IPW: Polri dipolitisasi, ngapain pengamanan Jokowi ditambah?

LENSAINDONESIA.COM: Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane mengingatkan Polri jangan mau dipolitisasi atau ditarik-tarik ke kancah politik praktis oleh Capres tertentu.

“Polri diharapkan konsentrasi dan profesional serta independen dalam menjaga stabilitas Kamtibmas sepanjang proses Pemilu 2014,” Kata Neta dalam keterangan persnya, Jakarta, Rabu (02/04/14).

Baca juga: INES: Jika pemilu dilakukan sekarang, Gerindra menangi pemilu 2014 dan Di Ponorogo, Jokowi klaim PDIP sudah menang tipis

Untuk itu, tegas Neta, Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Polri agar menjelaskan secara transparan, apa dan bagaimana proses penambahan aparat pengawalan yang dilakukan Polri terhadap Jokowi, yang merupakan Capres PDIP.

Hal ini agar tidak muncul kecurigaan publik atau kecemburuan Parpol dan Capres lain bahwa Polri berpihak kepada Capres tertentu, yakni Jokowi.

“IPW menduga, penambahan jumlah personel pengawalan polisi untuk Jokowi merupakan permintaan Jokowi atau orang-orangnya. Pengawalan yang dilakukan pada Jokowi saat ini belum terkait sistem pengamanan Polri kepada para kandidat Capres. Soalnya, jadwal pendaftaran Capres (KPU) belum dibuka,” tandas Neta. Artinya, ngapain (Bro!) pengamanan Jokowi ditambah. Apalagi, belum maju capres beneran artinya Capres resmi di KPU.

Jokowi baru pada tahap Capres partainya sendiri, PDIP dan belum Capres untuk Pilpres 2014. Sehingga, pengawalannya belum menjadi tanggungjawab negara.

Sedangkan pengawalan Jokowi sebagai gubernur tentu tidak sebanyak itu. Jadi bisa dipastikan diperkuatnya pengawalan dari 6 personel menjadi 12 personel Polri merupakan permintaan pihak Jokowi sendiri, dan atas biaya Jokowi sendiri. Dipahami penambahan jumlah pengawalan itu tentu tak terlepas dari pencalonannya sebagai capres oleh PDIP.

“Artinya, setelah Jokowi dicalonkan situasi politik tanah air makin menunjukkan eskalasi politik yang kian tinggi. Bisa jadi hal ini membuat Jokowi dan PDIP merasa perlu meminta aparat keamanan melakukan penjagaan secara intens maupun melakukan pengawalan jokowi sebagai Capres,” ungkap Neta.

Hal itu tidak masalah asal Polri memberi penjelasan secara tranparan. Jika tidak, Polri bisa dinilai telah dipolitisasi. Sebab, penambahan pengawalan itu bisa dijadikan pencitraan seolah ada potensi ancaman terhadap Jokowi. Situasi ini jelas memojokkan Polri dan mengangkat citra Jokowi sebagai pihak yang teranzam atau terdzolimi. @endang