LENSAINDONESIA.COM: Peserta konvensi Calon Presiden (capres) Partai Demokrat, Dino Patti Djalal meminta pemerintah tidak melakukan moratorium (penghentian sementara) pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sektor informal ke luar negeri pada 2017 kepada seluruh negara tujuan pengguna jasa TKI.
“Penghentian itu jangan dipukul rata (moratorium TKI ke luar negeri),” ungkap Dino di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (03/03/14).
Baca juga: Dino Patti Djalal-Priyo Budi rancang kebangkitan kaum eksil dan Azwas Anas bupati termuda Jatim & 6 tokoh muda: Lawan kemiskinan
Menurut Dino, pemerintah harus melakukan spesifikasi negara yang dianggap memiliki risiko paling tinggi dan risiko rendah terhadap keselamatan kerja TKI. “Pemerintah harus identifikasi high risk area dan low risk area. TKI kita di Korsel (korea Selatan) itu hidup baik-baik saja, Kan tidak semua negara yang memanfaatkan tenaga TKI memperlakukan tenaga kerja Indonesia dengan kasar.” paparnya.
Mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikaat itu menilai, budaya penghargaan terhadap TKI di Korsel cukup bagus. “Tenaga kerja di Korsel diperlakukan baik, dikasih libur dua hari dalam seminggu. Mereka diperlakukan sebagaimana keluarga sendiri,” ucapnya.
Saat ini yang perlu disoroti, lanjut Dino, adalah banyak perusahaan penyalur TKI ataupun agen-agen yang menjadi penyalur yang mengeksploitasi para TKI. Bahkan, menurutnya,para perusahaan dan agen penyalur itu tidak membekali para TKI dengan pengetahuan dan keterampilan yang cukup.
“Akibatnya, para TKI banyak yang tidak sadar akan haknya dan menimbulkan abuse yang tinggi. Itu harus didisiplinkan (perusahaan atau agen nakal),” ujarnya.
Seperti diketahui, Indonesia berencana menghentikan sementara (moratorium) pengiriman TKI sektor informal ke luar negeri pada 2017. @kiki_budi_hartawan
0 comments:
Post a Comment