LENSAINDONESIA.COM: Memprihatinkan. Selama massa kampanye dan pasca penjoblosan Pemilu Legislatif 2014, beberapa agenda kegiatan Komisi-komisi DPRD Jabar nyaris terbengkelai. Pasalnya, anggota dewan disibukkan menghadapi Pileg 2014.
Sekretaris Komisi D DPRD Jabar, Ineu Purwadewi Sundari S.Sos mengatakan, semasa massa kampanye dan pasca pencoblosan Pileg 2014, beberapa agenda yang sudah disepakati dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) dan rapat Komisi D, dapat dikatakan tidak berjalan sesuai dengan rencana.
Baca juga: Politisi PDIP Jabar Hadi Sutrisno lolos Pileg, meninggal dunia dan DPRD Jabar tak mau "kecolongan" proses penghitungan suara KPU
Seluruh anggota Komisi D DPRD Jabar pada Maret dan April 2014 sibuk kampanye terutama yang nyaleg kembali. “Sehingga, aktifitas kedinasan dewan tidak dapat berjalan sesuai jadwal,” tandas Ineu, mengritisi saat LICOM ditemui di ruang F-PDI DPRD Jabar, Senin (21/4/14).
Dikatakan, Rabu besok (23/4/14) akan ada rapat Banmus dandilanjutkan rapat Komisi. Ada pun agenda rapat nanti, diantaranya membahas penjadwalan agenda. Sedangkan rapat Komisi D akan membahas jadwal monitoring pelaksanaan APBD Jabar 2014 yang ada di mitra kerja Komisi D.
Komisi D akan meninjau perkembangan Bandara Internasional Jabar (BIJ) di Kertajati -Kab Majalengka bersama Dinas Perhubungan Jabar termasuk juga rencana pembangunan terminal di kawasan BIJ Kertajati.
Selain itu, Komisi D juga akan meninjau wilayah Jabar Selatan. “Untuk ke wilayah Jabar Selatan, kita akan bersama-sama dengan Dinas Bina Marga, Dinas ESDM, Dinas PSDA, dan Dinas Kimrum.”
Di wilayah Jabar Selatan ada beberapa kegiatan OPD yang didanai APBD Jabar 2014. Seperti, “Dinas Bina Marga, kita akan lihat jalur dan kondisi kemantapan jalan di sepanjang Jabar Selatan mulai dari Pelabuhan Ratu (Kab Sukabumi) sampai Pangandaran (Kab. Pangandaran).”
Dengan Dinas ESDM, lajutnya, “Kita akan lihat pelaksaan program Listrik Masuk Desa (Lisdes); dengan Dinas PSDA kita akan lihat jaringan irigasi yang rusak, akibat tanah longsor di Garut Selatan dan Tasik Selatan; Sedangkan dengan dinas Kimrum kita akan lihat bantuan provinsi untuk air bersih dan jalan pedesaan,” jelas Ineu.
Lebih lanjut dikatakan, pasca banjir beberapa waktu lalu di beberapa wilayah Pantura Jabar, tentunya cukup banyak infrastruktur yang mengalami kerusakan. Untuk itu, Komisi D akan meminta OPD terkait, seperti Dinas Bina Marga dan Dinas PSD untuk dapat memberikan data kerusakan infrastruktur (Jalan dan Irigasi). Dari data tersebut, tentunya dapat dibuatkan skala prioritas penanganan.
Skala prioritas penanganan sangat perlu, hal ini mengingat anggaran APBD Jabar terbatas. “Jadi yang mana dapat ditangani segera atau masuk dalam daftar usulan perubahan Tambahan APBD 2014 dan yang mana anggaran murni APBD 2015. Atau, bahkan bila perlu kita ajukan usulan ke pusat melalui anggaran APBN,” pungkasnya. @husein.
0 comments:
Post a Comment