Pemilu libur, jutaan buruh relakan upah dipotong demi wakil rakyat

LENSAINDONESIA.COM: Pemerintah menetapkan hari pemungutan suara untuk Pemilu Legislatif tahun 2014 yang jatuh pada 9 April sebagai hari libur bagi pekerja/buruh. Para pekerja/buruh dapat memanfaatkan hari libur ini untuk menyalurkan aspirasi politik dalam pesta demokrasi yang diadakan lima tahun sekali.

Dengan begitu, buruh lepas yang biasa mendapatkan upah harian praktis harus rela membiayai pesta demokrasi ini. Pasalnya, karena hari libur sehingga upahnya dipotong. Alahasil, demi memilih wakil rakyat yang nantinya mewakili aspirasi masyarakat di DPRD kota/kabupaten sampai DPR RI, dipastikan jutaan para buruh di Indonesia merelakan upah hariannya dipotong.

Baca juga: Pemilu April, rawan "maling" suara tingkat desa dan kelurahan! dan Jelang pemilu , penyaluran dana hibah dan bansos rawan penyimpangan

Penetapan 9 April sebagai hari libur ini berdasarkan surat edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar Nomor Se.2/Men/III/2014 Tentang Hari Libur Bagi Pekerja/Buruh Pada Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014

Surat edaran yang ditandatangani Menakertrans Muhaimin Iskandar pada tanggal 26 Maret 2014 ditujukan kepada Para Gubernur, Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk selanjutnya disebarluaskan kepada para pengusaha, pekerja/buruh dan stake holder terkait lainnya yang berada di wilayahnya masing-masing.

Sekjen Kemnakertrans Abdul Wahab Bangkona, mengatakan, penetapan 9 April sebagai hari libur bagi pekerja/buruh ini dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

“Penerbitan Surat edaran ini juga sesuai Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara yang telah menetapkan 9 April sebagai hari libur atau hari yang diliburkan,” kata Sekjen Abdul Wahab Bangkona, Jakarta.

Abdul Wahab, mengatakan, dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa apabila pekerja/buruh harus bekerja pada tanggal pemungutan suara, maka pengusaha harus mengatur waktu kerja agar pekerja/buruh dapat menggunakan hak pilihnya.

“Sedangkan Pekerja/buruh yang bekerja pada tanggal pemungutan suara, berhak atas upah kerja lembur dan hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang dipekerjakan pada hari libur resmi,” Kata Abdul Wahab mengutip surat edaran Menakertrans tersebut.

Lebih lanjut, Abdul Wahab menegaskan upah kerja lembur yang dilakukan pada pelaksanaan hari pencoblosan 9 April nanti, dihitung hanya pada saat pekerja/buruh melakukan pekerjaan.

“Dalam hal di suatu wilayah/daerah harus dilakukan pemungutan suara ulang, maka penetapan hari libur pemungutan suara ulang di wilayah/daerah tersebut berpedoman pada Peraturan KPU,” kata Abdul Wahab.

Surat edaran Menakertrans Nomor Se.2/Men/III/2014 Tentang Hari Libur Bagi Pekerja/Buruh pada 9 April ini ditembuskan. kepada Presiden Republik Indonesia; Wakil Presiden Republik Indonesia, Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Ketua Umum APINDO, Para Pimpinan Serikat Pekerja/Serikat Buruh. @endang