LENSAINDONESIA.COM: Ketua Presidum Koalisi Merah Putih Aburizal Bakrie menegaskan bahwa koalisi Merah Putih (KMP) tidak akan mengalami perpecahan, karena yang diperjuangkan adalah menegakkan ideologi Pancasila dalam berdemokrasi. Soal perbedaan partai koalisi di daerah sah karena soal kedudukan, bukan ideologi.
“Kita memperjuangkan idelogi Pancasila. Tujuan dasar dibentuknya Koalisi Merah Putih mengembalikan dan mempertahankan Pancasila sebagai azas Negara. Jadi tidak akan pecah,” kata Aburizal Bakrie saat diwawancarai khusus presenter TVOne, di kediamannya, Jakarta, Minggu malam (28/9/14).
Baca juga: Dihapus twitter, muncul gunjingan baru #ShameOnYouSBY langsung heboh dan LBH Jakarta geram 'sinetron picisan' Pilkada via DPRD, ini 5 alasannya
Berikut sebagin petikan dari wawancara yang disiarkan secara langsung stasiun telivisi milik Ketua Umum DPP Partai Golkar;
Bagaimana ke depan apa di antara partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih, tidak menyeberang (ke koalisi yang dibangun PDIP, red)?
Masa depan yang tahu Allah ta’ala. Koalisi Merah Putih (KMP) yang diperjuangkan bukan kedudukan, jadi akan sulit. Kita memperjuangkan ideologi Pancasila. Tujuan dasar dibentuknya Koalisi Merah Putih mempertahankan Pancasila sebagai azas Negara. Jadi tidak akan pecah.
Kalau dalam Pilkada, ada perbedaan (partai tergabung KMP) bisa dilakukan secara musyawarah dan mufakat, karena masalah kedudukan. Kalau masalah idealisme, kita tidak akan pecah. Ingat bangsa Malasia. Kalau kita ingin yang ideal, jumlah partai harus sedikit. Nanti idealnya sepuluh partai. Untuk dapat ke arah itu, maka dibentuklah Koalisi Merah Putih.
Berarti Koalisi Merah Putih akan permanen?
Iya permanen. Karena yang lita perjuangankan ideologi. Kalau yang yang diperjuangkan kedudukan bisa berbeda.
Di daerah kabarnya (partai penddukung KMP) tidak solid?
Kalau perbedaannya masalah kedudukan, ya sah-sah saja. Tapi, kalau perbedaannya ideologi ya, tidak. Perbedaan untuk kedudukan tidak apa-apa. Tapi kalau perbedaan untuk ideologi itu yang bahaya. Kalau ideologi komunis itu yang kita lawan.
Bagaimana kalau Pemerintahan Jokowi mengajak Koalisi Merah Putih untuk kabinetnya?
Ada pendapat ngapain ikut koalisi lain. Kalau permintaannya karena keahlian, gak apa-apa. Tapi, ya kita persilakan untuk keluar (dari partai).
Ada kabar santer, kader dari partai-partai (KMP) yang diminta (gabung Kabinet Jokowi-JK)?
Tidak ada sampai sekarang. Kalau ada, ya silakan keluar dari partai.
Soal RUU Pilkada melalui DPRD?
Ini soal revisi (demokrasi Pilkada), kita sudah terlanjur (demokrasi kebablasan). Tapi harus kita kembalikan. Malaysia bolehnya hanya 40 persen, masa Indonesia harus 90 persen atau 100 persen.
Kita tidak boleh mengatakan globalisasi ini mengorbankan kepentingan sebuah bangsa. Ini harus kita perjuangkan.
Bagaimana kalau UU Pilkada di-yuducial review ke MK?
Banyak sekali yang akan dibawa ke MK, gak jadi soal. Itu biasa-biasa saja.
Koalisi Merah Putih, bagaimana ke depan menjaga hubungan yang harmonis dengan pemerintah sekarang (Jokowi-JK) ini?
Tentu, harus berkomunikasi. Pemerintah tentu butuh Koalisi Merah Putih. Ada perbedaan pendapat sah-sah saja. Arahnya kita kembali ke demokrasi pancasila. Tidak ada satu pun yang meninggalkan demokrasi Pancasila. Rakyat Indonesia itu taruhannya. Tidak boleh karena globalisasi, rakyat Indonesia menjadi miskin, Indonesia hanya menjadi pasar.
Bung Karno mengatakan dari Sabang sampai Merauke bukan kesamaan politik, tapi yang penting kesamaan cita-cita. Cita-cita yang kita perjuangankan.
Kembali masalah UU Pilkada untuk DPRD, apa benar hak rakyat yang direbut?
Itu tidak benar. Saya sudah mengatakan, pendiri republik kita permusyawaratan dan permufakatan. Kita sudah menyimpang lebih jauh. Di Inggris misalnya, yang mbahnya demokrasi, pimpinan tertingginya tidak dipilh oleh rakyat, tapi dipilih oleh partai.
Parpol-Parpol di derah bagaimana soal Pilkada oleh DPRD?
Kita sudah berpikir, akan diatur oleh daerah asal tidak bertentangan (dengan Undang Udang). Sekarang, kita sudah berhasil soal politik (demokrasi Pancasila), nanti soal ekonomi.
Bagaimana kekhawatiran soal asing (menguasai ekonomi)?
Kan sudah ada Undang-Undangnya. Kita bahas nanti di DPR. Kita tahu sekarang, jurang kesenjangan yang miskin masih jauh.
Masalah Koalisi Merah Putih dengan koalisi pemerintah berbeda?
Tujuan dengan pemerintah bisa beda, tapi pada akhirnya akan sama. Saya kenal teman-teman di sana sangat nasionalistik. Bu Mega anak dari Bung Karno sangat nasionalistik. Saya yakin. Saya diskusi dengan mereka, bagaimana kalau kontrak2 (misal, Migas) sudah berakhir apa kita perpanjang, tidak perlu. Caranya aja yang beda.
Bapak mau menjadi Ketua Presidium Merah putih, maksudnya apa sih Pak?
Saya umur sudah 68. Saya berpikir untuk Indonesia ke depan. Saya pernah Ketua Insinyur Indonesia, saya pernah Ketua Kadin beberapa kali (menyebut banyak jabatan). Banyak orang ingin satu jabatan saja, tapi saya dapat semua. Ya, semua kita kembalikan pada Allah. @ian/licom
0 comments:
Post a Comment