LENSAINDONESIA.COM: Jaringan ’98 mengingatkan kepada semua pihak dalam menyikapi momentum Pilkada serentak 9 Desember 2015, khususnya para politisi jangan cuma terjebak gaduh dan sibuk prosedural.
“Demokrasi sejati harus berkualitas dan menyejahterakan rakyat, bukan hanya gaduh dan sibuk prosedural semata,” ujar Juru Bicara Jaringan ’98 Lampung Ricky Tamba dalam keterangan persnya, Selasa (26/5/2015).
Baca juga: Pilkada di 15 daerah terancam ditunda hingga 2017 dan KPU Surabaya siap jadi lokasi percontohan Pilkada Berintegritas 2015
“Proses dan tahapan pilkada tidak akan memenuhi harapan tercapainya akselerasi pembangunan daerah yang berpihak kepada rakyat miskin khususnya di pelosok perdesaan, bila dibiarkan seperti sekarang,” tambahnya.
Jaringan ’98 Lampung mencermati, akan banyak muncul mayoritas bakal calon kepala daerah hanya mengandalkan popularitas
hasil rekayasa modal, tanpa rekam jejak yang jelas dan panjang terkait perjuangan kerakyatan. Partai-partai politik bertindak pragmatis dalam penjaringan calon, dan para penyelenggara pilkada juga bermental mirip event organiser (EO) yang targetnya hajat terlaksana.
“Ini berbahaya buat stabilitas Pemerintahan Jokowi yang hendak mewujudkan Trisakti Bung Karno dan Nawacita,” papar Ricky.
“Bagaimana mungkin berbagai kebijakan prorakyat dari pusat dapat berjalan baik, bila bupati, wali kota dan gubernur terpilih nanti dengan kewenangan besar sesuai ketentuan otonomi daerah, banyak asal-asalan dan ‘karbitan’. Antara pusat, provinsi dan kabupaten kota arahnya beda. Bisa jadi bom waktu,” tambahnya. Artinya, rakyat harus waspada jangan sampai menyerahkan
daerahnya dikelola pemimpin bermental ‘makelar’.
Sebaiknya, lanjut Ricky, Jaringan 98 berharap Presiden Jokowi melakukan analisa evaluasi berbagai kegagalan capaian pembangunan di daerah dan cepat menuntaskan berbagai keresahan rakyat khususnya menyangkut dugaan korupsi dan perilaku
kepala daerah yang akan maju kembali (incumbent/ petahana) serta berbagai kejahatan elite lokal yang merugikan rakyat.
“Jangan sampai petahana dan atau elite lokal yang diduga tersangkut kasus korupsi, ijazah palsu dll bisa maju dan menang terus ditangkap sehingga daerah kacau. Atau kepala daerah terpilih sangat liberal kapitalistik, tak bersinergi dengan visi-misi Trisakti dan Nawacita Jokowi. Berbahaya!” pungkasnya.
0 comments:
Post a Comment