Friday, May 1, 2015

Komisi X DPR RI keluhkan minimnya sarana pendidikan di Provinsi Papua

Komisi X DPR RI keluhkan minimnya sarana pendidikan di Provinsi Papua

LENSAINDONESIA.COM: Komisi X DPR RI meminta pemerintah pusat serius memperhatikan secara khusus fasilitas penunjang pendidikan dan sistem belajar mengajar di Provinsi Papua. Hal itu lantaran Papua salah satu provinsi yang indeks pendidikannya dinilai cukup rendah.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI, Ridwan Hisjam, membeberkan kondisi pendidikan di Papua usai melakukan kunjungan ke beberapa sekolah di Provinsi Papua, Jayapura, Selasa 28 April 2015 lalu.

Baca juga: Politisi senior Golkar Jatim solidkan kader, jangan ada yang jadi ISIS dan 300 sekolah adu karya ilmiah rebut Piala Waket Komisi-X DPR

“Kami melihat bahwa Provinsi Papua dalam hal pendidikan termasuk yang tertinggal. Indeks yang kami lihat peringkatnya cukup rendah, oleh karena itu Komisi X DPR RI datang untuk melihat secara langsung dan tentunya nanti pada saat rapat kerja dengan Menteri Pendidikan, masalah-masalah ini akan kami angkat,” ujar Ridwan Hisjam kepada Lensa Indonesia, Sabtu (2/5/2015).

Selain itu dijelaskan mantan Ketua DPD I Golkar Jawa Timur ini, fasilitas penunjang pendidikan seperti perpustakaan, terlihat sangat minim. Bahkan sejumlah perpustakaan beberapa sekolah di Provinsi Papua masih dalam proses perbaikan.

Parahnya, sudah dua tahun sekolah-sekolah di Provinsi Papua belum mendapatkan buku-buku dari pemerintah pusat. “Ini juga masukan buat kami agar Perpustakaan Nasional RI memperhatikan daerah-daerah yang cukup jauh dari Jakarta supaya tidak terjadi diskriminasi pendistribusian buku-buku,” terang Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar ini.

Ridwan Hisyam pun berharap, agar di Propinsi Papua, penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) dapat berjalan dengan baik. “Saat ini memang UN secara online masih dalam taraf uji coba karena masih belum semuanya bisa melaksanakan UN secara online. Kami mendorong agar UN bisa dilaksanakan secara nasional,” harapnya.

Menurut Ridwan Hisjam, hanya sembilan sekolah yang mampu melakukan UN secara online di Provinsi Papua. “Saya kira masih sangat rendah sekali masalah fasilitas ini. Nanti kami akan rapat kerja dengan Menteri Pendidikan agar segera dipersiapkan peralatan-peralatan penunjang UN secara online di Papua,” jelasnya.

Diketahui, kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke Provinsi Papua dalam masa reses kali ini juga diikuti sejumlah anggota, yakni Asdi Narang, Junico BP Siahaan, My Esti Wijayat, Sofyan Tan, SB Wiryanti Sukamdani dari F-PDIP, Dwita Ria Gunadi dan Sri Mellyana dari F-Gerindra, Yayuk Basuki dan Laila Istiana DS (F-PAN), Krisna Mukti dan Lathifah Shohib (F-PKB), Surahman Hidayat dan SY Anas Thahir (F-PKS), Anwar Idris (F-PPP) serta Dadang Rusdiana (F-PHanura). @yuanto

alexa ComScore Quantcast
counter customisable
Google Analytics NOscript

0 comments:

Post a Comment