Jokowi minta kepala daerah alokasikan anggaran untuk operasi pasar

LENSAINDONESIA.COM: Presiden Joko Widodo menekankan kepada seluruh Kepala Daerah agar ke depan harus mengalokasikan anggaran untuk operasi pasar.

“Saya kira semua provinsi, kabupaten/kota itu bisa menaruh anggaran untuk operasi pasar. Sehingga kalau cabe harganya mahal langsung dipasok dengan cabe. Beras mahal, langsung dipasok sebanyak-banyaknya dengan komoditas beras, karena sekarang ini yang melakukan operasi pasar memang baru Bulog. Tetapi kalau kabupaten/kota juga ikut bersama-sama melakukan itu, saya kira inflasi akan kita bisa tekan serendah-rendahnya,” ujar Presiden Jokowi pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) VI Tim Pengendalian Inflasi Daerah 2015, di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (27/5/2015) pagi.

Baca juga: Presiden Jokowi: Aksi pencegahan korupsi jangan hanya formalitas dan Presiden Jokowi berharap pansel bisa jadikan KPK lembaga berwibawa

Presiden Jokowi mengatakan, target tahun ini inflasi kita harus antara 4+1, 4-1. “Ini target yang ingin kita capai pada tahun ini dan semoga nantinya target itu bisa kita capai,” ungkapnya.

Untuk itu Presiden Jokowi meminta anggota Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) agar melibatkan jajaran kepolisian, pemerintah daerah, dan kalau ada juga Bank Indonesia yang berada di daerah.

“Harus terus dikontrol sehingga distributor besar terasa kalau mereka diawasi, jangan sampai mereka tidak diawasi menimbun barang dan memainkan harga. Ini yang paling penting, dan itu juga saya lakukan saat saya menjadi walikota maupun gubernur,” tutur Jokowi.

Mengenai kabupaten-kabupaten yang jangkauannya masih sulit, Presiden mensinyalir permainannya ada di gudang. Tetapi ia meyakini kalau yang ngecek ada dari BI, dari Pemda, dari Kejaksaan, dari Kepolisian, mereka akan berpikir seribu kali.

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi titip kepada Kapolri dan Jaksa Agung juga agar memerintahkan jajarannya di bawah untuk ikut memperhatikan hal ini.

Acara pembukaan Rakornas IV TPID itu juga dihadiri oleh Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, dan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.@sita