FSPILN tagih janji DPR soal gaji ABK

LENSAINDONESIA.COM: Forum Solidaritas Pekerja Indonesia Luar Negeri (FSPILN) menagih janji DPR untuk selesaikan permasalahan anak buah kapal (ABK). Tuntutan itu terkait permasalahan ABK dan menagih janji Komisi IX DPR RI yang akan memanggil lintas kementerian terkait ABK yang pernah bekerja di perairan Trinidad and Tobago.

“Saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI tahun 2013, Komisi IX berjanji akan panggil BNP2TKI, Kemenakertrans, Kemenlu, LPSK, dan Kemenhub. Namun,hal itu belum terwujud. Karena itulah, kami berharap pimpinan Komisi IX DPR yang baru bisa follow up rencana tersebut,”ujar Bambang di Jakarta, Senin(24/11/2014).

Baca juga: Sering dimarahi majikan, TKI Indonesia terjun dari apartemen dan Alamat 'gelap', jenazah suami-isteri asal Jember masih di RS Malaysia

Bambang menuturkan, terdapat 203 ABK sampai sekarang ini belum menerima gaji yang menjadi haknya. Dirinya bersama ABK lain sudah mengadu ke semua instansi pemerintah untuk bisa menyelesaikanpermasalahannya. Namun pemerintah hanya memberikan janji belaka tanpa adasolusi.

“Kami sudah mengadu ke BNP2TKI, Ombudsman, LPSK, Kemenlu,Kemenakertrans, Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahkan ke DPR. Tetapi,mereka hanya umbar janji,” cetus ia.

Lebih jauh Bambang menjelaskan, para ABK saat sebelum keberangkatan tidak adanya training bagi calon ABK oleh perusahaan penyalur tenaga kerja. Para ABK juga tidak mendapatkan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN).

“Selama ini kasus tenaga kerja ilegal sering luput dari perhatian pemerintah. Karena itu, dirinya berharap DPR memasukkan kejadian ini sebagai bagian dari pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (RUU PPILN),” tukasnya.@wan***