“Saya yakin SKPD juga tidak ada masalah (ketika ada pemanggilan paksa dari DPRD)” tandas Risma.
Untuk diketahui, Pansus Tatib DPRD Kota Surabaya mewacanakan akan memanggil paksa kepala SKPD, jika mengabaikan undangan hearing (dengar pendapat) dengan anggota dewan.
Wacana panggil paksa ini dilakukan karena selama ini para kepala SKPD sering tidak hadir ketika diundang oleh Komisi di DPRD Surabaya. Atau, selalu “slintat-slintut” berusaha mengindar.
Diharapkan pemanggilan paksa terhadap kepala SKPD ini menjadi senjata terakhir bagi dewan agar persoalan-persoalan pengaduan masyarakat bisa segera tertangani.
Dari catatan anggota dewan selama satu periode, banyak pengaduan masyarakat yang tidak tertangani dengan cepat lantaran kepala SKPD tidak hadir saat diundang.
“Kalau perlu pasalnya berbunyi diseret paksa saja. Selama ini dewan merasa dilecehkan karena jika mengundang Kepala SKPD, yang datang itu-itu saja. Bisanya cuma bilang iya nanti saya laporkan atasan,” Curhat anggota DPRD Surabaya dari FraKSI PDIP Baktiono, geregetan. Artinya, setiap dipanggi tapi yang datang tidak punya kewenangan mengambil keputusan. @iwan_christiono
0 comments:
Post a Comment