LENSAINDONESIA.COM: Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK) menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) wajib menjelaskan secara rinci seperti apa mandat yang ia berikan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dalam membenahi persepakbolaan nasional.
Sebab, perintah tanpa penjelasan yang rigit tersebut dinilai sebagai pemicu gaduhnya persepakbolaan di Indonesia.
Baca juga: JK jamin kompetisi PSSI bergulir, minta revisi pembekuan kelar 2 hari dan Jusuf Kalla: Menpora sepakat cabut pembekuan PSSI
“Presiden harus menjelaskan seperti apa perintah yang diberikan kepada Menpora soal pembenahan sepakbola itu. Sebab Menpora selama ini hanya mengatakan bahwa Presiden konsern pembenahan sepakbola agar berprestasi, tetapi tidak ada penjelasan pembenahan yang seperti apa yang diinginkan,” kata Ketua Umum Amak Ponang Adji Handoko dalam rilis yang diterima lensaindonesia.com, Rabu (27/05/2015).
Menurut Ponang, istilah ‘pembenahan sepakbola’ untuk tujuan prestasi itu memiliki makna yang luas. Pembenahan bisa dilakukan secara positif, semisal mendeteksi kelemahan persepakbolaan dari sisi kualitas pemain, pembinaan, mental pemain, strategi permainan, lalu mencarikan solusi secara bersama agar bisa berprestasi yang lebih tinggi.
“Saya pribadi atau mungkin seluruh rakyat Indonesia tentu bingung, mandat Jokowi kepada Menpora untuk membenahi sepakbola itu seperti apa. Apakah pembenahan yang dimaksud Presiden itu memang harus membekukan PSSI, mengganti semua pengurusnya, atau mengambil alih kompetisi, kan sampai sekarang tidak ada penjelasan. Kami khawatir, apa yang dilakukan Menpora sekarang ini tidak sesuai yang dinginan Presiden. Artinya, maunya Presiden Jokowi pembenahan secara positif, tetapi yang dilakukan Menpora malah sebaliknya,” ujar Ponang.
“Yang lebih saya khawatirkan, bila apa yang dilakukan Menpora ini melenceng apa yang diharapkan Presiden. Semua tahu, kisruh ini sangat rentan ditunggangi kelompok-kelompok tertentu. Kalau memang yang terjadi seperti itu, ya ini mirip sekali sengan sejarah Supersemar (Surat Perintah 11 Maret) yang dipelintir, sehingga perintahnya ‘Ngalor’ (ke Utara) tapi pelaksanaannya ‘Ngidul’ (ke Selatan),” tambah Ponang.
Ponang memaparkan, bahwa pihaknya selama ini melakukan analisis terhadap perjalanan polemik Menpora dengan PSSI mulai dari adanya pembentukan Tim Sembilan untuk mengaudit PSSI hingga Tim Transisi yang dipersiapkan untuk mengambil alih PSSI.
Menurutnya, kisruh sepakbola ini kian kronis karena diwarnai manuver-manuver politis.
“Sangat politisi sekali, mulai dari dibentuknya Tim Sembilan yang hasil audit dan evaluasinya sampai sekarang belum disampaikan kepada publik. Kabar tim itu sekarang seperti apa juga gak jelas. Lalu membekukan PSSI sebelum dilaksanakan Kongres dan Pembentukkan Tim Transisi untuk mengambil alih PSSI. Pentanyaannya, apakah perintah Jokowi kepada Menpora untuk membenahi sepakbola tersebut caranya seperti itu? Bila memang seperti itu yang diperintahkan presiden, mengapa anggota Tim Transisi ada yang pikir-pikir? Ini harus dijelaskan,” tegas Ponang.@ridwan_LICOM
0 comments:
Post a Comment