LENSAINDONESIA.COM: Senat Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menilai, pengembalian Pilkada kepada DPRD dan pencabutan Pasal 176 ayat 1 huruf I mengenai larangan rangkap jabatan kepala daerah dalam UU Pemerintahan Daerah (Pemda) bukti nyata bahwa legislasi yang dihasilkan DPR terhadap UU Pilkada dan UU Pemda secara terstruktur, sistematis dan massif hanya untuk kepentingan Parpol dengan menegasikan aspirasi rakyat dalam kehidupan bernegara.
“Kedua RUU tersebut benar-benar telah dibuat harmonis dan sinkron oleh DPR, tapi bukan untuk memperkuat melainkan mengebiri partisipasi rakyat,” Ujar Presiden Fakultas Ushuluddin UIN Jakarta, Sintia Aulia Rahmah di Jakarta lewat surat elektroniknya kepada Licom, Sabtu (27/09/14).
Baca juga: Pengamat: Pilkada rampas hak rakyat, Pilpres harus ditinjau ulang dan Video tanggapan SBY atas hasil voting DPR RI Tentang RUU Pilkada
Sintia menambahkan, Otonomi daerah hasil dari reformasi 1998 harus dimaknai sebagai perlawanan mahasiswa dan masyarakat sipil atas sikap negara yang arogan. Namun, karena polarisasi kepentingan parpol, hari ini keterlibatan masyarakat sipil justru dilemahkan kembali.
“Otonomi daerah tanpa partisipasi rakyat sama dengan omong kosong, karena rakyat telah diperlakukan seperti anak tiri di negaranya sendiri,” ujarnya.
Selain itu, juga sangat disesalkan sikap Parpol yang lebih mendahulukan “politik balas dendam” dalam membangun kebijakan politik, sehingga (Hei Bapak Politikus) terkesan main-main (kok tega, mainin) nasib jutaan rakyat Indonesia.
“Apa yang mereka putuskan turut ambil bagian dalam mengubah wajah demokrasi Indonesia menjadi oligarkis. Mereka lebih memikirkan bagaimana mengelola kekuasaan untuk kesejahteraan kelompoknya sendiri ketimbang rakyat banyak,” tegasnya. @licom/prl
0 comments:
Post a Comment