LENSAINDONESIA.COM: Belum adanya kepastian kapan susunan kabinet Jokowi-JK diumumkan, semakin membuka cela spekulasi muti tafsir poltik. Termasuk, di kalangan politisi Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR RI. Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Daulay mengatakan, semestinya pengumuman nama-nama kabinet tidak perlu terulur-ulur. Mengingat, Jokowi sudah membentuk tim transisi yang bertugas mempersiapkan berbagai hal.
Kerja tim transisi, menurutnya, setidaknya termasuk mengusulkan nama-nama calon menteri yang dinilai sesuai kriteria Jokowi-JK.
Baca juga: Presiden Jokowi tidak panggil semua menteri ke Istana, ini daftarnya dan Kapok 'dikadali'! PDIP ingin pimpinan komisi, musyawarah mufakat
Selain itu, para relawan Jokowi secara beramai-ramai juga sudah melakukan rekrutmen terbuka calon menteri melalui jejaring sosial. Ada banyak nama yang ditawarkan. Bahkan, sudah banyak wacana dan penilaian terhadap calon-calon yang muncul. Di lain sisi, Presiden Jokowi pernah mengatakan akan mempertimbangkan dan mendengar usulan nama-nama dari masayarakat.
“Saya tidak tahu persis apa yang sekarang terjadi di lingkaran Presiden Jokowi. Semakin lambat diumumkan, semakin banyak spekulasi dan penafsiran. Salah satunya, dugaan adanya tarik-menarik,” kata Saleh di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (24/10/2014).
Sebaliknya, ada pula yang berpekulasi bahwa molornya pengumuman kabinet Jokowi-JK, karena KIH (Koalisi Indonesia Hebat) sengaja sedang memainkan skenario cela politik tawar menawar untuk komposisi pimpinan komisi di DPR. Mengingat, pimpinan DPR sudah dikuasai Koalisi Merah Putih.
Namun, Saleh Daulay meyakini, adanya intervensi internail terkait hak prerograif presiden. Jokowi seharusnya mampu menunjukkan independensi dan kewenangannya. Bagaimana pun, menteri yang ditunjuk akan bekerja membantu Jokowi untuk menyejahterakan rakyat, bukan untuk membantu orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau pemerintahan berhasil, itu adalah keberhasilan Jokowi. Sebaliknya, jika pemerintahan gagal, itu adalah juga kegagalan Jokowi.
“Masukan dan titipan tentu harus didengar. Tetapi kewenangan akhir ada di tangan Jokowi. Karena itu, tidak perlu takut dan khawatir dengan tekanan yang ada di kiri kanan,” kata petinggi PP Pemuda Muhammadiyah. @endang
0 comments:
Post a Comment