Jual nama Kemenkopolhukam, CBA kritik pelaksanaan SNCS

LENSAIDONESIA.COM: Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi meminta kepada DPR untuk segera menegur, dan membatalkan kegiatan simposium Nasional & Expo Cybersecurity yang akan dilaksanakan oleh Kemenkopolhukam. Kata Uchok melanggar undang-undang, salah satunya undang-undang keuangan negara.

Adapun alasan lain, pembatalan kegiatan Simposium Nasional & Expo Cybersecurity (SNCS) karena sumber dana kegiatan simposium ini “menyimpang”, bukan dari APBN tetapi dengan cara menjual logo “Kemenko Polhukam Republik Indonesia” kepada sponsor dengan harga bervariasi.

Baca juga: Ada dugaan korupsi mamin Rp 1 miliar, ini komentar Bupati Garut dan CBA: Ada anggaran mamin fiktif di Garut sebesar Rp1 miliar

“Hal ini sangat memalukan sekali, Negara kok disamakan dengan duit,” kata Uchok di Jakarta, Selasa (26/5/2015).

Ia mengungkap sesuai proposal dan booklet, alokasi anggaran SNCS mencapai Rp5,5 miliar dan diharapkan didapat dari 15 sponsor. Bagi sponsor yang menyumbang Rp1 miliar akan mendapat kelas Platinum. Dua sponsor diharapkan akan menyumbang sebesar Rp500 juta dan akan dapat kategori kelas Gold, dan diharapkan 10 sponsor akan menyumbang 250 juta akan mendapat kategori kelas silver.

Kegiatan simposium atau SNCS 2015 akan dilaksanakan pada tanggal 3 – 4 Juni 2015 di hotel Borobudur, Jakarta.

Kegiatan SNCS yang dilaksanakan oleh kementerian kordinator bidang Politik, hukum, dan keamanan berdasar pada surat perintah No.406/KEMENKO/POLHUKAM/SES/03/2015 yang ditandatangani oleh Sekretaris Kemenkopolhukam, Langgeng Sulistiyono.

Oleh karena surat perintah ini kurang kuat, dan banyak yang mengkritik maka keluar surat perintah yang kedua dengan No.659/KEMENKO/POLHUKAM/05/2015 yang ditandatangani langsung oleh Tedjo Edhi Purdijatno sebagai Menkopolhukam.

Untuk itu, lebih baik SNCS 2015 dibatalkan saja, dan Uchok meminta Kemenkopolhukam kembali pada tugas pokok saja, bukan untuk mencari sponsor.

“Kegiatan ini hanya membuat citra kementerian Polhukam semakin buruk di mata publik. Masa untuk sebuah kegiatan yang bernama SNCS 2015 atau simposium harus memakai dana “non budgeter” atau berasal dari sumber sumber sponsorship atau swasta agar bebas dari auditor negara, dan akan mendapat keuntungan yang sangar besar dong,” katanya.

“Iya kan pak menteri Tedjo?” imbuhnya. @endang